Ada sesuatu yang mengganggu sekaligus menjanjikan dari kemungkinan pertemuan tiga pemimpin paling berpengaruh dalam politik internasional: Donald Trump, Xi Jinping, dan Vladimir Putin. Presiden Amerika Serikat, pemimpin China, dan presiden Rusia itu berpeluang bertemu di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, China. Gagasan pertemuan tiga pihak tersebut, menurut laporan The Wall Street Journal, pertama kali disampaikan Putin bulan lalu sebagai kesempatan membicarakan penghentian perang di Ukraina. Belum ada kepastian mengenai format maupun hasil pertemuan itu. Namun, bahkan sebelum berlangsung, kemungkinan tersebut sudah memunculkan kekhawatiran tentang arah diplomasi internasional dan siapa yang kelak harus menanggung akibat dari kesepakatan para pemimpin besar.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan historis. Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sikorski mengingatkan bahaya terulangnya Konferensi Yalta pada 1945, ketika Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, dan Joseph Stalin membicarakan tatanan Eropa setelah Perang Dunia II. Pertemuan tersebut menjadi salah satu simbol bagaimana nasib negara-negara kecil dapat ditentukan oleh kekuatan besar tanpa keterlibatan yang sepadan dari mereka yang terdampak. Eropa Timur kemudian berada dalam pengaruh Uni Soviet selama puluhan tahun. Bagi negara-negara yang pernah mengalami dominasi Moskow, Yalta bukan sekadar catatan sejarah diplomasi. Ia merupakan pengingat bahwa pembicaraan mengenai perdamaian dapat sekaligus menjadi pembicaraan mengenai pembagian kekuasaan.
Kekhawatiran mengenai masa depan Ukraina memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar daripada siapa yang duduk di meja perundingan. Negara yang wilayah dan penduduknya menjadi sasaran agresi harus mempunyai suara dalam menentukan masa depannya sendiri. Kesepakatan yang dirundingkan oleh pihak-pihak lain mungkin dapat menghentikan pertempuran untuk sementara, tetapi tidak otomatis menghasilkan penyelesaian yang adil atau bertahan lama. Mengakhiri perang dengan mengabaikan kehendak negara yang diserang justru berisiko mengubah agresi militer menjadi instrumen untuk memperoleh keuntungan politik dan teritorial.
Persoalannya bukan semata-mata apakah Trump akan bertemu Xi dan Putin. Pertanyaan yang lebih penting ialah bagaimana ketiganya memahami kekuasaan dan batas-batas penggunaannya. Trump mempunyai kecenderungan membangun hubungan personal dengan pemimpin otoriter, sementara pendekatan kebijakan luar negerinya kerap menempatkan transaksi bilateral di atas komitmen terhadap sekutu dan prinsip multilateral. Xi memimpin negara yang semakin memperluas pengaruh ekonomi, teknologi, dan militernya. Putin, sementara itu, masih menjalankan perang terhadap Ukraina dan menjadikan kekuatan militer sebagai instrumen utama untuk mempertahankan kepentingan geopolitik Rusia.
Ketiganya bukan sekadar memiliki pandangan politik yang berbeda. Mereka juga membawa kepentingan nasional yang saling bertentangan. Hubungan China dan Rusia yang oleh Xi digambarkan sebagai kemitraan tanpa batas tidak menghapus persaingan kepentingan antara Beijing dan Washington. Sebaliknya, hubungan tersebut memperlihatkan bahwa dunia tidak sedang menghadapi satu blok kekuasaan yang sepenuhnya seragam, melainkan jaringan persaingan, ketergantungan, dan kesepakatan yang dapat berubah mengikuti kepentingan masing-masing negara.
Dalam keadaan seperti itu, menghindari dialog bukanlah strategi yang memadai. Negara-negara demokrasi dan otoriter tidak hidup dalam ruang internasional yang terpisah. Mereka berdagang, menggunakan jalur pelayaran yang sama, berhadapan dengan ancaman keamanan lintas batas, dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi stabilitas ekonomi dunia. Perbedaan sistem politik tidak menghilangkan kebutuhan untuk berkomunikasi. Bahkan, ketika ketidakpercayaan meningkat, saluran komunikasi menjadi semakin penting agar perselisihan tidak berkembang menjadi konflik yang tidak dapat dikendalikan.
Di sinilah kemungkinan pertemuan Trump, Xi, dan Putin memiliki arti yang melampaui kepentingan ketiga pemimpin tersebut. Belum pernah ada presiden Amerika Serikat yang mengadakan pertemuan trilateral secara langsung dengan pemimpin China dan Rusia dalam format seperti yang diusulkan. Pertemuan semacam itu dapat membuka jalur komunikasi yang selama ini sulit dibangun melalui hubungan bilateral yang penuh kecurigaan. Tujuannya bukan menyatukan sistem politik atau menghapus perselisihan ideologis, melainkan membangun kemampuan untuk mengelola perbedaan tanpa terus-menerus mengandalkan ancaman dan tekanan militer.
