Bencana sering kali memperlihatkan watak kekuasaan dengan cara yang tidak dapat disembunyikan oleh pidato, seremoni, atau pencitraan politik. Pada hari-hari biasa, seorang kepala daerah dapat menghabiskan waktunya untuk meresmikan gedung, menghadiri pertemuan, menyampaikan pidato pembangunan, atau memamerkan angka pertumbuhan ekonomi. Semua itu merupakan bagian dari pertunjukan rutin pemerintahan, sebuah rangkaian kegiatan yang memungkinkan kekuasaan menampilkan kesibukan sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa segala sesuatu berada dalam kendali. Namun, ketika kebakaran hutan dan lahan mengubah udara menjadi ancaman bagi kesehatan, ukuran keberhasilan seorang pemimpin mendadak menjadi lebih sederhana sekaligus lebih menuntut: apakah pemerintah memahami apa yang sedang dialami warganya, apakah negara mampu memberikan perlindungan, dan apakah orang-orang yang memegang jabatan publik sanggup menempatkan penderitaan masyarakat di atas kenyamanan politik mereka sendiri? Di tengah kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan, pertanyaan-pertanyaan itu memperoleh urgensi yang tidak dapat dijawab melalui seremoni, slogan, atau penjelasan administratif semata.
Kebakaran hutan dan lahan, atau karhutla, memperlihatkan hubungan yang mendasar antara negara dan tubuh manusia. Kebijakan lingkungan yang gagal bukan hanya menghasilkan kerusakan bentang alam, hilangnya tutupan vegetasi, atau kerugian ekonomi. Dampaknya memasuki ruang paling pribadi dalam kehidupan warga: udara yang mereka hirup, kesehatan anak-anak mereka, kemampuan orang lanjut usia untuk bernapas dengan nyaman, dan kepastian bahwa kegiatan sehari-hari tidak akan berubah menjadi risiko kesehatan. Dalam keadaan demikian, kualitas pemerintahan tidak lagi dapat dinilai hanya melalui dokumen perencanaan atau jumlah anggaran yang telah dibelanjakan. Ia juga terlihat dari kemampuan institusi publik mengurangi paparan bahaya, memberikan informasi yang dapat dipercaya, menyediakan perlindungan bagi kelompok rentan, dan memastikan bahwa masyarakat tidak menghadapi bencana sendirian. Ketika udara yang seharusnya menjadi milik bersama berubah menjadi ancaman, kegagalan pemerintah kehilangan sifat abstraknya. Ia dapat dirasakan dalam setiap tarikan napas.
Karena itu, sejumlah kontroversi yang melibatkan kepala daerah di Kalimantan selama situasi karhutla bukan sekadar persoalan citra atau kesalahan komunikasi. Kontroversi tersebut membuka pertanyaan yang lebih serius tentang bagaimana sebagian pejabat memahami hubungan antara jabatan, kewenangan, dan kewajiban moral. Ada yang menjadi sorotan karena perjalanan ke luar negeri, ada yang melontarkan gurauan ketika situasi menuntut kesungguhan, ada yang mengakui ketidakmampuan pemerintah daerah mengerahkan sumber daya, dan ada pula yang menanggapi kritik mahasiswa dengan sikap konfrontatif. Masing-masing peristiwa mempunyai konteks berbeda dan tidak seharusnya diperlakukan seolah-olah memiliki tingkat kesalahan yang sama. Namun, jika ditempatkan dalam satu kerangka analisis, semuanya memperlihatkan persoalan yang patut diperiksa: apakah pejabat publik memahami bahwa dalam situasi darurat, tindakan mereka dinilai bukan hanya berdasarkan maksud pribadi, melainkan juga berdasarkan dampak, ketepatan waktu, dan makna politiknya bagi masyarakat yang sedang menghadapi ancaman?
Sorotan terhadap Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, misalnya, berpusat pada beredarnya foto dirinya sedang sarapan di Marina Bay Sands, Singapura, ketika karhutla menjadi persoalan serius di Kalimantan. Spekulasi bahwa ia berada di sana untuk menonton balapan Formula Satu ikut berkembang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membantah spekulasi tersebut dan menjelaskan bahwa perjalanan itu dilakukan untuk berobat serta telah memperoleh izin Menteri Dalam Negeri. Penjelasan ini harus diperlakukan secara proporsional. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa perjalanan tersebut merupakan kegiatan rekreasi hanya berdasarkan foto yang beredar, terlebih ketika pemerintah daerah telah memberikan keterangan berbeda. Hak seorang pejabat untuk memperoleh perawatan kesehatan tidak otomatis hilang hanya karena ia sedang memegang jabatan publik. Menuntut pemimpin mengabaikan kondisi kesehatannya sendiri juga bukan ukuran kepemimpinan yang masuk akal.
