Ketika gempa bumi dahsyat mengguncang Haiti pada 2010, Amerika Serikat memimpin salah satu operasi bantuan kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern. Washington mengucurkan lebih dari US$3 miliar bantuan, mengerahkan sekitar 7.000 personel militer ke lapangan, serta menghentikan deportasi warga Haiti agar tidak dipulangkan ke negara yang porak-poranda akibat bencana.
Enam belas tahun kemudian, ketika gempa besar meluluhlantakkan Venezuela, skala respons Amerika Serikat terlihat jauh lebih terbatas. Hingga kini, pemerintahan Presiden Donald Trump baru mengumumkan bantuan sekitar US$300 juta dan mengerahkan sekitar 900 personel militer untuk mendukung operasi pencarian dan penyelamatan. Washington juga belum mengumumkan penghentian deportasi terhadap warga Venezuela yang berada di Amerika Serikat.
Perbandingan kedua bencana tersebut memang tidak sepenuhnya sepadan. Haiti merupakan salah satu negara termiskin di dunia, jumlah korban tewas akibat gempa 2010 jauh lebih besar, dan kondisi ekonomi maupun kapasitas pemerintahnya sangat berbeda dibanding Venezuela. Namun di balik perbedaan itu, keduanya memperlihatkan kemiripan yang mencolok: gedung-gedung beton bertingkat yang runtuh menjadi puing, kamar jenazah yang kewalahan menerima korban, warga yang kecewa terhadap respons pemerintah, serta masyarakat sipil yang harus melakukan penyelamatan dengan peralatan seadanya sebelum bantuan resmi tiba.
Pemandangan kota-kota yang diselimuti debu akibat bangunan yang hancur juga menggambarkan persoalan yang lebih dalam. Baik Haiti maupun Venezuela menghadapi lemahnya kapasitas lembaga tanggap darurat, kemiskinan yang meluas, serta disfungsi politik yang telah berkembang jauh sebelum bencana terjadi.
Meski demikian, banyak pengamat menilai perbedaan terbesar justru terletak pada perubahan mendasar dalam cara Amerika Serikat memandang bantuan luar negeri. Pada 2010, Washington masih menempatkan bantuan kemanusiaan sebagai salah satu instrumen utama kebijakan luar negerinya melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID). Kini, setelah pemerintahan Trump membubarkan sebagian besar fungsi lembaga tersebut dan memangkas berbagai program bantuan internasional, pendekatan itu berubah secara signifikan.
Dalam beberapa tahun terakhir, pejabat pemerintahan Trump secara terbuka mengkritik besarnya anggaran bantuan luar negeri. Pemangkasan USAID diikuti pengurangan bantuan kepada banyak negara berkembang, termasuk kawasan yang menghadapi krisis kemanusiaan berkepanjangan.
Ironisnya, Venezuela pernah berada di sisi yang berlawanan dalam peta bantuan internasional. Ketika Haiti diguncang gempa pada 2010, Caracas menjadi salah satu donor utama dengan mengirim makanan, obat-obatan, pasokan minyak darurat, serta memberikan penghapusan utang kepada Haiti.
Pada masa itu, pemerintah sosialis Venezuela memanfaatkan bantuan internasional sebagai bagian dari strategi politik luar negeri untuk menandingi pengaruh Amerika Serikat di kawasan Amerika Latin. Namun keruntuhan ekonomi Venezuela dalam satu dekade terakhir mengubah posisi negara tersebut secara drastis. Negara yang dahulu menjadi donor kini justru bergantung pada bantuan kemanusiaan dari luar negeri.
Perubahan politik Venezuela juga semakin memperumit situasi. Setelah operasi Amerika Serikat yang menggulingkan pemerintahan Presiden Nicolás Maduro pada Januari lalu, Washington menyatakan kini mengawasi pemerintahan baru sekaligus mengendalikan pengelolaan industri minyak Venezuela. Trump bahkan mengatakan Amerika Serikat telah mengambil alih minyak Venezuela, sementara pejabat pemerintah menyebut mereka mengawasi penjualan minyak negara tersebut yang nilainya mencapai miliaran dolar.
