Sedikitnya 23 orang tewas dan 15 lainnya mengalami luka kritis setelah kerusuhan besar mengguncang Penjara Negombo, Sri Lanka, pada Minggu hingga Senin. Insiden tersebut menjadi salah satu letusan kekerasan paling mematikan di lembaga pemasyarakatan negara itu dalam beberapa dekade terakhir dan memunculkan kembali pertanyaan mengenai kondisi penjara yang selama ini menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia.
Hingga Senin siang, proses evakuasi korban masih berlangsung. Petugas terus mengangkut narapidana yang terluka keluar dari kompleks penjara di Kota Negombo, sekitar 40 kilometer di utara ibu kota Colombo, menuju rumah sakit. Otoritas penjara dan pejabat kesehatan mengatakan korban jiwa maupun korban luka mencakup narapidana serta petugas penjara, meski belum merinci jumlah petugas yang menjadi korban.
Besarnya jumlah korban menimbulkan kekhawatiran bahwa angka kematian masih dapat bertambah. Sejumlah korban luka dilaporkan berada dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan intensif.
Menteri Kehakiman Sri Lanka Harshana Nanayakkara menyatakan menerima tanggung jawab atas insiden tersebut. Ia mengatakan dirinya “sangat terkejut dan berduka” atas kekerasan yang menewaskan puluhan orang di dalam fasilitas pemasyarakatan tersebut.
Menurut otoritas penjara, kerusuhan bermula pada Minggu malam ketika dua kelompok narapidana yang saling bermusuhan terlibat bentrokan. Salah satu kelompok diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika ke dalam penjara, sementara kelompok lainnya menentang aktivitas tersebut. Perselisihan yang semula terbatas kemudian berkembang menjadi bentrokan berskala besar yang sulit dikendalikan.
Pejabat penjara awalnya meyakini situasi telah berhasil dipulihkan setelah bentrokan pertama berhasil diredam pada Minggu malam. Namun ketenangan itu hanya berlangsung sementara.
Pada Senin pagi, ketika para narapidana menjalani waktu sarapan, kekerasan kembali pecah dengan intensitas yang lebih besar. Petugas yang berusaha menghentikan bentrokan justru menjadi sasaran serangan. Para narapidana mengejar petugas hingga ke gerbang utama kompleks penjara dalam upaya mengambil alih situasi.
Juru bicara Departemen Penjara Sri Lanka, A.C. Gajanayake, mengatakan para narapidana kemudian berusaha menerobos gerbang utama untuk melarikan diri. Namun upaya tersebut gagal setelah aparat berhasil mempertahankan akses keluar dari kompleks penjara.
Belum jelas bagaimana bentrokan tersebut berkembang hingga menimbulkan begitu banyak korban jiwa. Direktur rumah sakit yang menerima sebagian besar korban, Dr. Pushpa Gamlath, mengatakan sejumlah korban meninggal maupun korban luka mengalami luka tembak, sementara yang lainnya menunjukkan cedera akibat pemukulan dengan benda tumpul.
Hingga kini, otoritas belum dapat memastikan apakah para narapidana berhasil memperoleh senjata api selama kerusuhan berlangsung atau luka tembak berasal dari tindakan aparat keamanan yang berusaha mengendalikan situasi.
Peristiwa berdarah di Negombo kembali menyoroti kondisi sistem pemasyarakatan Sri Lanka yang selama bertahun-tahun menjadi sasaran kritik organisasi hak asasi manusia. Berbagai kelompok advokasi menilai penjara-penjara di negara kepulauan di selatan India itu menghadapi masalah kronis berupa kelebihan kapasitas, fasilitas yang tidak memadai, serta dugaan penyiksaan terhadap tahanan, terutama mereka yang ditahan atas tuduhan terorisme.
Committee for Protecting Rights of Prisoners, organisasi yang berbasis di Colombo, mendesak pemerintah segera melakukan penyelidikan menyeluruh mengenai penyebab kerusuhan tersebut.
“Dengan segera harus dilakukan penyelidikan terhadap penyebab kerusuhan ini. Narapidana juga manusia,” demikian pernyataan organisasi tersebut melalui media sosial.
Kerusuhan di Negombo juga mengingatkan publik pada tragedi berdarah di Penjara Welikada pada 2012. Dalam insiden tersebut, 27 narapidana tewas setelah kerusuhan berkembang menjadi operasi keamanan berskala besar.
Saat itu, para narapidana berhasil membobol gudang senjata di dalam kompleks penjara, memicu bentrokan yang kemudian ditindak dengan kekerasan oleh aparat. Peristiwa tersebut menuai kecaman luas dari organisasi hak asasi manusia internasional dan kalangan oposisi di Sri Lanka yang menyebutnya sebagai sebuah “pembantaian” karena kerasnya tindakan aparat dalam meredam kerusuhan.
Kasus Welikada kemudian berujung pada proses hukum terhadap sejumlah pejabat penjara. Kepala Departemen Penjara Sri Lanka akhirnya dijatuhi hukuman mati pada 2022 atas perannya dalam tragedi tersebut, menjadikan kasus itu sebagai salah satu pertanggungjawaban hukum paling besar dalam sejarah sistem pemasyarakatan negara itu.
Kerusuhan terbaru di Negombo diperkirakan akan kembali meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Sri Lanka untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem penjara nasional. Selain menyelidiki penyebab bentrokan dan kemungkinan adanya penyelundupan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan, pemerintah juga diperkirakan menghadapi tuntutan untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas, memperbaiki kondisi penahanan, serta memperkuat pengawasan terhadap keamanan penjara agar tragedi serupa tidak kembali terulang.