Demokrasi tidak harus menganggap keberadaan pemerintahan otoriter sebagai sesuatu yang dapat dihapus melalui diplomasi. Sebaliknya, pemerintah otoriter juga tidak dapat mengharapkan negara-negara demokrasi menerima seluruh tindakan mereka atas nama kepentingan nasional. Kedua kelompok harus menghadapi kenyataan bahwa dunia saling bergantung. Stabilitas perdagangan, keamanan energi, pengendalian senjata nuklir, perubahan iklim, dan berbagai persoalan lintas batas tidak dapat diselesaikan oleh satu negara, bahkan oleh negara dengan kekuatan militer dan ekonomi terbesar sekalipun.
Namun, dialog tidak sama dengan legitimasi. Kesediaan Trump untuk duduk bersama Xi dan Putin tidak boleh diterjemahkan sebagai persetujuan terhadap tindakan kedua pemimpin tersebut. Diplomasi justru membutuhkan kemampuan untuk berbicara dengan pihak yang berlawanan tanpa menghilangkan penilaian kritis terhadap perilakunya. Jika komunikasi hanya mungkin dilakukan setelah semua perselisihan selesai, diplomasi akan kehilangan fungsi utamanya. Akan tetapi, apabila pertemuan dianggap sebagai keberhasilan hanya karena para pemimpin bersedia tampil bersama, diplomasi berubah menjadi pertunjukan politik.
Perbedaan antara keduanya terletak pada hasil dan prinsip yang dipertahankan. Pertemuan yang bermanfaat tidak harus menghasilkan kesepakatan besar. Kemajuan dapat dimulai dari keputusan terbatas mengenai pengurangan ketegangan, pembukaan saluran komunikasi militer, atau kesediaan untuk membicarakan konflik yang selama ini tidak menemukan jalan keluar. Sebaliknya, pertemuan yang menghasilkan pernyataan bersama tetapi mengabaikan kepentingan negara-negara terdampak hanya akan menambah ketidakpercayaan terhadap diplomasi kekuatan besar.
Gagasan membangun suatu forum informal yang mempertemukan negara-negara berpengaruh merupakan salah satu kemungkinan untuk mengelola persaingan geopolitik dalam dunia multipolar. Mekanisme semacam itu dapat mengambil inspirasi dari Konser Eropa abad ke-19, ketika sejumlah kekuatan besar berusaha menjaga keseimbangan politik setelah perang Napoleon. Dalam konteks sekarang, tujuannya bukan membentuk aliansi militer atau organisasi internasional baru, melainkan menyediakan ruang konsultasi bagi negara-negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap keamanan dan stabilitas dunia.
Dalam bentuk kontemporer, mekanisme tersebut dapat mempertemukan Amerika Serikat, China, Rusia, India, Jepang, dan Uni Eropa, bersama perwakilan dari Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, serta Asia Tenggara. Tujuannya bukan membangun organisasi internasional baru dengan birokrasi yang rumit, melainkan menciptakan forum informal tempat negara-negara yang mempunyai pengaruh geopolitik dapat membicarakan ancaman bersama dan mencegah perselisihan berkembang menjadi perang.
Model seperti itu memiliki kelebihan sekaligus kelemahan. Forum yang lebih kecil dapat mengambil keputusan dan membangun kesepakatan dengan lebih cepat daripada lembaga internasional yang melibatkan hampir seluruh negara. Namun, efisiensi tersebut dibayar dengan keterbatasan representasi. Negara-negara yang tidak memiliki kekuatan ekonomi atau militer besar berisiko hanya menjadi objek pembicaraan, bukan peserta yang menentukan arah keputusan. Karena itu, gagasan mengenai kerja sama kekuatan besar harus selalu berhadapan dengan pertanyaan tentang legitimasi.
Konser Eropa sendiri tidak dapat dipandang sebagai model yang sepenuhnya ideal. Keseimbangan kekuasaan pada abad ke-19 dibangun dalam dunia yang mengenal kolonialisme, imperialisme, dan pembagian wilayah tanpa persetujuan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Menghidupkan kembali prinsip koordinasi antarkekuatan besar tanpa memperhatikan perubahan hukum internasional dan kedaulatan negara akan berisiko mengulang ketidakadilan dalam bentuk baru.
Ada pula persoalan yang lebih mendasar: mekanisme seperti itu hanya dapat berfungsi jika para anggotanya bersedia menahan diri. Negara-negara yang terlibat harus menerima batas-batas penggunaan kekuatan, menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah, serta bersedia menyelesaikan perselisihan melalui perundingan. Invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 dan dukungan Beijing terhadap Moskow telah merusak prasyarat tersebut. Sementara itu, pendekatan Trump yang mengutamakan kepentingan Amerika Serikat sendiri justru memperlihatkan betapa sulitnya membangun komitmen terhadap keuntungan bersama.
Dengan demikian, ketiga pemimpin yang mungkin bertemu di Shenzhen bukanlah kelompok yang tepat untuk langsung membangun tatanan pengarah dunia. Mereka justru mewakili sejumlah pertentangan yang membuat kerja sama semacam itu sulit diwujudkan. Namun, pertemuan mereka tetap dapat membuka kemungkinan bagi diplomasi yang lebih teratur pada masa mendatang.
