Hujan dapat mengubah permukiman menjadi danau, kebakaran hutan dapat menelan berbulan-bulan musim kemarau, dan tanah longsor dapat mengubur rumah dalam hitungan detik. Dalam keadaan seperti itu, negara seharusnya tidak perlu menjelaskan mengapa dana kedaruratan mesti tersedia. Dana darurat disediakan justru karena tidak semua penderitaan dapat menunggu prosedur anggaran berjalan seperti biasa. Namun, ketika sejumlah pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar daripada berapa banyak uang yang disita: apa yang terjadi ketika perangkat yang dibentuk untuk menghadapi bencana diduga ikut mengambil keuntungan dari keadaan darurat?
Pertanyaan itu tidak lahir dari kecurigaan abstrak terhadap birokrasi, melainkan dari perkara konkret yang mulai terbuka di hadapan publik. Pada Selasa, KPK menangkap 14 orang dalam operasi tangkap tangan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mereka terdiri atas pejabat, tenaga ahli, pegawai BNPB, serta sejumlah orang dari pihak swasta. Setelah pemeriksaan intensif dan gelar perkara, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus pejabat pembuat komitmen; Richard Erlangga, tenaga ahli Kepala BNPB; Bima Setyawan, adik Kepala BNPB Suharyanto; serta Gerry Prasetiawan dan Syifa Nrika G. dari unsur swasta. Kelimanya kemudian ditahan di Rumah Tahanan KPK di Jakarta.
Nama-nama tersebut memperlihatkan bahwa perkara ini tidak berhenti pada satu meja pengadaan atau satu pejabat yang diduga menyalahgunakan kewenangan. Ada unsur teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, ada tenaga ahli yang berada di sekitar lingkaran pimpinan, ada anggota keluarga seorang pejabat tinggi, dan ada pihak swasta yang diduga terlibat. Susunan itu belum dengan sendirinya membuktikan adanya jaringan korupsi yang terorganisasi, apalagi menentukan tanggung jawab pidana setiap orang. Namun, ia cukup untuk memunculkan persoalan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menampilkan daftar tersangka: bagaimana hubungan antara kewenangan birokratis, kedekatan personal, dan kepentingan bisnis bekerja dalam pengadaan yang menggunakan uang publik untuk penanganan bencana?
Jawabannya akan bergantung pada bukti yang dikumpulkan penyidik, bukan pada seberapa meyakinkan sebuah dugaan terdengar. Akan tetapi, konteks yang melingkupi perkara ini membuat setiap perkembangan penyidikan memiliki arti lebih luas. Dana siap pakai bukan anggaran biasa yang keberhasilannya dapat dinilai dari berapa banyak dokumen yang selesai ditandatangani atau berapa banyak proyek yang tercatat dalam laporan tahunan. Dana tersebut dirancang untuk memungkinkan pemerintah merespons keadaan darurat dengan cepat, termasuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara terdampak. Ketika bencana terjadi, keputusan mengenai pengadaan dapat menentukan apakah bantuan tiba sebelum keadaan memburuk atau justru datang setelah warga telanjur kehilangan tempat tinggal, persediaan makanan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Dalam keadaan normal, pengadaan barang dan jasa publik harus mengikuti prosedur yang dirancang untuk menjamin persaingan, akuntabilitas, dan penggunaan anggaran secara efisien. Dalam situasi kedaruratan, sejumlah mekanisme dapat disederhanakan, termasuk melalui penunjukan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Penyederhanaan itu bukan penyimpangan dengan sendirinya. Justru sebaliknya, prosedur yang lebih lentur dibutuhkan karena pemerintah tidak mungkin memperlakukan kebutuhan tenda pengungsian, obat-obatan, makanan, atau perlengkapan penyelamatan seperti pembelian peralatan kantor yang dapat dijadwalkan berbulan-bulan sebelumnya.
