Pernyataan Universitas Gadjah Mada pada Rabu, tidak berhenti pada penolakan terhadap tindakan aparat di lingkungan pendidikan. Di tengah perbedaan keterangan mengenai pengejaran massa hingga Bundaran UGM, kampus itu menyampaikan sikap yang lebih luas: kekerasan terhadap orang yang menyampaikan pendapat tidak dapat dibenarkan, baik terjadi di dalam maupun di luar lingkungan universitas.
Sikap tersebut muncul setelah demonstrasi memperingati Hari Pahlawan di Yogyakarta pada Selasa berakhir dengan kericuhan pada malam hingga dini hari. Bentrokan berlangsung di sejumlah titik, mulai dari sekitar Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Malioboro, kawasan Tugu, hingga Bundaran UGM di Kabupaten Sleman. Polisi mengerahkan personel Brimob, kendaraan taktis, meriam air, dan gas air mata untuk membubarkan massa. Sejumlah orang ditahan, sementara laporan mengenai korban luka dan dugaan kekerasan aparat bermunculan.
Di kampus UGM, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro mengatakan universitas menolak segala bentuk kekerasan terhadap peserta aksi. Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh apakah aparat benar-benar memasuki wilayah kampus. Menurut Wening, kawasan sekitar Bundaran UGM merupakan ruang aktivitas akademik yang harus terlindungi dari kekerasan.
Pernyataan itu penting karena perdebatan mengenai batas administratif kampus berisiko menggeser perhatian dari persoalan utama. Jika aparat berhenti beberapa puluh meter sebelum gerbang universitas, hal itu belum dengan sendirinya menjawab apakah penggunaan kekuatan di sekitarnya sudah diperlukan dan sebanding dengan ancaman. Sebaliknya, keberadaan aparat di dekat kampus juga tidak otomatis membuktikan bahwa mereka telah memasuki area universitas atau melakukan pelanggaran.
Polda DIY membantah personelnya memasuki kampus. Kapolda DIY Inspektur Jenderal Langgeng Purnomo mengatakan polisi menahan posisi sekitar 30–50 meter sebelum batas UGM ketika mengejar kelompok yang bergerak dari Malioboro ke arah utara. Ia menyatakan aparat tidak menggunakan gas air mata maupun meriam air di kawasan tersebut. Menurut keterangannya, massa yang bergerak dari Malioboro melakukan pembakaran di Bundaran UGM, lalu sebagian berlindung di sekitar perbatasan kampus. Polisi kemudian memilih bertahan dan melakukan negosiasi sebelum menarik pasukan.
Keterangan itu tidak sepenuhnya menjawab laporan yang beredar mengenai penggunaan gas air mata di sekitar kampus dan Rumah Sakit Panti Rapih. Amnesty International Indonesia menyatakan menerima laporan mengenai penyebaran gas air mata di dekat instalasi gawat darurat rumah sakit. Organisasi tersebut juga menyebut telah memeriksa video yang memperlihatkan gas air mata menyebar di sekitar lokasi itu. Amnesty meminta penyelidikan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan.
Perbedaan keterangan tersebut harus diperiksa melalui bukti, bukan diselesaikan dengan saling menyangkal. Rekaman kamera pengawas, video warga, dokumentasi media, catatan rumah sakit, serta keterangan saksi dapat membantu menyusun kembali peristiwa. Penyelidikan juga perlu menjelaskan lokasi setiap tindakan aparat, arah penggunaan gas air mata, dan kondisi orang-orang yang berada di sekitarnya. Tanpa pemeriksaan semacam itu, batas kampus hanya menjadi garis dalam perdebatan, bukan jawaban atas pertanyaan mengenai tanggung jawab.
Wening juga mengingatkan bahwa kritik mahasiswa seharusnya dipandang sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Pemerintah, katanya, semestinya berterima kasih ketika mahasiswa dan akademisi menyampaikan masukan. Ketika semua pihak hanya menyatakan persetujuan, pemerintah justru perlu berhati-hati karena ketiadaan kritik bukan bukti bahwa kebijakan berjalan benar.
Pernyataan itu disampaikan setelah ratusan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga berkumpul di depan Balairung UGM pada Rabu sore. Mereka mengecam tindakan represif aparat dan menuntut pembebasan mahasiswa yang ditahan setelah kericuhan. Pratiwi Utami, dosen FISIPOL UGM sekaligus juru bicara serikat pekerja kampus, mengatakan mahasiswa menyampaikan pendapat dan karena itu harus dibebaskan.