Pertemuan Trump dengan Putin di Alaska tahun lalu dan dua pertemuannya dengan Xi pada tahun ini, meskipun lebih menonjolkan seremoni daripada hasil substantif, memperlihatkan bahwa komunikasi tingkat tinggi masih mungkin dilakukan di tengah persaingan. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa komunikasi tersebut tidak berhenti pada hubungan personal antarpemimpin. Diplomasi yang bertahan lama harus ditopang oleh institusi, perundingan teknis, dan kesepakatan yang dapat diperiksa pelaksanaannya.
Trump mungkin tidak akan membangun tatanan internasional baru dalam satu pertemuan. Bahkan, ia mungkin tidak menghasilkan satu pun kesepakatan besar. Namun, membuka jalur komunikasi dengan dua kekuatan yang berpotensi menjadi pesaing merupakan langkah yang dapat diteruskan oleh pemerintahan berikutnya. Persoalannya adalah apakah Washington mampu menjadikan dialog sebagai instrumen untuk mengurangi ancaman, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip dan kepentingan sekutunya.
Tiga Perang, Tiga Kepentingan
Apabila pertemuan di Shenzhen benar-benar berlangsung, ketiga pemimpin sebaiknya tidak berusaha menyelesaikan seluruh persoalan dunia sekaligus. Agenda yang terlalu luas berisiko menghasilkan percakapan diplomatik yang panjang tanpa arah yang jelas. Lebih masuk akal apabila mereka memilih sejumlah persoalan yang memungkinkan kepentingan ketiganya bertemu, sekalipun hanya untuk menghasilkan kemajuan terbatas.
Semenanjung Korea menawarkan salah satu peluang tersebut. Kawasan ini telah hidup dalam keadaan perang yang secara formal belum benar-benar berakhir sejak Perang Korea dihentikan melalui gencatan senjata pada 1953. Tidak adanya perjanjian perdamaian membuat hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan terus dibayangi ketegangan militer. Persoalan tersebut semakin rumit karena program nuklir dan rudal balistik Pyongyang, serta keterlibatan Amerika Serikat, China, dan Rusia dalam konfigurasi keamanan Asia Timur.
Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung telah mengajukan gagasan untuk menormalisasi hubungan dengan Korea Utara. Dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September, Lee menawarkan pendekatan yang mencakup penggantian gencatan senjata 1953 dengan suatu rezim perdamaian. Usulan tersebut bertumpu pada pengakuan terhadap perbedaan sistem politik dan penghormatan terhadap keberadaan masing-masing pihak.
Pendekatan Lee juga memperlihatkan bahwa denuklirisasi tidak harus selalu dimulai dengan tuntutan agar Korea Utara menyerahkan seluruh senjata nuklirnya sebelum perundingan berjalan. Ia mengusulkan proses bertahap, dimulai dengan pembekuan pengembangan senjata, kemudian pengurangan persenjataan nuklir dan rudal balistik, hingga tercapainya tujuan denuklirisasi di Semenanjung Korea.
Pendekatan bertahap itu tidak menjamin keberhasilan. Korea Utara telah mengembangkan kemampuan militernya selama bertahun-tahun dan menggunakan program nuklir sebagai instrumen pertahanan sekaligus sumber pengaruh politik. Pyongyang juga mempunyai alasan untuk meragukan komitmen pihak lain, terutama ketika pergantian pemerintahan di Washington dapat mengubah kebijakan keamanan Amerika Serikat secara drastis. Akan tetapi, menuntut hasil akhir tanpa menawarkan tahapan yang dapat dinegosiasikan juga berpotensi mempertahankan kebuntuan.
Trump mempunyai kepentingan untuk mengurangi ketegangan di kawasan tersebut. Ia telah menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. China dan Rusia, meskipun bersaing dalam memperebutkan pengaruh atas Pyongyang, sama-sama berkepentingan terhadap stabilitas di kawasan. Ketidakstabilan di Semenanjung Korea dapat mengganggu keamanan regional dan meningkatkan kemungkinan keterlibatan militer negara-negara besar.
Karena itu, pertemuan tiga pihak dapat digunakan untuk membangun dukungan terhadap agenda perdamaian Lee. Langkah pertama yang realistis adalah mendorong pembekuan pengembangan senjata nuklir Korea Utara, disertai mekanisme verifikasi yang dapat diterima semua pihak. Pembekuan semacam itu bukan pengganti denuklirisasi, tetapi dapat menjadi titik awal untuk mengurangi risiko dan membuka kembali perundingan.
Washington, Beijing, dan Moskow juga perlu memahami bahwa stabilitas Korea tidak dapat dibangun dengan memperlakukan Pyongyang semata-mata sebagai objek persaingan pengaruh. Korea Utara harus menjadi bagian dari proses yang menyangkut keamanan dan masa depannya sendiri. Demikian pula, Korea Selatan tidak boleh dikesampingkan hanya karena tiga negara besar memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan terhadap Kim.