Masalah muncul ketika kelonggaran prosedural yang diberikan untuk mempercepat pertolongan diduga dimanfaatkan demi kepentingan pribadi. Berdasarkan informasi awal mengenai perkara ini, KPK menduga praktik tersebut berlangsung selama tiga hingga empat tahun terakhir. Penyidik juga mengidentifikasi dua kluster dugaan pelanggaran, yakni tindak pidana suap dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Salah satu ketentuan yang disebut dalam penyelidikan ialah Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. Dugaan lain menyangkut penempatan anggota keluarga atau orang dekat pejabat BNPB pada sejumlah perusahaan penyedia yang memperoleh proyek penanganan bencana.
Jika dugaan itu terbukti, persoalannya bukan sekadar siapa menerima uang dan siapa menyerahkannya. Persoalan yang lebih mendasar ialah apakah kewenangan untuk menentukan penyedia barang dan jasa telah berubah menjadi alat untuk membagikan keuntungan kepada jaringan yang memiliki hubungan dengan pengambil keputusan. Dalam sistem seperti itu, penunjukan langsung berisiko kehilangan tujuan awalnya. Mekanisme yang seharusnya memungkinkan pemerintah bergerak cepat justru dapat menjadi cara untuk membatasi persaingan, mengarahkan proyek kepada pihak tertentu, atau menyamarkan transaksi yang tidak akan mudah lolos apabila diperiksa melalui proses pengadaan yang lebih terbuka.
Korupsi dalam keadaan darurat memiliki watak yang berbeda dari penyimpangan anggaran yang dampaknya baru terasa beberapa tahun kemudian. Waktu merupakan bagian dari barang yang dipertaruhkan. Satu hari keterlambatan dapat berarti satu hari tambahan bagi keluarga untuk tidur di tempat pengungsian tanpa perlengkapan memadai. Harga yang dimanipulasi dapat mengurangi jumlah barang yang dibeli. Penyedia yang dipilih bukan karena kemampuan, melainkan karena kedekatan, dapat menghasilkan pengadaan yang tidak sesuai kebutuhan. Bahkan ketika bantuan akhirnya tiba, kualitas dan jumlahnya mungkin tidak sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan.
Kerugian seperti itu tidak selalu terlihat dalam bentuk uang tunai yang berpindah tangan. Sebagian dapat muncul sebagai barang yang dibeli terlalu mahal, perlengkapan yang tidak sesuai spesifikasi, atau pekerjaan yang tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Sebagian lagi mungkin tidak pernah tercatat sebagai kerugian finansial yang mudah dihitung: warga negara yang terlalu lama menunggu bantuan, petugas lapangan yang kekurangan perlengkapan, atau keluarga yang harus menggunakan tabungan terakhir untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya ditanggung melalui respons kedaruratan. Semua kemungkinan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan perkara dan evaluasi pengadaan. Namun, sifat dana yang dipersoalkan membuat penyidikan tidak cukup hanya berhenti pada nilai transaksi yang mencurigakan.
Perkembangan jumlah barang bukti memperlihatkan mengapa penyidikan perkara ini perlu mendapat perhatian serius. Pada tahap awal, KPK menyita uang tunai sekitar Rp 1,4 miliar. Nilainya kemudian meningkat menjadi sekitar Rp 3,3 miliar seiring perkembangan pemeriksaan. Penyidik juga menyita emas batangan dengan berat ratusan gram dan mendalami dugaan kepemilikan aset dalam bentuk mata uang kripto yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Temuan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa seluruh aset itu berasal dari tindak pidana atau berkaitan langsung dengan dana siap pakai. Hubungan antara aset, transaksi, dan para pihak yang diperiksa tetap harus ditelusuri melalui bukti yang sah.
