Menjelang dimulainya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Ankara pada Selasa, pemerintah Turki mengambil serangkaian langkah yang dinilai semakin memperketat ruang kebebasan sipil. Dalam beberapa pekan terakhir, otoritas memblokir situs web yang mengkritik NATO, menangkap ratusan orang dalam operasi keamanan, menahan seorang komedian yang menyindir Presiden Recep Tayyip Erdogan, serta membatalkan kunjungan kapal pesiar yang ditujukan bagi wisatawan pria gay. Rangkaian kebijakan tersebut memunculkan kembali perdebatan mengenai arah demokrasi Turki di saat negara itu justru semakin penting bagi aliansi pertahanan Barat.
KTT NATO tahun ini berlangsung ketika posisi strategis Turki mengalami peningkatan signifikan. Perang Rusia-Ukraina yang terus berlanjut, ditambah ketidakpastian mengenai komitmen Amerika Serikat terhadap NATO setelah Presiden Donald Trump kembali mengancam mengurangi peran Washington atau bahkan menarik negaranya dari aliansi tersebut, menjadikan Ankara sebagai mitra yang semakin penting dalam arsitektur keamanan Eropa dan kawasan Laut Hitam.
Namun, meningkatnya nilai strategis Turki di mata NATO juga memunculkan kritik dari kelompok hak asasi manusia yang menilai negara-negara anggota cenderung mengesampingkan persoalan demokrasi demi kepentingan geopolitik. Mereka menuduh pemerintah Erdogan semakin memperluas kontrol terhadap oposisi politik, media, akademisi, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil tanpa mendapat tekanan berarti dari sekutu-sekutunya di Barat.
“Turki jauh lebih menyimpang dibandingkan negara NATO lainnya dalam hal demokrasi dan hak asasi manusia, dan itu seharusnya menjadi perbedaan yang sangat jelas bagi negara-negara lain,” kata Emma Sinclair-Webb, Direktur Human Rights Watch untuk Turki. Menurutnya, para pemimpin negara anggota NATO seharusnya tidak hanya berfokus pada agenda keamanan, tetapi juga melihat kondisi demokrasi yang berkembang di negara tuan rumah.
Selama dua hari penyelenggaraan KTT, para pemimpin NATO diperkirakan akan membahas peningkatan anggaran pertahanan, kapasitas industri militer, serta penguatan kemampuan kolektif menghadapi ancaman keamanan di Eropa. Meski demikian, tata kelola pemerintahan dan kondisi demokrasi di negara anggota tidak termasuk dalam agenda resmi pertemuan, meskipun Piagam Pendirian NATO secara tegas menyatakan bahwa aliansi tersebut dibangun di atas prinsip demokrasi, kebebasan individu, dan supremasi hukum.
Perkembangan politik domestik Turki dalam beberapa bulan terakhir semakin memperkuat kekhawatiran para pengamat. Pengadilan baru-baru ini mencopot kepemimpinan partai oposisi utama, sementara tokoh yang diperkirakan menjadi penantang utama Erdogan dalam pemilihan presiden berikutnya masih mendekam di penjara atas tuduhan korupsi yang oleh banyak pengamat dinilai bermuatan politik. Pemerintah Turki berulang kali membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa sistem peradilannya bekerja secara independen tanpa campur tangan politik.
Erdogan sendiri berkali-kali mengatakan bahwa berbagai persoalan hukum yang dihadapi para lawan politiknya merupakan konsekuensi dari tindakan mereka sendiri, bukan hasil intervensi pemerintah.
Gelombang operasi keamanan terbaru semakin memperkuat persepsi mengenai meningkatnya tekanan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap kritis terhadap pemerintah. Kantor Kejaksaan Ankara mengatakan polisi menahan 225 orang dalam operasi nasional yang bertujuan mengungkap aktivitas organisasi teroris. Sebanyak 103 orang kemudian ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Di antara mereka yang ditangkap terdapat anggota kelompok kiri yang sebelumnya aktif menggelar demonstrasi, lebih dari selusin aktivis lingkungan, seorang dosen madya ilmu politik dari Universitas Ankara, editor sebuah majalah LGBTQ, serta komedian berusia 32 tahun, Deniz Goktas.
Goktas dikenal melalui materi komedinya yang sering mengangkat isu politik dan agama di Turki, negara dengan mayoritas penduduk Muslim tetapi menganut sistem pemerintahan sekuler berdasarkan konstitusi. Dalam salah satu penampilannya, ia membayangkan Erdogan menjalani terapi psikologis dan menyebut presiden itu telah berubah dari “diktator yang pemalu” menjadi “diktator yang lebih berdamai dengan dirinya sendiri.”