Jika Semenanjung Korea menawarkan peluang kerja sama, Ukraina menghadirkan ujian yang jauh lebih sulit. Perang yang dimulai melalui invasi Rusia pada 2022 bukan sekadar konflik regional. Perang tersebut menyangkut prinsip kedaulatan, larangan penggunaan kekuatan untuk merebut wilayah, kredibilitas NATO, dan masa depan keamanan Eropa.
Trump selama ini menyatakan keinginannya mengakhiri perang, tetapi kebijakan pemerintahannya terhadap Moskow memperlihatkan ketegangan antara tujuan tersebut dan instrumen yang digunakan. Ia menolak sejumlah langkah untuk memperketat tekanan ekonomi terhadap Rusia, sementara kemungkinan kerja sama bisnis dengan Moskow tetap menjadi bagian dari pendekatan politiknya. Kesepakatan mengenai tambahan pasokan diesel Rusia ke pasar global dan keputusan untuk mengesampingkan putaran baru sanksi kongres terhadap Moskow memperlihatkan bahwa pertimbangan ekonomi dapat mengalahkan kepentingan untuk membatasi kemampuan Rusia membiayai perang.
Harga energi merupakan persoalan penting bagi pemerintah Amerika Serikat. Kenaikan harga bahan bakar dapat meningkatkan tekanan politik terhadap Trump, terutama ketika masyarakatnya menghadapi biaya hidup yang semakin tinggi. Namun, keputusan yang menguntungkan konsumen dalam jangka pendek belum tentu mendukung tujuan keamanan jangka panjang. Jika pendapatan energi Rusia meningkat sementara perang terus berlangsung, Washington berisiko membantu mempertahankan kemampuan ekonomi negara yang sedang berperang melawan Ukraina.
China mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar terhadap Moskow daripada yang sering diakui dalam perdebatan politik Amerika. Beijing merupakan pembeli utama minyak dan gas Rusia, memberikan dukungan diplomatik kepada Kremlin, serta menjadi pemasok berbagai barang dwiguna yang dapat digunakan dalam industri militer. Semikonduktor, mesin perkakas, dan komponen teknologi lainnya penting bagi kemampuan Rusia memproduksi dan mempertahankan persenjataan modern.
Hubungan itu memberikan Xi posisi yang tidak dimiliki banyak pemimpin lain. Ia dapat menggunakan ketergantungan ekonomi Rusia untuk mendorong Putin mempertimbangkan perubahan sikap. Selama ini Beijing memperoleh sejumlah keuntungan strategis dari perang Ukraina. Konflik tersebut menyita perhatian dan sumber daya Amerika Serikat, memperlihatkan perbedaan pandangan di dalam NATO, serta memberi ruang bagi China dan Rusia untuk memosisikan diri sebagai penentang dominasi Barat.
Namun, kepentingan tersebut tidak berarti Beijing menginginkan perang berlangsung tanpa batas. China juga membutuhkan hubungan yang relatif stabil dengan Amerika Serikat, terutama untuk menjaga perdagangan dan pertumbuhan ekonominya. Dalam pertemuan pada Mei, Xi dan Trump sepakat mengupayakan hubungan yang konstruktif dan stabil secara strategis. Salah satu cara untuk membuktikan keseriusan komitmen itu adalah mendorong Moskow mengurangi eskalasi perang.
Situasi di dalam Rusia juga dapat memengaruhi perhitungan Putin. Serangan pesawat nirawak Ukraina terhadap sektor minyak dan jaringan logistik Rusia menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur yang penting bagi perekonomian negara tersebut. Gangguan pasokan bahan bakar dan komoditas dapat meningkatkan beban masyarakat. Pada saat yang sama, perang terus menimbulkan korban besar di kalangan militer Rusia. Angka perkiraan sekitar 35.000 tentara Rusia setiap bulan tewas atau mengalami luka berat di Ukraina timur.
Angka tersebut menunjukkan besarnya beban perang, meskipun harus dibaca sebagai perkiraan dan bukan data yang dapat dianggap sebagai jumlah korban terverifikasi. Kehilangan personel dalam skala besar juga menempatkan Kremlin dalam dilema. Mobilisasi tambahan dapat memperkuat kemampuan militer, tetapi berpotensi memunculkan penolakan publik. Sebaliknya, mempertahankan intensitas perang tanpa kemenangan yang jelas dapat memperbesar biaya ekonomi dan politik.
Keadaan itu tidak otomatis membuat Putin bersedia berdamai. Pemimpin Rusia masih dapat menilai bahwa mempertahankan perang lebih menguntungkan daripada menerima penyelesaian yang dianggap merugikan kepentingan strategisnya. Namun, tekanan ekonomi, korban militer, dan ketidakpastian hasil di medan perang dapat membuka ruang bagi diplomasi.