Meski demikian, peningkatan nilai uang yang disita menunjukkan bahwa penyidikan tidak semestinya hanya dipahami sebagai upaya menemukan orang yang menerima suap dalam suatu transaksi. Penyidik juga perlu mengurai kemungkinan aliran dana, hubungan antarpihak, serta kepemilikan aset yang mungkin digunakan untuk menyimpan atau menyamarkan hasil kejahatan. Jika ditemukan indikasi pencucian uang, perkara tersebut dapat membuka lapisan persoalan yang lebih luas daripada transaksi pengadaan tertentu. Pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya berapa banyak uang yang berpindah, melainkan bagaimana uang itu bergerak, siapa yang mengendalikan manfaat ekonominya, dan apakah terdapat pola yang menghubungkan transaksi berbeda selama periode yang sedang diselidiki.
Di tengah penyidikan itu, perhatian publik turut tertuju pada Sekretaris Utama BNPB Rustian. Ia termasuk di antara orang yang ditangkap dalam operasi tersebut dan menjalani pemeriksaan sejak Selasa malam. Namun, pada Rabu, sekitar pukul 14.50 WIB, ia diperbolehkan meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dengan status saksi. Ketika wartawan berusaha meminta penjelasan, ia terus berjalan tanpa menjawab pertanyaan mereka. Sikap diam itu mungkin mengecewakan mereka yang menginginkan penjelasan segera, tetapi secara hukum status saksi berbeda dari status tersangka. Tidak ditetapkannya seseorang sebagai tersangka pada tahap ini juga tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan mengenai pengetahuan, kewenangan, atau tanggung jawabnya dalam perkara tersebut.
Hal serupa berlaku bagi Suharyanto, Kepala BNPB yang namanya menjadi perhatian setelah adiknya, Bima Setyawan, ditetapkan sebagai tersangka. Hubungan keluarga dapat menjadi relevan apabila penyidik menemukan bukti yang menghubungkannya dengan keputusan, transaksi, atau aliran dana yang sedang diperiksa. Namun, hubungan itu sendiri tidak cukup untuk menyimpulkan keterlibatan pidana. KPK harus mendasarkan setiap penetapan tersangka pada kecukupan alat bukti dan peran konkret yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian Suharyanto dipanggil atau diperiksa, langkah tersebut perlu dinilai berdasarkan kebutuhan penyidikan, bukan dianggap sebagai pembenaran atas dugaan yang sudah lebih dahulu beredar.
Prinsip kehati-hatian itu penting justru karena perkara ini menyangkut lembaga yang memegang peran strategis dalam penanganan bencana nasional. Publik berhak menuntut keterbukaan, tetapi tuntutan tersebut tidak harus dibangun dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah. Menganggap seluruh orang yang diperiksa pasti bersalah akan mengubah pemberantasan korupsi menjadi penghakiman sebelum proses hukum selesai. Sebaliknya, menggunakan asas praduga tak bersalah untuk menghindari pertanyaan mengenai sistem pengawasan juga merupakan kekeliruan. Kedua hal tersebut dapat berjalan bersamaan: setiap individu harus memperoleh proses hukum yang adil, sementara kelembagaan yang mengelola dana publik wajib menjelaskan bagaimana kewenangannya diawasi.
Di sinilah ironi perkara BNPB menjadi sulit diabaikan. Dana yang disediakan untuk menghadapi situasi ketika kehidupan warga negara berada dalam ancaman justru diduga menjadi sumber keuntungan bagi orang-orang yang memiliki akses terhadap proses pengadaannya. Dalam keadaan darurat, negara meminta warga negara memahami keterbatasan, menerima bantuan yang tersedia, dan bersabar menghadapi proses pemulihan. Negara juga meminta petugas bekerja cepat di tengah risiko. Namun, apabila dugaan penyimpangan itu terbukti, sebagian orang di dalam sistem yang sama justru diduga memanfaatkan kelonggaran yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil keuntungan dari kebutuhan mendesak warga negara.