Rektor UGM Ova Emilia juga menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional. Kampus, menurutnya, berkomitmen menjaga demokrasi dan hak asasi manusia serta menyiapkan pendampingan hukum bagi mahasiswa yang terdampak.
Perhatian universitas tidak hanya tertuju pada dugaan kekerasan di sekitar kampus. UGM sedang menelusuri keberadaan delapan mahasiswanya yang diduga ditangkap dalam rangkaian kericuhan. Enam di antaranya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, satu dari Fakultas Filsafat, dan satu dari Fakultas Kehutanan. Wening menyebut pihak kampus telah mendatangi Polda DIY untuk mencari informasi mengenai mereka.
Dekan FISIPOL UGM Gabriel Lele menyampaikan dugaan bahwa dua mahasiswa mungkin menjadi korban salah tangkap. Keduanya disebut sedang menuju kawasan dekat Malioboro untuk mengambil sepeda motor, lalu berusaha kembali ke kampus ketika situasi memburuk. Namun, hingga keterangan itu disampaikan, universitas belum memastikan seluruh keberadaan dan kondisi delapan mahasiswa tersebut. Dugaan salah tangkap karena itu masih memerlukan verifikasi, termasuk penjelasan kepolisian mengenai identitas dan dasar penindakan terhadap masing-masing orang.
Angka penahanan yang disampaikan aparat juga berubah mengikuti waktu pendataan. Pada Rabu pagi, Polda DIY menyebut 154 orang telah diamankan. Dalam keterangan berikutnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Yani Permana menyebut jumlahnya mencapai 157 orang, termasuk 21 anak di bawah umur. Polisi mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui peran masing-masing orang. Barang yang disita antara lain enam botol molotov, 12 petasan, tujuh botol berisi bensin, satu senjata tajam, ketapel, dan amunisi ketapel.
Perubahan angka tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Polisi harus menyampaikan siapa yang masih diperiksa, siapa yang telah dipulangkan, siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, dan apa dasar hukum setiap penahanan. Jumlah orang yang diamankan tidak dengan sendirinya menunjukkan jumlah pelaku tindak pidana. Begitu pula, penyitaan barang bukti tidak membuktikan bahwa setiap orang yang berada dalam penguasaan polisi terlibat dalam perusakan atau penyerangan.
Masalahnya bukan apakah polisi berwenang menangani perusakan dan kekerasan. Aparat memang berkewajiban melindungi warga serta menindak tindak pidana. Persoalannya adalah bagaimana kewenangan itu digunakan, siapa yang menjadi sasaran, dan apakah setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika penindakan berlangsung dalam situasi kacau, risiko salah tangkap dan penggunaan kekuatan yang tidak tepat semakin besar. Justru karena itu, pemeriksaan terhadap setiap orang harus didasarkan pada bukti individual, bukan semata-mata keberadaan mereka di lokasi kericuhan.
Aspirasi yang Tidak Boleh Tenggelam
Kericuhan malam itu tidak boleh membuat tuntutan demonstran menghilang dari pembahasan. Sebelum bentrokan terjadi, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil telah menggelar aksi untuk memperingati Hari Pahlawan. Mereka menyampaikan aspirasi di kawasan Malioboro dan sempat berdialog dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Setelah menyampaikan tuntutan di Titik Nol Kilometer, massa membubarkan diri sekitar pukul 19.30 WIB. Sekitar setengah jam kemudian, situasi berubah ketika sekelompok orang menyerang Gedung DPRD DIY.
Perbedaan waktu dan kelompok yang terlibat penting untuk dipahami. Kericuhan setelah aksi tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh peserta demonstrasi sebelumnya terlibat dalam kekerasan. Polda DIY menyatakan penindakan dilakukan terhadap orang-orang yang diduga melakukan perusakan dan penyerangan. Namun, polisi tetap harus membuktikan keterlibatan setiap orang yang ditahan. Kesalahan sebagian orang tidak dapat menjadi alasan untuk menganggap seluruh demonstran sebagai pelaku.