Trump dan Xi seharusnya tidak berusaha memaksakan penyelesaian menyeluruh dalam satu pertemuan. Sasaran yang lebih realistis adalah mendorong kesepakatan terbatas antara Rusia dan Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap instalasi energi, infrastruktur sipil, dan kapal-kapal komersial. Washington dan Beijing dapat menawarkan diri sebagai mediator sekaligus membantu membangun mekanisme pemantauan yang disepakati kedua pihak.
Keduanya juga dapat menekan Putin agar menghindari tindakan yang memperluas perang, termasuk pelanggaran wilayah udara NATO oleh pesawat nirawak Rusia, sabotase terhadap infrastruktur Eropa, dan ancaman penggunaan senjata nuklir. Langkah-langkah tersebut tidak menyelesaikan sengketa wilayah ataupun menjawab tuntutan politik Ukraina, tetapi dapat mengurangi kemungkinan konflik berkembang menjadi konfrontasi yang lebih luas.
Ada batas yang harus dipertahankan dalam setiap proses tersebut. Ukraina tidak boleh dipaksa menerima kesepakatan yang dirundingkan tanpa persetujuannya. Perundingan yang melibatkan Washington, Beijing, dan Moskow hanya dapat membantu jika Kyiv tetap mempunyai kendali atas keputusan yang menyangkut wilayah, keamanan, dan masa depan politiknya. Eropa juga tidak dapat diperlakukan sebagai penonton karena keamanan benua tersebut merupakan kepentingan langsung negara-negara yang berada di dalamnya.
Jika Ukraina memperlihatkan betapa sulitnya menghentikan perang yang melibatkan dua kekuatan besar, konflik Iran menunjukkan persoalan lain: bagaimana negara-negara yang bersaing dapat bekerja sama ketika kepentingan ekonomi mereka justru mendorong arah kebijakan yang berbeda.
Trump membutuhkan jalan keluar dari perang Iran yang telah memperburuk ketidakstabilan kawasan dan mendorong kenaikan harga minyak. Ketegangan di sekitar Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb mengganggu jalur pelayaran strategis yang menghubungkan produsen energi Timur Tengah dengan pasar internasional. Ketika Iran mempertahankan tuntutan maksimalis dan jalur perdagangan menghadapi ancaman, biaya konflik tidak lagi terbatas pada negara-negara yang terlibat langsung.
Amerika Serikat membutuhkan bantuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan perundingan. Namun, China dan Rusia selama ini tidak mempunyai insentif yang kuat untuk membantu Washington. Keduanya memperoleh keuntungan geopolitik ketika Amerika Serikat terjebak dalam konflik yang menguras sumber daya, memperdalam perpecahan politik domestik, dan menambah ketegangan di dalam NATO.
Rusia bahkan dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari kenaikan harga minyak. Sebagai salah satu eksportir energi utama, Moskow mempunyai kepentingan agar harga tetap tinggi. Karena itu, harapan agar Putin menghentikan dukungan terhadap Iran mungkin sulit diwujudkan melalui pertemuan trilateral.
China menghadapi perhitungan yang berbeda. Sebagai importir minyak terbesar dunia dan eksportir barang dalam skala besar, Beijing mempunyai kepentingan untuk menjaga stabilitas pasokan energi dan pertumbuhan ekonomi global. Kenaikan harga minyak dapat meningkatkan biaya produksi, distribusi, dan perdagangan. Cadangan minyak China memang selama ini memberikan perlindungan terhadap gejolak harga, tetapi penurunan cadangan dan meningkatnya kebutuhan impor membuat ekonomi negara tersebut tetap rentan jika konflik berkepanjangan.
Kepentingan ekonomi tersebut membuka peluang bagi Trump untuk meminta bantuan Xi. Beijing dapat memperlambat atau menghentikan pengiriman barang dwiguna ke Iran, terutama komponen teknologi yang dapat digunakan dalam produksi pesawat nirawak dan rudal. Dukungan semacam itu akan memperbesar tekanan terhadap rantai pasokan militer Teheran, terutama ketika Washington sudah menerapkan blokade laut serta sanksi keuangan dan perdagangan.
Xi juga dapat menggunakan hubungan diplomatiknya untuk mendorong Iran meninggalkan tuntutan yang tidak realistis sebagai prasyarat penghentian perang. Teheran, misalnya, menuntut penarikan pasukan Amerika Serikat dari kawasan Teluk, pembebasan aset Iran yang dibekukan, dan penghapusan sanksi ekonomi. Sebagian keringanan ekonomi mungkin dapat dibicarakan, tetapi harus menjadi bagian dari perundingan pascaperang yang juga menangani program nuklir Iran.
Dengan demikian, kontribusi China tidak harus berupa dukungan terbuka terhadap kebijakan Amerika Serikat. Beijing dapat bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri: mencegah gangguan berkepanjangan terhadap perdagangan energi dan mengurangi risiko ketidakstabilan kawasan. Justru ketika kepentingan nasional ketiga negara tidak sepenuhnya sejalan, diplomasi mempunyai kesempatan untuk menemukan ruang kompromi.