Bencana tidak pernah memilih korbannya berdasarkan kemampuan mereka untuk menunggu. Karena itulah dana kedaruratan tidak dapat dinilai semata-mata sebagai pos anggaran yang harus terserap sesuai jadwal. Ia merupakan bagian dari kapasitas negara untuk melindungi warganya ketika mekanisme kehidupan sehari-hari runtuh. Setiap penyimpangan yang terbukti bukan hanya masalah administrasi atau pertentangan antara penyedia barang dan pejabat pengadaan. Ia menyangkut kepercayaan terhadap kemampuan negara memenuhi kewajibannya pada saat warga negara paling membutuhkannya.
Dan justru ketika kepercayaan itu diuji, pertanyaan yang lebih besar mulai terlihat: jika dana untuk menghadapi bencana dapat diperlakukan sebagai kesempatan bisnis oleh orang-orang yang memiliki akses terhadapnya, bagaimana memastikan bahwa bantuan berikutnya benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan? Penangkapan dan penahanan lima tersangka merupakan bagian dari proses hukum, bukan akhir dari persoalan. Jawaban yang lebih penting akan terlihat dari kemampuan penyidikan mengungkap keseluruhan mekanisme yang diduga digunakan, serta kesediaan BNPB memperbaiki pengawasan agar keadaan darurat tidak menjadi alasan untuk mengurangi akuntabilitas.
Negara yang Sibuk Menyelamatkan Diri
Untuk memahami besarnya persoalan yang sedang dihadapi BNPB, seseorang tidak perlu memulai dari ruang pemeriksaan KPK atau daftar aset yang disita. Cukup dengan melihat keadaan di luar gedung-gedung pemerintahan: asap kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti sebagian wilayah Kalimantan, warga yang bertahan di tenda pengungsian di Nusa Tenggara Timur, serta warga di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh yang masih menghadapi pekerjaan panjang untuk memulihkan kehidupan setelah bencana hidrometeorologi sejak November 2025. Di tempat-tempat tersebut, kedaruratan bukan istilah dalam dokumen anggaran. Ia hadir sebagai udara yang sulit dihirup, rumah yang tidak lagi dapat ditempati, sumber penghasilan yang terputus, dan hari-hari yang harus dijalani tanpa kepastian kapan keadaan akan kembali normal.
Kondisi tersebut memberikan ukuran yang lebih konkret untuk menilai arti dugaan penyimpangan dana siap pakai. Uang yang dikelola pemerintah tidak memiliki nilai sosial hanya karena tercantum dalam laporan realisasi atau telah dibayarkan kepada penyedia. Nilainya baru menemukan tujuan ketika barang, layanan, dan bantuan yang dibiayai benar-benar membantu warga negara menghadapi ancaman. Dalam penanganan bencana, ukuran itu semestinya menjadi titik awal sekaligus titik akhir pengawasan. Anggaran yang terserap tanpa hasil yang memadai bukan keberhasilan. Pengadaan yang selesai secara administratif tetapi gagal memenuhi kebutuhan lapangan juga tidak dapat dianggap berhasil hanya karena seluruh dokumennya telah ditandatangani.
Laporan BNPB mencatat ribuan kejadian bencana sejak 1 Januari hingga 15 Oktober 2026. Rinciannya meliputi 578 banjir, 337 cuaca ekstrem, 108 tanah longsor, dan 954 kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, terdapat 14 kejadian gelombang pasang dan abrasi, 14 gempa bumi, 120 kekeringan, serta empat erupsi gunung berapi. Secara kumulatif, laporan tersebut mencatat sekitar 5,7 juta pengungsi, 422 orang meninggal, 17 orang hilang, dan 3.257 orang mengalami luka-luka. Angka-angka itu menggambarkan skala pekerjaan yang harus dihadapi pemerintah, meskipun setiap kategori dan angka kumulatif perlu dibaca sesuai definisi pelaporan BNPB agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami jumlah kejadian, orang terdampak, dan perpindahan pengungsi.
