DEN HAAG, Belanda — Negara-negara anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC) bersiap menggelar pertemuan penting pada akhir bulan ini untuk memutuskan apakah Jaksa Agung Karim Khan akan diberhentikan dari jabatannya setelah laporan internal menyimpulkan bahwa ia menyalahgunakan kewenangan melalui hubungan seksual dengan seorang staf junior. Jika disetujui, keputusan tersebut akan menjadi pemecatan pertama terhadap seorang jaksa agung dalam sejarah ICC.
Kasus yang membelit Khan berkembang menjadi salah satu krisis terbesar yang pernah dihadapi pengadilan internasional yang bermarkas di Den Haag itu sejak didirikan pada 2002. Polemik tersebut muncul ketika ICC juga tengah menghadapi tekanan internasional, termasuk sanksi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait penyelidikan terhadap warga Israel dan Amerika Serikat, sehingga memperbesar kekhawatiran mengenai kredibilitas lembaga tersebut.
Laporan rahasia yang disusun Biro Majelis Negara-Negara Pihak, badan eksekutif beranggotakan 21 negara yang mengawasi tata kelola ICC, menyimpulkan setelah penyelidikan panjang bahwa Khan melakukan pelecehan seksual dengan menjalin hubungan seksual bersama seorang bawahannya. Laporan itu juga menyatakan Khan berupaya membujuk pelapor agar tidak melanjutkan tuduhan terhadap dirinya.
Menurut laporan tersebut, Khan berkali-kali gagal memberikan penyangkalan yang tegas mengenai adanya hubungan seksual dengan staf junior tersebut. Tim penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat bahwa Khan memperoleh sedikitnya 30 kesempatan untuk membantah tuduhan itu, tetapi lebih memilih menyampaikan kekhawatirannya mengenai kemungkinan adanya rekaman yang dapat memberatkannya.
Laporan menyebutkan bahwa setelah diketahui tidak ada rekaman yang dimaksud, penyangkalan Khan berikutnya dinilai “tidak memiliki kredibilitas.” Berdasarkan kesimpulan tersebut, biro ICC memutuskan untuk menangguhkan Khan dari tugasnya sambil menunggu negara-negara anggota menentukan langkah disipliner yang akan diambil.
Pengacara Khan, Dominic Garner, membantah seluruh temuan tersebut. Dalam pernyataannya, ia menyebut kesimpulan biro bersifat melanggar hukum, tidak adil secara prosedural, serta tidak didukung bukti yang memadai. Garner menegaskan kliennya telah membantah seluruh tuduhan mengenai adanya interaksi seksual dalam bentuk apa pun kepada tim penyelidik PBB.
Juru bicara ICC belum memberikan tanggapan resmi mengenai laporan tersebut.
Sejumlah pakar hukum internasional menilai keputusan mempertahankan Khan justru berpotensi merusak reputasi dan efektivitas ICC. Mantan Direktur Eksekutif Human Rights Watch Kenneth Roth mengatakan sulit membayangkan Khan tetap menjalankan tugas sebagai jaksa agung apabila mayoritas anggota biro telah menyimpulkan bahwa kesaksiannya tidak dapat dipercaya.
“Sulit melihat bagaimana Khan dapat terus menjabat dalam pekerjaan yang menuntut kepatuhan penuh terhadap kebenaran ketika sedikitnya dua pertiga anggota biro menilai kredibilitasnya sangat lemah,” kata Roth.
Dalam wawancara dengan penyelidik PBB, perempuan yang mengajukan tuduhan menjelaskan bahwa pendekatan seksual Khan meningkat secara bertahap. Menurut ringkasan hasil investigasi, perilaku tersebut bermula dari sikap yang dianggap terlalu akrab selama perjalanan dinas ke London.
Belakangan, menurut keterangannya, Khan beberapa kali melakukan tindakan yang tidak diinginkan di ruang kerjanya, termasuk meraba bagian tubuh korban serta melakukan kontak fisik yang bersifat seksual. Perempuan itu mengatakan perilaku tersebut kemudian berkembang menjadi aktivitas seksual yang tidak diinginkannya.
Ia menyampaikan kepada penyelidik bahwa ketimpangan kekuasaan antara dirinya dan Khan membuatnya merasa tidak memiliki kebebasan untuk menolak.
Proses disipliner terhadap Khan bermula setelah tuduhan tersebut muncul pada Mei 2024. Atas permintaan ICC, Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB melakukan investigasi dan menyerahkan laporan ringkas pada Februari tahun ini.
Selanjutnya, panel hakim independen yang ditunjuk biro ICC memeriksa laporan tersebut dan mengeluarkan penilaian tersendiri pada Maret. Baik laporan investigasi PBB maupun hasil kajian panel hakim kemudian menjadi dasar pertimbangan biro sebelum menyampaikan kesimpulan akhirnya.
Tim investigasi PBB menyatakan menemukan bukti adanya kontak seksual tanpa persetujuan antara Khan dan pelapor. Namun panel hakim berpendapat bukti yang tersedia belum memenuhi standar pembuktian pidana “melampaui keraguan yang wajar” sehingga belum cukup untuk menyatakan Khan melakukan pelanggaran berdasarkan standar hukum tersebut.
Meski demikian, biro ICC mengambil kesimpulan berbeda. Badan tersebut menilai investigasi PBB telah menunjukkan bahwa pelapor memiliki kredibilitas tinggi dan tidak memperoleh keuntungan pribadi maupun profesional dari pengaduan yang diajukannya. Sebaliknya, laporan itu menyebut perempuan tersebut justru mengalami kerugian besar baik secara pribadi maupun dalam kariernya akibat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut.
Biro juga menyatakan telah memperoleh pembuktian “melampaui keraguan yang wajar” bahwa Khan memang menjalin hubungan seksual dengan staf junior tersebut. Dalam situasi ketimpangan kekuasaan yang melekat antara atasan dan bawahan, hubungan semacam itu dinilai tidak pernah dapat dianggap layak.
Menurut biro, hubungan tersebut sangat merugikan fungsi kelembagaan ICC dan bertentangan dengan persyaratan jabatan jaksa agung yang mewajibkan pemegangnya memiliki integritas moral yang tinggi.
Namun biro belum mengambil kesimpulan mengenai dugaan bahwa Khan melakukan pembalasan terhadap pegawai lain yang melaporkan tuduhan tersebut, meskipun aspek itu disebut ditemukan dalam investigasi PBB.
Garner menilai biro telah bertindak tidak adil karena mendasarkan kesimpulannya pada anggapan adanya hubungan seksual yang bersifat sukarela tetapi menjadi tidak pantas akibat ketimpangan kekuasaan. Menurutnya, hal itu berbeda dengan pokok tuduhan pelapor yang sejak awal menyatakan hubungan tersebut tidak terjadi atas dasar persetujuan.
Nasib Khan kini berada di tangan seluruh negara anggota ICC. Pada 24 Juli mendatang, Majelis Negara-Negara Pihak yang terdiri atas seluruh anggota pengadilan akan menggelar pemungutan suara untuk menentukan apakah Karim Khan tetap mempertahankan jabatannya sebagai jaksa agung atau menjadi pejabat pertama dalam sejarah ICC yang diberhentikan akibat kasus dugaan pelanggaran seksual.