Ketiga persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kerja sama internasional tidak selalu berangkat dari kesamaan nilai. Korea Utara, Ukraina, dan Iran mempunyai latar belakang serta kepentingan yang berbeda. Namun, semuanya menunjukkan bagaimana keputusan satu negara dapat memengaruhi keamanan, perdagangan, dan stabilitas negara lain. Tantangannya adalah memastikan bahwa kepentingan bersama tidak dijadikan pembenaran untuk mengorbankan hak pihak yang lebih lemah.
Perdamaian Bukan Kesepakatan Para Penguasa
Persoalan yang paling berbahaya dalam hubungan Amerika Serikat, China, dan Rusia mungkin bukan hanya perang yang sedang berlangsung, melainkan ketiadaan mekanisme yang memadai untuk mengendalikan persaingan strategis di antara mereka. Ketiga negara memiliki persenjataan nuklir, kemampuan militer konvensional yang besar, dan kepentingan keamanan yang dapat saling bertabrakan. Dalam kondisi seperti itu, salah perhitungan, komunikasi yang buruk, atau tindakan militer yang tidak terkendali dapat menimbulkan akibat yang jauh melampaui wilayah tempat krisis bermula.
Karena itu, pengendalian senjata seharusnya menjadi salah satu agenda utama pertemuan di Shenzhen. Selama puluhan tahun, Amerika Serikat dan Rusia membangun sejumlah kesepakatan untuk membatasi persenjataan nuklir strategis. Perjanjian tersebut tidak menghapus persaingan kedua negara, tetapi menciptakan batasan, prosedur inspeksi, pertukaran data, dan mekanisme pemberitahuan yang membantu mengurangi ketidakpastian.
Kini, kerangka tersebut telah kehilangan sebagian besar fungsinya. Perjanjian New START, kesepakatan terakhir yang membatasi persenjataan nuklir strategis Amerika Serikat dan Rusia, berakhir pada Februari. Berakhirnya perjanjian tersebut berarti kedua negara tidak lagi mempunyai batasan yang berlaku melalui kesepakatan itu, sementara mekanisme inspeksi, pertukaran data, dan pemberitahuan rutin yang menjadi bagian dari rezim pengawasan sebelumnya juga tidak lagi menyediakan jaminan seperti dahulu.
Ketiadaan pengaturan tersebut menciptakan keadaan yang berbahaya. Setiap negara tidak lagi mempunyai akses yang sama terhadap informasi mengenai persenjataan strategis pihak lain. Ketika kepercayaan menurun dan aktivitas militer meningkat, ketidakpastian dapat memicu perlombaan senjata. Setiap negara mungkin merasa harus meningkatkan kemampuan militernya karena khawatir pihak lain sedang melakukan hal serupa.
Risiko itu semakin besar ketika ancaman nuklir digunakan sebagai bagian dari tekanan politik. Rusia berulang kali mengangkat kemungkinan penggunaan senjata nuklir dalam konteks perang Ukraina. Retorika semacam itu, ditambah tindakan provokatif yang melibatkan wilayah udara NATO, memperlihatkan betapa pentingnya membangun kembali saluran komunikasi dan aturan untuk mencegah eskalasi.
Trump telah mengusulkan agar pembicaraan mengenai pengendalian senjata nuklir dimasukkan ke dalam agenda pertemuan trilateral. Usulan tersebut baik, tetapi keterlibatan China merupakan tantangan tersendiri. Selama ini Beijing menolak pembatasan yang dianggap tidak adil karena persenjataan nuklirnya jauh lebih kecil daripada milik Amerika Serikat dan Rusia.
Argumen China memiliki dasar dalam perbedaan jumlah persenjataan. Tidak masuk akal mengharapkan Beijing menerima batasan yang sama dengan dua negara yang mempunyai persediaan senjata nuklir jauh lebih besar. Namun, keadaan tersebut sedang berubah. China memperluas dan memodernisasi persenjataan nuklirnya dengan cepat. Pentagon memperkirakan China memiliki lebih dari 1.000 hulu ledak operasional pada 2030, mendekati skala persediaan operasional Amerika Serikat dan Rusia yang masing-masing diperkirakan sekitar 1.800 hulu ledak.
Namun, perundingan trilateral tidak harus langsung menghasilkan perjanjian pembatasan jumlah hulu ledak. Sasaran awal yang lebih realistis adalah membangun kesepahaman mengenai prosedur pencegahan krisis. Ketiga negara dapat membicarakan pemberitahuan latihan militer, komunikasi langsung antarmiliter, protokol penanganan insiden, dan mekanisme untuk mengurangi risiko kesalahan perhitungan.
Perubahan tersebut membuat keterlibatan China semakin mendesak. Hubungan Beijing dan Washington masih diwarnai persaingan strategis, sementara ketegangan di sekitar Taiwan terus menimbulkan risiko konfrontasi militer. Semenanjung Korea juga tetap menjadi salah satu titik rawan keamanan Asia Timur. Dalam keadaan seperti itu, pengendalian senjata tidak dapat hanya dipandang sebagai persoalan hubungan Amerika Serikat dan Rusia.