Statistik bencana memiliki satu kelemahan yang tidak dapat diatasi hanya dengan menambah jumlah tabel: angka mampu menghitung skala kerusakan, tetapi tidak selalu memperlihatkan bagaimana kerusakan itu dialami. Angka pengungsi dapat menunjukkan besarnya kebutuhan tempat tinggal sementara, tetapi tidak menjelaskan berapa banyak keluarga yang tidur berdesakan, kehilangan privasi, atau tidak memiliki akses memadai terhadap air bersih. Jumlah korban meninggal dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan, tetapi tidak menggambarkan kehidupan yang berubah bagi keluarga yang ditinggalkan. Di balik setiap angka terdapat kebutuhan yang harus diterjemahkan menjadi keputusan operasional. Tenda harus tersedia, obat harus didistribusikan, makanan harus dibeli, jalur evakuasi harus dibuka, dan petugas harus memiliki perlengkapan untuk bekerja.
Karena itulah integritas pengadaan merupakan bagian dari penanganan bencana, bukan pekerjaan administratif yang berdiri terpisah dari kegiatan penyelamatan. Jika pengadaan berjalan baik, sumber daya dapat digunakan sesuai kebutuhan dan bantuan memiliki peluang lebih besar untuk tiba tepat waktu. Jika pengadaan dirusak oleh suap atau benturan kepentingan, kerusakannya dapat menjalar ke seluruh rantai respons: dari penentuan barang yang dibeli hingga pemilihan penyedia, penetapan harga, pemeriksaan kualitas, dan distribusi. Besarnya dampak tidak selalu sebanding dengan nilai suap yang ditemukan. Transaksi yang tampak kecil dalam pembukuan dapat memengaruhi keputusan yang menentukan kualitas layanan bagi ribuan orang.
Namun, kehati-hatian tetap diperlukan ketika menghubungkan perkara yang sedang disidik dengan kondisi bencana di berbagai daerah. Belum ada dasar untuk menyatakan bahwa seluruh penderitaan warga di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, atau Aceh merupakan akibat langsung dari dugaan korupsi yang kini ditangani KPK. Penanganan bencana melibatkan banyak lembaga, pemerintah daerah, petugas lapangan, organisasi kemanusiaan, dan penyedia layanan. Hambatan di lapangan dapat timbul dari akses geografis, cuaca, kerusakan infrastruktur, keterbatasan personel, maupun persoalan koordinasi. Akan tetapi, justru karena faktor-faktor tersebut sudah cukup menyulitkan, dugaan penyimpangan dalam pengadaan tidak boleh diperlakukan sebagai masalah tambahan yang dapat ditunda penyelesaiannya.
Kebakaran hutan dan lahan memberikan contoh mengenai bagaimana krisis lingkungan dapat bertemu dengan persoalan tata kelola. Pemadaman membutuhkan koordinasi, personel, peralatan, air, transportasi, serta dukungan logistik yang sesuai dengan kondisi wilayah. Asap yang meluas tidak menunggu pemerintah menyelesaikan perdebatan tentang kewenangan atau memastikan semua dokumen pengadaan tersusun sempurna. Pada saat yang sama, kecepatan tidak boleh menjadi alasan untuk menerima barang berkualitas rendah atau menunjuk penyedia berdasarkan hubungan personal. Tantangannya ialah membangun mekanisme yang memungkinkan pengadaan berlangsung cepat sekaligus dapat diperiksa secara transparan. Jika kedua tujuan tersebut dianggap bertentangan, sistem pengawasan akan selalu berada pada posisi yang kalah ketika keadaan darurat datang.
Di sinilah pemerintah perlu membedakan penyederhanaan prosedur dari penghapusan pertanggungjawaban. Keadaan darurat dapat membenarkan proses pengadaan yang lebih ringkas sesuai peraturan, tetapi tidak menghapus kewajiban untuk mendokumentasikan kebutuhan, menjelaskan alasan pemilihan penyedia, memeriksa kewajaran harga, dan memastikan barang yang dibeli benar-benar diterima serta digunakan. Ketika proses dilakukan secara langsung, justru diperlukan jejak keputusan yang lebih mudah ditelusuri setelah keadaan memungkinkan. Kecepatan operasional dan akuntabilitas bukan dua kutub yang harus saling meniadakan. Keduanya merupakan syarat agar dana kedaruratan tidak terjebak di antara birokrasi yang lamban dan diskresi yang tidak terawasi.