Dalam materi lainnya, Goktas menyinggung insiden lalu lintas pada 1998 ketika Burak Erdogan, putra sulung presiden, terlibat kecelakaan yang menewaskan seorang perempuan saat Recep Tayyip Erdogan masih menjabat sebagai Wali Kota Istanbul. Berdasarkan laporan media Turki saat itu, Burak Erdogan menyatakan dirinya tidak bersalah dan kemudian dibebaskan oleh pengadilan.
“Ayah saya tidak akan menyelamatkan saya dari penjara jika saya membunuh seseorang dalam kecelakaan lalu lintas,” ujar Goktas dalam salah satu leluconnya.
Materi tersebut memperoleh perhatian luas setelah rekaman pertunjukannya diunggah ke internet bulan lalu. Pada Kamis, Goktas ditahan di Bandara Istanbul sepulang dari luar negeri. Seorang hakim kemudian memerintahkan penahanan sebelum persidangan atas tuduhan menghina presiden serta menghasut kebencian di masyarakat melalui penghinaan terhadap agama.
Selain penangkapan tersebut, kelompok pemantau kebebasan internet Engelli Web melaporkan bahwa pemerintah Turki juga memblokir akses ke sejumlah situs yang memuat kritik terhadap NATO maupun penyelenggaraan KTT di Ankara. Sejumlah jurnalis Turki mengatakan mereka ditolak memperoleh akreditasi untuk meliput pertemuan tersebut, meskipun sebelumnya pernah melaporkan KTT NATO di negara lain.
Menanggapi persoalan itu, seorang juru bicara NATO mengatakan aliansi tersebut mengandalkan pemerintah negara tuan rumah untuk melakukan penilaian terhadap jurnalis dari negaranya masing-masing sebelum memberikan akses ke lokasi pertemuan.
Langkah pembatasan juga menyasar komunitas LGBTQ. Pekan lalu, operator kapal pesiar Atlantis diberi tahu bahwa kapalnya tidak diizinkan berlabuh di pelabuhan Turki, meskipun perusahaan itu telah berulang kali menyelenggarakan pelayaran serupa ke negara tersebut tanpa hambatan.
Direktur Utama Atlantis, Rich Campbell, mengatakan kapal yang semula dijadwalkan singgah di Provinsi Aydin dan Istanbul akhirnya harus mengubah rute setelah kedua persinggahan dibatalkan. Aktris Patti LuPone, yang dijadwalkan tampil dalam pelayaran tersebut, menyatakan kemarahannya melalui media sosial.
Pemerintah Provinsi Aydin menyatakan pelayaran itu diselenggarakan oleh kelompok yang perilakunya dianggap tidak sesuai dengan nilai moral dan struktur sosial masyarakat Turki sehingga kapal tersebut tidak diizinkan berlabuh. Di Istanbul, kantor gubernur juga menutup sebuah bar gay yang berencana menyambut para penumpang kapal dengan alasan adanya pelanggaran terhadap peraturan, tanpa menjelaskan lebih rinci.
Turki tidak mengkriminalisasi homoseksualitas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir pemerintahan Erdogan mengambil sikap yang semakin keras terhadap isu-isu LGBTQ, termasuk melarang penyelenggaraan pawai Pride di berbagai kota. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pendekatan pemerintah yang lebih konservatif terhadap isu sosial dan budaya.
Campbell mengatakan perusahaan yang dipimpinnya telah membawa kapal pesiar serupa ke Turki sebanyak 13 kali sebelumnya tanpa mengalami masalah berarti. Menurutnya, para penumpang datang sebagai wisatawan biasa, bukan untuk melakukan aksi politik maupun demonstrasi.
“Kami datang ke sana untuk alasan yang sama seperti wisatawan lainnya. Kami tidak datang untuk menggelar pawai kebanggaan gay atau kegiatan politik,” katanya.
Bagi banyak pengamat, rangkaian tindakan pemerintah menjelang KTT NATO memperlihatkan kontras yang semakin nyata antara meningkatnya posisi strategis Turki dalam sistem keamanan Barat dan memburuknya penilaian terhadap kondisi demokrasi di dalam negeri. Ketika para pemimpin NATO berkumpul untuk membahas masa depan pertahanan kolektif di tengah perang Ukraina dan ketidakpastian global, pertanyaan mengenai komitmen salah satu anggota terpenting aliansi terhadap nilai-nilai demokrasi diperkirakan tetap berada di luar agenda resmi, meski terus menjadi sorotan kelompok hak asasi manusia.