Pembicaraan teknis juga dapat mencakup pengendalian proliferasi, transparansi persenjataan, serta langkah-langkah yang mencegah konflik konvensional berkembang menjadi ancaman nuklir. Hal-hal tersebut mungkin tidak menghasilkan foto diplomatik yang menarik atau pernyataan politik yang mengesankan, tetapi memiliki arti langsung bagi keselamatan jutaan orang.
Trump tidak perlu mengharapkan Xi dan Putin menyepakati keseluruhan agenda tersebut dalam satu pertemuan. Yang diperlukan adalah kesediaan untuk memulai proses. Tim diplomat, ahli persenjataan, dan pejabat militer dari ketiga negara dapat melanjutkan pembicaraan secara berkala. Dengan demikian, pengendalian senjata tidak lagi bergantung pada suasana hati atau hubungan personal para pemimpin.
Di luar persoalan nuklir, masih ada bidang lain yang dapat menjadi ruang kerja sama. Perdagangan, keamanan energi, dan pengaturan akal imitasi (Al) merupakan beberapa isu yang mempunyai konsekuensi internasional. Namun, memasukkan terlalu banyak agenda ke dalam pertemuan justru dapat mengaburkan prioritas. Diplomasi yang efektif membutuhkan kemampuan membedakan persoalan yang mendesak dari persoalan yang dapat dibicarakan pada kesempatan lain.
Trump juga dapat mengusulkan satu inisiatif kemanusiaan bersama sebagai bukti bahwa dialog trilateral dapat menghasilkan sesuatu yang konkret. Misi medis bersama untuk membantu penanganan Ebola di Republik Demokratik Kongo, misalnya, dapat memperlihatkan kemampuan ketiga negara bekerja sama dalam menghadapi ancaman kesehatan lintas batas. Operasi bantuan kemanusiaan untuk Gaza atau Yaman juga dapat menjadi bentuk kerja sama yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sipil.
Inisiatif semacam itu mempunyai nilai politik dan kemanusiaan. Ia memperlihatkan bahwa persaingan antarnegara tidak harus menghalangi upaya menyelamatkan kehidupan manusia. Ketiga negara mungkin berbeda dalam menentukan kepentingan strategis, tetapi kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan, pangan, dan perlindungan dari perang tidak mengenal batas ideologi.
Akan tetapi, keberhasilan diplomasi tidak boleh diukur hanya berdasarkan kemampuan Trump mendapatkan kesepakatan yang dapat diumumkan kepada publik. Di sinilah terdapat risiko besar bagi pertemuan tersebut. APEC di Shenzhen berlangsung hanya dua minggu setelah pemilih Amerika Serikat memberikan pukulan politik besar kepada Trump dan Partai Republik dalam pemilihan paruh waktu. Kekalahan tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap presiden untuk memperlihatkan keberhasilan di panggung internasional.
Trump dikenal sangat memperhatikan persepsi publik terhadap dirinya. Ia dapat tergoda membuat konsesi kepada Beijing dan Moskow demi memperoleh terobosan diplomatik yang mudah dipasarkan sebagai kemenangan. Namun, keputusan semacam itu dapat menimbulkan kerugian strategis yang jauh lebih besar daripada manfaat politik jangka pendek.
Ukraina merupakan ujian paling jelas. Trump tidak boleh membuat kesepakatan tertutup dengan Putin mengenai wilayah atau masa depan keamanan Ukraina, kemudian mencoba memaksakan hasilnya kepada pemerintah Kyiv. Penghentian perang tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kedaulatan negara yang diserang. Kesepakatan yang dibangun tanpa persetujuan Ukraina mungkin dapat menghentikan sebagian pertempuran, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakstabilan baru jika dianggap sebagai pengakuan terhadap hasil agresi militer.
Eropa pun tidak boleh dikesampingkan. Negara-negara Eropa telah menanggung konsekuensi keamanan dan ekonomi dari perang tersebut. Mereka juga merupakan pihak yang akan menghadapi dampak langsung apabila kesepakatan yang dicapai Washington, Beijing, dan Moskow gagal menciptakan perdamaian. Hubungan transatlantik tidak boleh dikorbankan hanya karena Trump ingin membangun hubungan personal dengan Putin.
Hal yang sama berlaku untuk Taiwan. Jika Trump mengharapkan bantuan Xi untuk menekan Korea Utara, mengurangi dukungan terhadap Rusia, atau mendorong Iran kembali ke meja perundingan, ia tidak boleh menggunakan Taiwan sebagai alat tukar. Kepentingan keamanan Taiwan tidak dapat diperlakukan sebagai konsesi yang dapat diberikan Washington untuk memperoleh keuntungan dalam persoalan lain.
Kebijakan semacam itu akan menimbulkan pertanyaan serius tentang kredibilitas Amerika Serikat di Asia. Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan mitra Washington lainnya memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas kawasan. Jika mereka melihat Amerika Serikat bersedia mengorbankan mitra yang lebih kecil demi kesepakatan dengan kekuatan besar, kepercayaan terhadap komitmen keamanan Washington dapat melemah.