Perkara BNPB juga mengangkat persoalan yang lebih luas mengenai hubungan antara pejabat publik dan perusahaan yang menerima proyek pemerintah. Jika benar terdapat penempatan anggota keluarga atau orang dekat pejabat pada vendor yang ditunjuk, sebagaimana diduga dalam perkara ini, masalahnya tidak berhenti pada potensi keuntungan ekonomi yang dinikmati pihak-pihak tertentu. Hubungan tersebut dapat merusak kepercayaan terhadap proses pengambilan keputusan karena warga negara tidak lagi memiliki alasan yang cukup untuk meyakini bahwa penyedia dipilih berdasarkan kemampuan, harga, dan kebutuhan lapangan. Dalam pengadaan publik, keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui kriteria yang jelas, bukan melalui penjelasan bahwa pihak yang dipilih kebetulan memiliki hubungan dengan orang yang berwenang.
Konflik kepentingan tidak selalu dapat diselesaikan dengan menunggu adanya bukti bahwa uang telah berpindah tangan. Ia juga membutuhkan sistem pencegahan yang memungkinkan hubungan relevan diidentifikasi sejak awal, keputusan pengadaan ditinjau secara independen, dan pejabat yang memiliki kepentingan pribadi tidak ikut menentukan hasil proses. Pengungkapan hubungan keluarga atau kepentingan bisnis tidak otomatis membuktikan tindak pidana, tetapi dapat menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan. Demikian pula, perusahaan yang memiliki hubungan dengan seseorang di lingkungan pemerintahan tidak boleh langsung dianggap melakukan kejahatan tanpa bukti. Yang harus dipastikan ialah apakah hubungan itu memengaruhi proses pemilihan, apakah prosedur yang berlaku dipatuhi, dan apakah terdapat keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum.
Dalam konteks dana kedaruratan, pemeriksaan semacam itu perlu mencakup lebih dari transaksi yang telah terungkap dalam operasi tangkap tangan. Jika dugaan praktik berlangsung selama tiga hingga empat tahun, penyidik perlu menelusuri transaksi dalam rentang waktu tersebut, mengidentifikasi proyek yang berkaitan, memeriksa perubahan harga, serta menguji kesesuaian antara pembayaran dan barang atau layanan yang diterima. Penelusuran aliran dana juga penting untuk menentukan apakah keuntungan diduga dinikmati langsung oleh pihak yang terlibat atau dialihkan melalui perantara dan aset lain. Penyitaan uang, emas, atau aset kripto dapat menjadi pintu masuk pemeriksaan, tetapi hubungan antara setiap aset dan dugaan tindak pidana tetap harus dibuktikan.
Di luar penyidikan pidana, pemerintah juga perlu memastikan bahwa pemeriksaan administrasi dan evaluasi sistem pengadaan berjalan tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan warga negara. Proses hukum dapat berlangsung berbulan-bulan, sedangkan bencana baru dapat terjadi kapan saja. Menghentikan seluruh pengadaan atau membuat petugas takut mengambil keputusan justru berisiko memperburuk kemampuan respons. Yang dibutuhkan bukan birokrasi yang lumpuh karena khawatir disalahkan, melainkan sistem yang memberikan perlindungan kepada keputusan profesional yang dibuat sesuai aturan dan menindak tegas penyalahgunaan kewenangan. Perbedaan keduanya harus jelas: petugas yang mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dan bukti yang dapat diperiksa tidak semestinya disamakan dengan pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk keuntungan pribadi.