Aliansi Jogja Memanggil dan berbagai kelompok mahasiswa membawa sembilan tuntutan. Isinya mencakup penarikan militer ke barak, pengusutan kasus penembakan di Aceh dan Papua serta pelanggaran HAM berat, penanganan kebakaran hutan dan lahan, perubahan kebijakan pajak, pencabutan gelar Pahlawan Nasional Soeharto, perlindungan pengemudi ojek daring, pencabutan sejumlah peraturan di DIY, kenaikan upah sesuai kebutuhan hidup layak, penurunan biaya pendidikan, serta pengusutan dugaan korupsi di Mandala Krida.
Tuntutan itu berasal dari persoalan yang berbeda, tetapi memperlihatkan ketidakpuasan terhadap kebijakan negara dan pemerintah daerah. Ada kritik mengenai penggunaan kekuasaan militer, penegakan hukum, pengelolaan lingkungan, ketimpangan ekonomi, hingga akses terhadap pendidikan. Pemerintah tidak harus menerima seluruh tuntutan tersebut. Namun, kewajiban untuk mendengar dan menjawabnya merupakan bagian dari tanggung jawab dalam sistem demokrasi.
Demonstrasi menjadi salah satu cara warga menyampaikan kritik ketika saluran politik dan administrasi dianggap tidak cukup menjawab persoalan. Hak itu tidak hilang hanya karena pemerintah tidak sepakat dengan isi tuntutan atau karena sebagian orang melakukan tindakan melanggar hukum. Negara harus membedakan orang yang menggunakan hak berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai dari mereka yang terbukti melakukan kekerasan atau perusakan.
Pembedaan tersebut juga menjadi perhatian Amnesty International Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty, Usman Hamid, mengecam dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap mahasiswa setelah aksi damai Hari Pahlawan. Ia menyebut korban berasal dari kalangan mahasiswa, warga, dan aparat. Amnesty juga menyoroti dugaan provokasi kelompok tak dikenal yang mengubah situasi setelah demonstrasi berlangsung damai pada siang hari. Organisasi itu meminta aparat mengidentifikasi pelaku kekerasan tanpa menyamaratakan mereka dengan peserta aksi lainnya.
Polda DIY memiliki penjelasan sendiri mengenai kericuhan. Kapolda Langgeng Purnomo mengatakan situasi bermula dari kelompok yang melempar batu dan bom molotov ke arah Gedung DPRD DIY. Polisi kemudian mengerahkan empat satuan setingkat kompi Brimob untuk mengurai massa. Kapolri Suyudi Ario Seto, yang datang ke Yogyakarta bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Rabu dini hari, menyatakan kepolisian akan mengusut orang-orang yang diduga membawa barang berbahaya dan merusak fasilitas umum. Ia juga meminta penyelidikan mengenai motif kericuhan.
Penyelidikan terhadap dugaan perusakan memang diperlukan. Namun, pernyataan Kapolri mengenai kemungkinan adanya agenda lain di balik kericuhan tidak boleh menggantikan pembuktian. Dugaan adanya motif atau kelompok tertentu harus diuji melalui penyelidikan yang dapat diperiksa publik. Pemerintah dan aparat tidak seharusnya membangun kesimpulan lebih dahulu, kemudian mencari pembenaran setelahnya.
Hal serupa berlaku terhadap dugaan kekerasan aparat. Laporan organisasi masyarakat sipil harus diperiksa, bukan langsung dianggap sebagai putusan akhir. Akan tetapi, laporan tersebut juga tidak boleh diabaikan hanya karena polisi membantahnya. Dalam perkara yang melibatkan penggunaan kekuatan oleh negara, penyelidikan yang kredibel harus memeriksa tindakan aparat sekaligus dugaan tindak pidana oleh peserta aksi.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), misalnya, menyebut adanya dugaan penangkapan sewenang-wenang dan penggunaan kekuatan berlebihan. Lembaga itu juga mengingatkan bahwa dugaan tindak pidana oleh sebagian peserta tidak membenarkan tindakan aparat terhadap seluruh demonstran. ELSAM meminta informasi mengenai orang-orang yang ditangkap, dasar penangkapan, lokasi pemeriksaan, kondisi kesehatan, serta akses terhadap keluarga dan bantuan hukum dibuka.