Di tengah kehancuran akibat gempa, muncul pertanyaan mengenai seberapa besar pendapatan minyak Venezuela akan dialokasikan untuk membantu korban maupun membiayai rekonstruksi nasional. Hingga kini, pemerintah Amerika Serikat belum mengungkap secara rinci besarnya pendapatan yang diperoleh dari ekspor minyak Venezuela maupun bagaimana dana tersebut digunakan.
Setelah pembubaran USAID, bantuan senilai US$300 juta yang diumumkan Washington disalurkan melalui organisasi seperti Palang Merah, berbagai lembaga keagamaan, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dana tersebut menjadi kontributor terbesar dalam respons internasional, sementara Uni Eropa dan sejumlah negara seperti Australia hanya memberikan bantuan dalam jumlah yang jauh lebih kecil.
Diplomat tertinggi Amerika Serikat di Venezuela, John Barrett, mengatakan Washington berkomitmen tetap mendukung pemulihan Venezuela selama diperlukan. Prioritas saat ini meliputi penyediaan tempat penampungan, pembersihan puing, pemulihan akses air bersih, serta perbaikan pasokan listrik.
Namun Barrett juga menegaskan bahwa strategi utama pemerintahan Trump terhadap Venezuela tidak berubah meski negara itu dilanda bencana. Menurutnya, stabilitas politik tetap menjadi prioritas, sementara pemulihan ekonomi diharapkan dibiayai melalui pendapatan dari industri minyak Venezuela.
“Rekonstruksi tentu terlihat berbeda setelah gempa bumi yang menghancurkan ini,” kata Barrett kepada wartawan. Ia menambahkan bahwa industri minyak Venezuela tidak mengalami kerusakan berarti sehingga produksi tetap berjalan dan bahkan diperkirakan meningkat berkat investasi Amerika Serikat serta perusahaan-perusahaan swasta internasional yang telah dimulai sebelum gempa terjadi.
Namun banyak pihak mempertanyakan apakah bantuan yang diumumkan sejauh ini cukup untuk memenuhi kebutuhan rekonstruksi. Survei Geologi Amerika Serikat memperkirakan total kerugian akibat gempa dapat mencapai miliaran dolar, jauh melampaui nilai bantuan yang telah disalurkan.
Jumlah bantuan tersebut juga hanya sebagian kecil dibandingkan estimasi sekitar US$8 miliar pendapatan ekspor minyak Venezuela yang telah dikelola Amerika Serikat sejak pemerintahan Maduro digulingkan pada Januari.
Pemerintahan Trump menggambarkan pengelolaan minyak Venezuela sebagai kebijakan yang menguntungkan kedua negara. Trump bahkan mengatakan rakyat Venezuela menikmati manfaat dari hubungan perdagangan baru tersebut. Namun sebelum gempa terjadi, banyak warga Venezuela masih mengeluhkan pemadaman listrik yang berulang, melemahnya nilai mata uang, serta kenaikan harga barang yang terus berlangsung meski pemerintahan lama telah digantikan.
Javier Corrales, profesor ilmu politik di Amherst College, menilai sulit menyebut bantuan sebesar US$300 juta sebagai bentuk kemurahan hati ketika Amerika Serikat menguasai pendapatan minyak Venezuela yang nilainya berkali-kali lipat lebih besar.
“Ini mencerminkan kecenderungan bahwa Amerika Serikat akan membantu negara lain selama mereka memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan yang diterima negara tersebut,” katanya.
Meski demikian, pengalaman Haiti juga menunjukkan bahwa bantuan dalam jumlah besar tidak selalu menghasilkan pemulihan yang lebih baik.
Setelah gempa 2010, Amerika Serikat mendanai berbagai proyek besar di Haiti, mulai dari pembangunan pembangkit listrik, gedung pemerintahan baru, modernisasi pelabuhan, hingga pengembangan kepolisian nasional. Namun evaluasi bertahun-tahun kemudian oleh Government Accountability Office menemukan banyak proyek mengalami keterlambatan, pembengkakan biaya, atau harus diperkecil skalanya.