BNPB juga perlu membuka ruang bagi evaluasi yang dapat diuji publik. Penjelasan mengenai pengadaan yang menjadi perhatian, mekanisme pengawasan dana siap pakai, dan langkah untuk mencegah benturan kepentingan akan lebih berguna daripada pernyataan umum bahwa lembaga menghormati proses hukum. Keterbukaan tidak berarti mengungkap materi penyidikan yang semestinya dirahasiakan atau mengorbankan hak pihak yang diperiksa. Keterbukaan berarti menjelaskan sistem yang digunakan, memperlihatkan bagaimana keputusan dapat diaudit, serta menyampaikan langkah korektif yang benar-benar dilaksanakan. Jika ditemukan kelemahan dalam pengendalian internal, warga negara berhak mengetahui bagaimana kelemahan itu akan diperbaiki dan siapa yang bertanggung jawab memastikan perubahan berjalan.
Pengawasan tersebut tidak boleh berhenti pada penambahan formulir atau kewajiban membuat laporan baru. Sistem yang terlalu bergantung pada dokumen dapat menghasilkan ilusi kepatuhan: seluruh kolom terisi, semua tanda tangan tersedia, tetapi tidak ada yang sungguh-sungguh memeriksa apakah barang sesuai spesifikasi atau apakah harga yang dibayar masuk akal. Audit harus mampu membandingkan dokumen dengan keadaan di lapangan, menguji kewajaran harga dengan kondisi darurat yang relevan, dan memeriksa apakah penyedia memiliki kapasitas untuk memenuhi kontrak. Pengawasan yang efektif bukan yang menghasilkan tumpukan berkas paling tebal, melainkan yang dapat mendeteksi penyimpangan sebelum kerugian membesar dan memastikan bantuan mencapai penerima yang dituju.
Ada pula pekerjaan yang tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada KPK. Pemberantasan korupsi melalui penindakan diperlukan untuk mengungkap pelanggaran dan meminta pertanggungjawaban pelaku, tetapi penindakan tidak dengan sendirinya menghilangkan kondisi yang memungkinkan pelanggaran berulang. Apabila mekanisme pengadaan tetap membuka ruang bagi hubungan personal yang tidak transparan, pengawasan internal tetap lemah, dan evaluasi penyedia hanya mengandalkan dokumen administratif, satu perkara dapat selesai tanpa perubahan berarti pada sistem. Negara kemudian akan mengulang ritual yang sama: menangkap beberapa orang, menyampaikan nilai barang bukti, menjanjikan evaluasi, lalu kembali menghadapi keadaan darurat dengan mekanisme yang belum tentu lebih aman.
Pertanggungjawaban pimpinan lembaga karena itu harus dinilai dalam dua ranah yang berbeda. Dalam ranah pidana, tanggung jawab seseorang harus ditentukan berdasarkan perbuatan dan bukti yang relevan. Dalam ranah kelembagaan, pimpinan tetap perlu menjelaskan mutu pengawasan, pembagian kewenangan, dan langkah pencegahan yang berada dalam tanggung jawab organisasinya. Pembedaan tersebut memungkinkan evaluasi berjalan tanpa mendahului proses hukum. Suharyanto, misalnya, tidak dapat dinyatakan bersalah hanya karena adiknya menjadi tersangka. Namun, publik tetap memiliki kepentingan yang sah untuk mengetahui bagaimana BNPB memastikan keputusan pengadaan bebas dari benturan kepentingan dan bagaimana pimpinan merespons dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungannya.