Permintaan itu sejalan dengan prinsip dasar negara hukum. Kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat dilindungi UUD 1945, termasuk melalui Pasal 28E ayat (3). Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005. Hak tersebut bukan izin untuk melakukan kekerasan, tetapi juga bukan hak yang dapat dibatasi semata-mata karena demonstrasi mengganggu kenyamanan pemerintah atau aktivitas kota.
Dalam menjalankan tugas, polisi dapat menggunakan kekuatan jika keadaan mengharuskannya. Namun, tindakan tersebut harus memiliki dasar hukum, benar-benar diperlukan, dan sebanding dengan ancaman. Prinsip legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian memberikan kerangka untuk menilai tindakan aparat. Pertanyaannya bukan hanya apakah polisi menghadapi massa yang melakukan kekerasan, melainkan juga apakah cara yang digunakan tepat terhadap ancaman yang dihadapi.
Konteks Yogyakarta membuat pertanyaan itu semakin penting. ELSAM mencatat bahwa dugaan kekerasan dan penangkapan dalam aksi sebelumnya juga pernah dilaporkan. Dalam demonstrasi 20 Oktober, LBH Yogyakarta disebut mencatat sekitar 31 orang dibawa dan diperiksa. Dalam aksi 28 Oktober, LBH Yogyakarta dan jaringan pendamping melaporkan penggunaan gas air mata, serangan oleh kelompok yang diduga membawa senjata tajam, serta serangan terhadap tenaga medis. Mereka juga menyebut 49 orang ditangkap, ditahan, atau belum diketahui keberadaannya hingga 3 November. Semua laporan itu tetap memerlukan pemeriksaan, tetapi menunjukkan bahwa persoalan penanganan demonstrasi tidak cukup dipandang sebagai satu malam kericuhan.
Karena itu, penyelidikan atas peristiwa 10–11 November perlu menjawab lebih dari sekadar siapa yang melempar batu atau membakar benda di jalan. Polisi perlu membuka status orang-orang yang ditahan dan memastikan mereka memperoleh akses bantuan hukum. Dugaan salah tangkap terhadap mahasiswa harus diperiksa. Dugaan penggunaan gas air mata di sekitar kampus dan rumah sakit juga perlu diuji melalui dokumentasi dan kesaksian. Jika ada aparat yang melanggar prosedur, harus ada pertanggungjawaban. Jika ada peserta aksi yang terbukti melakukan tindak pidana, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti dan hak-hak mereka tetap dihormati.
Langgeng menyatakan Polda DIY akan menggelar perkara dengan melibatkan pengawas eksternal, termasuk Komnas HAM, Kompolnas, dan Ombudsman. Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi langkah awal untuk menguji tindakan aparat. Namun, hasilnya harus disampaikan secara terbuka, termasuk temuan yang mungkin tidak menguntungkan kepolisian. Transparansi tidak cukup ditunjukkan dengan mengundang pengawas; publik perlu mengetahui apa yang diperiksa, bukti apa yang digunakan, dan tindakan apa yang diambil setelah pemeriksaan.
Persoalan di Bundaran UGM bukan semata-mata soal garis batas sebuah kampus. Peristiwa itu menguji apakah negara mampu menjaga ketertiban tanpa mengorbankan hak warga, serta apakah aparat bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan kekuatan. Kampus berhak menjadi ruang aman bagi kegiatan akademik, tetapi perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tidak boleh berhenti di gerbang universitas.
Pemerintah juga perlu melihat demonstrasi bukan hanya sebagai gangguan keamanan. Tuntutan yang disampaikan warga merupakan kritik terhadap kebijakan dan cara kekuasaan dijalankan. Kritik dapat keliru, tuntutan dapat diperdebatkan, dan pelanggaran hukum tetap harus ditindak. Namun, demokrasi kehilangan maknanya ketika perbedaan pendapat diperlakukan sebagai ancaman yang harus dibungkam.
Wening mengingatkan bahwa pemerintah perlu berhati-hati ketika semua pihak hanya mengatakan setuju. Peringatan itu layak menjadi pokok persoalan setelah kericuhan Yogyakarta: negara tidak dapat mengukur keberhasilan pemerintahan dari seberapa tenang jalanan atau seberapa sedikit kritik yang terdengar. Ukurannya juga terletak pada kesediaan mendengar, melindungi hak warga, dan memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang.
Tinggalkan Balasan