Dalam salah satu proyek perumahan, USAID semula berencana membangun 4.000 rumah permanen, tetapi akhirnya hanya mampu menyelesaikan 906 unit akibat lonjakan biaya konstruksi.
Secara keseluruhan, Haiti menerima sekitar US$13 miliar bantuan internasional setelah gempa. Dana tersebut memang menyelamatkan jutaan orang melalui penyediaan makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan tempat tinggal darurat. Akan tetapi, derasnya bantuan juga dinilai gagal memperbaiki kelemahan institusi negara, sementara korupsi dan disfungsi politik tetap berlangsung tanpa perubahan mendasar.
Krisis itu bahkan diperburuk oleh merebaknya wabah kolera yang dikaitkan dengan pasukan penjaga perdamaian PBB, menyebabkan sekitar 10.000 orang meninggal dunia setelah bencana.
Jake Johnston, Direktur Riset Internasional di Center for Economic and Policy Research, mengatakan kegagalan sebagian program bantuan di Haiti turut membentuk meningkatnya sentimen skeptis terhadap bantuan luar negeri yang berkembang saat ini.
“Besarnya bencana dan besarnya kegagalan dalam respons terhadapnya ikut memicu sentimen anti-bantuan yang kita lihat sekarang,” katanya.
Selama kampanye presiden pertamanya pada 2016, Trump juga memanfaatkan kontroversi mengenai bantuan Haiti dengan menuduh mantan Presiden Bill Clinton dan mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton memperoleh keuntungan politik dari operasi bantuan tersebut. Keduanya membantah tuduhan itu.
Kenneth Merten, yang menjabat Duta Besar Amerika Serikat untuk Haiti ketika gempa 2010 terjadi, mengakui banyak orang kini mempertanyakan efektivitas miliaran dolar bantuan tersebut setelah melihat kondisi Haiti pada 2026. Namun menurutnya, operasi kemanusiaan saat itu tetap berhasil menyelamatkan banyak nyawa dan menyediakan kebutuhan dasar bagi jutaan korban.
Kini, ketika warga Venezuela menyisir reruntuhan bangunan untuk mencari anggota keluarga dan menyelamatkan harta benda yang masih tersisa, pengalaman Haiti terus membayangi setiap pembahasan mengenai bantuan internasional. Sam Vigersky, mantan pejabat USAID yang pernah memimpin tim tanggap bencana lembaga tersebut, mengatakan perubahan pendekatan Washington sangat mencolok.
Saat Haiti dilanda gempa, kata Vigersky, Amerika Serikat hadir hampir di setiap krisis kemanusiaan besar di dunia dengan pendekatan yang menyeluruh. Kini, pemerintahan Trump memilih pendekatan yang jauh lebih selektif, di mana bantuan kemanusiaan semakin dikaitkan dengan kepentingan strategis negara.
Perubahan itu juga terlihat di berbagai belahan dunia lainnya. Negara-negara seperti Somalia, Afghanistan, dan Yaman yang masih menghadapi krisis pangan serta keadaan darurat kemanusiaan mengalami pemotongan besar dalam bantuan Amerika Serikat.
Dalam konteks Venezuela, para pejabat Trump memandang negara tersebut memiliki arti strategis yang jauh melampaui bencana alam. Selain berada di kawasan Belahan Barat yang secara tradisional menjadi perhatian Washington, Venezuela memiliki salah satu cadangan minyak terbesar di dunia dan kini menjadi contoh bagaimana Amerika Serikat berupaya membentuk pemerintahan yang bersahabat dengan kepentingannya tanpa melakukan perubahan rezim secara menyeluruh. Di tengah kehancuran akibat gempa, pertanyaan mengenai keseimbangan antara kepentingan geopolitik dan komitmen kemanusiaan diperkirakan akan terus menjadi sorotan selama proses pemulihan berlangsung.