Persoalan yang sama berlaku bagi pemerintah secara lebih luas. Anggaran kedaruratan akan selalu memiliki nilai strategis selama Indonesia menghadapi banjir, kebakaran hutan, kekeringan, gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan berbagai ancaman lain. Jumlah kejadian pada 2026 menunjukkan bahwa penanganan bencana bukan kegiatan sesekali yang dapat dikelola hanya melalui respons ad hoc. Negara membutuhkan sistem yang mampu bekerja sepanjang tahun, dengan kesiapan logistik, koordinasi antarlembaga, pengadaan yang dapat diaudit, dan mekanisme distribusi yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok paling rentan. Jika pengawasan hanya diperketat setelah skandal muncul, pemerintah akan selalu berada satu langkah di belakang masalah yang seharusnya dapat dicegah.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penanganan perkara ini bukan hanya berapa banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau berapa besar aset yang berhasil disita. Ukuran yang lebih penting ialah apakah penyidikan mampu menjelaskan mekanisme dugaan penyimpangan secara utuh, memulihkan kerugian negara jika terbukti ada, dan memastikan pihak yang bertanggung jawab menghadapi proses hukum sesuai ketentuan. Di saat yang sama, BNPB dan pemerintah perlu membuktikan bahwa dana siap pakai tetap dapat digunakan secara cepat, tepat, dan transparan. Tanpa perbaikan tersebut, penindakan berisiko menjadi tontonan sesaat yang tidak mengubah cara uang publik dikelola ketika bencana berikutnya datang.
Sebab bencana tidak akan menunggu skandal selesai. Hujan akan kembali turun, sungai dapat meluap, tanah dapat bergerak, dan kebakaran dapat menyebarkan asap melintasi wilayah yang luas. Warga negara yang kehilangan rumah tidak dapat meminta agar keadaan darurat ditunda sampai seluruh urusan birokrasi diselesaikan. Mereka membutuhkan bantuan ketika kebutuhan itu muncul, bukan ketika laporan pengadaan dinyatakan lengkap. Negara harus mampu memenuhi tuntutan tersebut tanpa meminta warga negara memilih antara kecepatan pertolongan dan integritas anggaran.
Ironi terbesar dalam perkara ini bukan semata-mata kemungkinan bahwa uang penyelamatan nyawa telah diperlakukan sebagai sumber keuntungan pribadi. Ironi itu terletak pada jarak antara tujuan sebuah lembaga dan dugaan perilaku orang-orang yang bekerja di dalamnya. BNPB dibentuk untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, sementara dana siap pakai disediakan agar pemerintah dapat bertindak ketika waktu menjadi faktor penentu. Jika kewenangan itu benar-benar digunakan untuk memperkaya diri atau jaringan terdekat, yang dirusak bukan hanya anggaran. Yang dirusak ialah kemampuan negara untuk hadir secara layak pada saat warganya paling membutuhkan perlindungan.
Di tengah jutaan orang yang tercatat mengungsi, ratusan korban meninggal, dan ribuan warga negara yang mengalami luka-luka sepanjang periode pelaporan tersebut, tuntutan terhadap pemerintah sebenarnya tidak rumit. Uang yang disediakan untuk keadaan darurat harus digunakan sesuai tujuannya. Pejabat harus dapat menjelaskan keputusan yang mereka ambil. Penyedia harus dipilih berdasarkan kriteria yang sah dan dapat diuji. Pengawasan harus bekerja sebelum penyimpangan berubah menjadi perkara pidana. Dan ketika dugaan korupsi muncul, penyidikan harus berjalan sampai fakta-fakta yang relevan terungkap.
Semua itu terdengar seperti kewajiban mendasar sebuah pemerintahan. Justru karena mendasar, kegagalannya tidak dapat diperlakukan sebagai kesalahan kecil. Dalam urusan bencana, negara tidak cukup hadir melalui konferensi pers, tabel statistik, dan laporan penyerapan anggaran. Negara harus hadir melalui bantuan yang sampai, perlengkapan yang berfungsi, pelayanan yang memadai, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dana darurat benar-benar dijadikan bisnis, maka perkara ini menuntut lebih dari sekadar penangkapan. Ia menuntut pembuktian hukum, pembenahan kelembagaan, dan satu hal yang semestinya tidak perlu diperdebatkan: keselamatan warga negara tidak boleh menjadi komoditas bagi siapa pun yang memegang kewenangan publik.

Tinggalkan Balasan