Namun, persoalan politik tidak selalu selesai setelah aspek legal dan administratif dijelaskan. Sebuah keputusan dapat sah menurut prosedur, tetapi tetap menimbulkan pertanyaan mengenai kepatutan, komunikasi, dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan. Izin perjalanan menjawab persoalan apakah seorang pejabat diperbolehkan bepergian dalam keadaan tertentu; izin itu tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana pemerintahan memastikan bahwa penanganan bencana tetap berjalan efektif selama pejabat tersebut tidak berada di tempat. Kedua persoalan itu harus dibedakan. Jika mekanisme pengganti telah disiapkan, kewenangan operasional telah didelegasikan, dan koordinasi penanganan bencana berlangsung sebagaimana mestinya, ketidakhadiran seorang gubernur tidak otomatis berarti kegagalan pemerintahan. Sebaliknya, jika fungsi koordinasi melemah hanya karena pemegang jabatan utama tidak hadir, persoalannya jauh lebih serius daripada lokasi tempat ia menjalani perawatan. Yang perlu diuji adalah ketahanan institusi, bukan sekadar keberadaan seseorang di dalam atau di luar wilayah administrasinya.
Meski demikian, politik tidak berlangsung di ruang steril yang hanya mengenal surat keputusan, kewenangan formal, dan prosedur birokrasi. Ia juga berlangsung dalam persepsi publik yang terbentuk melalui pengalaman konkret masyarakat. Ketika warga menghadapi udara tercemar, sementara gambar seorang pejabat sedang sarapan di tempat mewah beredar luas, jarak simbolis antara kehidupan penguasa dan kehidupan masyarakat menjadi semakin kentara. Gambar tersebut tidak membuktikan bahwa pejabat bersangkutan mengabaikan tugasnya. Akan tetapi, ia dapat menjadi simbol ketimpangan pengalaman: masyarakat menanggung dampak bencana, sedangkan pemimpin mereka terlihat berada dalam suasana yang sangat berbeda. Dalam politik demokratis, kesenjangan simbolis semacam itu dapat merusak kepercayaan, terutama apabila pemerintah tidak mampu menunjukkan secara meyakinkan bahwa kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. Pemimpin tidak harus hidup dalam penderitaan yang sama dengan warganya, tetapi ia perlu memastikan bahwa perbedaan keadaan itu tidak berubah menjadi perbedaan dalam kesungguhan menjalankan tanggung jawab.
Di Kalimantan Tengah, persoalan tersebut mengambil bentuk yang berbeda. Gubernur Agustiar Sabran menyebut karhutla sebagai takdir dan melontarkan gurauan, “Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi.” Dalam situasi biasa, sebuah ungkapan ringan mungkin dimaksudkan untuk mencairkan suasana. Tidak setiap gurauan pejabat layak dijadikan perkara politik, dan tidak setiap pernyataan yang terdengar canggung menunjukkan bahwa seseorang tidak peduli. Namun, konteks menentukan makna. Ketika masyarakat menghadapi ancaman kebakaran dan membutuhkan kepastian mengenai keselamatan, pernyataan yang mengesankan bahwa bencana merupakan sesuatu yang sekadar harus diterima dapat mengaburkan perbedaan antara menerima kenyataan dan menyerah kepada keadaan.
Kata takdir mempunyai tempat dalam kehidupan spiritual dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Ia dapat membantu seseorang menghadapi kehilangan yang tidak mungkin dipulihkan atau menerima kejadian yang berada di luar kendalinya. Namun, ketika digunakan oleh seorang pejabat yang mempunyai kewenangan pemerintahan, kata itu menghadapi tuntutan penafsiran yang berbeda. Kebakaran mungkin dipengaruhi oleh cuaca, kekeringan, kondisi hidrologis, dan faktor alam lainnya, tetapi besarnya dampak kebakaran juga berkaitan dengan tata kelola lahan, pengawasan, kesiapsiagaan, dan tindakan manusia. Tidak semua unsur dapat dikendalikan pemerintah daerah, tetapi sebagian berada dalam ruang kewenangannya. Menyebut bencana sebagai takdir tanpa menjelaskan tindakan yang masih dapat dilakukan berisiko menggeser perhatian dari tanggung jawab institusional menuju penerimaan pasif. Dalam pemerintahan, pengakuan atas keterbatasan alam seharusnya menjadi titik awal penyusunan strategi, bukan kalimat penutup bagi pembicaraan mengenai kewajiban negara.