Inilah bahaya yang terkandung dalam perbandingan dengan Yalta. Persoalannya bukan bahwa setiap pertemuan para pemimpin besar pasti menghasilkan pembagian wilayah. Persoalannya adalah kecenderungan memperlakukan negara lain sebagai objek negosiasi karena mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menentukan agenda. Diplomasi semacam itu mungkin menghasilkan ketenangan sementara bagi negara-negara besar, tetapi menciptakan ketidakadilan dan ketidakstabilan bagi negara-negara yang kepentingannya diabaikan.
Putin juga tidak dapat diperlakukan seolah-olah statusnya sebagai pemimpin negara besar menghapus tanggung jawab atas perang Ukraina. Ia merupakan individu yang dikenai surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional terkait dugaan kejahatan perang berupa deportasi dan pemindahan anak-anak Ukraina. Pertemuan diplomatik tidak menghapus proses hukum tersebut. Hubungan kerja dengan Moskow mungkin diperlukan untuk mengurangi risiko konflik, tetapi hubungan itu harus dibangun dengan kesadaran terhadap tanggung jawab hukum internasional.
Demikian pula, hubungan Amerika Serikat dengan China harus dinilai berdasarkan hasil nyata, bukan kedekatan personal Trump dan Xi. Hubungan yang baik tidak berarti mengabaikan perselisihan mengenai perdagangan, keamanan, teknologi, Taiwan, dan pengaruh regional. Diplomasi yang dewasa justru mampu mengelola perbedaan tanpa harus berpura-pura bahwa semua persoalan telah selesai.
Pada akhirnya, gagasan mengenai kerja sama kekuatan besar harus menghadapi pertanyaan yang lebih luas daripada kepentingan tiga pemimpin yang bertemu di Shenzhen. Siapa yang menentukan agenda internasional? Siapa yang mempunyai hak untuk ikut merumuskan kesepakatan? Dan siapa yang bertanggung jawab ketika keputusan yang diambil oleh negara-negara besar justru menimbulkan konsekuensi bagi masyarakat di negara lain?
Tatanan internasional tidak dapat bertahan hanya dengan mengandalkan keseimbangan kekuatan militer. Ia juga membutuhkan aturan, kepercayaan, dan pengakuan terhadap kedaulatan setiap negara. Lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa memang sering mengalami kebuntuan, terutama ketika kepentingan anggota tetap Dewan Keamanan saling bertentangan. Namun, kelemahan lembaga multilateral tidak boleh dijadikan alasan untuk menggantinya dengan diplomasi tertutup yang hanya menguntungkan negara paling kuat.
Sebuah forum informal kekuatan besar mungkin dapat melengkapi lembaga internasional, tetapi tidak boleh menggantikan prinsip representasi dan kesetaraan kedaulatan. Negara-negara Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan kawasan lain tidak seharusnya hanya hadir sebagai tambahan setelah Washington, Beijing, dan Moskow selesai menentukan keputusan. Mereka memiliki kepentingan sendiri, termasuk keamanan pangan, perdagangan, utang, energi, dan dampak perubahan iklim. Dunia multipolar semestinya berarti distribusi pengaruh yang lebih luas, bukan sekadar pergantian dari satu dominasi menuju dominasi tiga negara.
Pertemuan di Shenzhen, jika terlaksana, tidak akan dengan sendirinya mengakhiri perang, menghapus persaingan strategis, atau membangun tatanan internasional yang lebih adil. Bahkan, tidak ada jaminan bahwa ketiganya akan menghasilkan kesepakatan konkret. Namun, nilai pertemuan itu dapat terletak pada pembukaan jalur komunikasi yang selama ini tidak tersedia dalam bentuk serupa.
Trump, Xi, dan Putin mempunyai kesempatan untuk memperlihatkan bahwa negara dengan sistem politik dan kepentingan yang bertentangan tetap dapat bekerja sama dalam persoalan yang mengancam kepentingan bersama. Mereka tidak harus saling mempercayai untuk membicarakan pengurangan risiko perang nuklir, penghentian serangan terhadap infrastruktur sipil, stabilitas jalur perdagangan, atau bantuan kemanusiaan.
Namun, dialog hanya layak disebut kemajuan apabila tidak mengubah kedaulatan negara lain menjadi mata uang diplomasi. Perdamaian bukan sekadar kesepakatan yang dapat diumumkan oleh tiga pemimpin besar. Ia harus memberikan keamanan kepada masyarakat yang hidup di wilayah konflik, menghormati hak negara yang menjadi sasaran agresi, dan menciptakan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dunia membutuhkan lebih banyak diplomasi, bukan lebih sedikit. Tetapi dunia juga membutuhkan diplomasi yang tidak menganggap kekuatan sebagai pengganti keadilan. Duduk bersama Xi dan Putin merupakan langkah yang dapat dibenarkan bagi Trump. Tantangan sebenarnya adalah memastikan bahwa ketika ketiganya meninggalkan meja perundingan, negara-negara lain tidak justru kehilangan hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.
Tinggalkan Balasan