Masalahnya bukan apakah seorang gubernur boleh menggunakan humor atau bahasa keagamaan. Masalahnya adalah apakah bahasa tersebut membantu masyarakat memahami situasi atau justru membuat pemerintah tampak tidak memahami beratnya persoalan. Komunikasi publik pada masa bencana merupakan bagian dari kapasitas pemerintahan karena ia memengaruhi kepercayaan, kepatuhan, dan perilaku masyarakat. Warga perlu mengetahui tingkat ancaman, wilayah yang berisiko, langkah perlindungan yang tersedia, serta apa yang sedang dilakukan pemerintah. Jika komunikasi pejabat lebih mudah diingat karena keganjilan ucapannya daripada karena kejelasan tindakannya, pemerintah telah kehilangan kesempatan untuk membangun keyakinan bahwa keadaan sedang ditangani secara serius.
Kritik terhadap kepala daerah dalam keadaan seperti ini bukan tuntutan agar setiap pejabat selalu berbicara dengan bahasa resmi dan tanpa emosi. Yang dibutuhkan justru kemampuan membaca keadaan. Empati politik bukanlah pertunjukan kesedihan di depan kamera, sama seperti keseriusan tidak dapat diukur hanya dari wajah tegang ketika memberikan keterangan pers. Empati adalah kemampuan mengenali kebutuhan orang lain dan menerjemahkannya menjadi keputusan. Ia dapat terlihat dalam penyediaan tempat aman bagi warga yang rentan, pengiriman bantuan ke wilayah terdampak, keterbukaan mengenai keterbatasan sumber daya, atau kesediaan mendengarkan orang yang mengetahui persoalan di lapangan. Dengan demikian, empati bukan lawan dari kompetensi teknis. Ia merupakan alasan mengapa kompetensi teknis harus digunakan untuk melindungi manusia.
Dalam perspektif ilmu politik, krisis semacam ini memperlihatkan perbedaan antara legitimasi yang bersumber dari jabatan dan legitimasi yang dipelihara melalui kinerja. Seorang gubernur memperoleh kewenangan melalui mekanisme konstitusional, tetapi kewenangan formal tidak menjamin kepercayaan masyarakat akan bertahan tanpa batas. Kepercayaan tumbuh ketika publik melihat bahwa kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab, keputusan dapat dijelaskan, dan pemerintah tidak menghindari pertanyaan yang sulit. Ketika bencana berlangsung, proses tersebut menjadi semakin intensif karena konsekuensi keputusan pemerintah dapat dirasakan dengan cepat. Sebuah pernyataan yang dianggap tidak peka dapat memicu kemarahan, tetapi kemarahan itu biasanya bertahan lebih lama jika masyarakat juga menemukan kelemahan nyata dalam pelayanan publik.
Di sinilah kepala daerah menghadapi ujian yang tidak dapat diselesaikan melalui pengelolaan citra. Mereka perlu membedakan kritik terhadap perilaku pribadi dari evaluasi terhadap fungsi pemerintahan, lalu menjawab keduanya sesuai persoalan masing-masing. Kontroversi perjalanan ke luar negeri menuntut penjelasan tentang kesinambungan pemerintahan dan prioritas dalam situasi darurat. Pernyataan yang meremehkan atau mengaburkan masalah menuntut komunikasi yang lebih bertanggung jawab. Sementara itu, keluhan mengenai keterbatasan pemadaman membutuhkan jawaban operasional, bukan sekadar pembelaan terhadap reputasi pejabat. Menyatukan semua kritik itu ke dalam satu tuduhan mengenai karakter seseorang justru dapat mengaburkan persoalan kelembagaan yang lebih penting. Sebaliknya, memisahkan setiap kontroversi dari konteks bencana juga dapat membuat pemerintah luput melihat pola yang sama: jarak antara kewenangan yang dimiliki dan tanggung jawab yang dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, kabut asap membuat sesuatu yang sering tersembunyi dalam kehidupan politik menjadi terlihat. Jabatan dapat memberikan akses kepada sumber daya, perlindungan protokoler, dan kemampuan menentukan arah kebijakan, tetapi ia tidak otomatis memberikan kepekaan terhadap penderitaan. Kepekaan itu harus diwujudkan melalui cara seorang pemimpin memahami situasi, memilih kata-kata, menyusun prioritas, dan memastikan bahwa birokrasi bergerak ketika masyarakat membutuhkan perlindungan. Di tengah bencana, rakyat tidak sedang menilai apakah seorang gubernur pandai tampil di hadapan publik. Mereka sedang mencari bukti bahwa pemerintahan yang mereka biayai dan percayai masih mampu menjalankan fungsi paling mendasarnya. Ketika bukti itu tidak terlihat, krisis kepercayaan mulai tumbuh berdampingan dengan krisis lingkungan.
Di balik kontroversi mengenai perilaku kepala daerah terdapat persoalan yang jauh lebih substantif: kemampuan pemerintah mengubah kewenangan menjadi perlindungan nyata. Perdebatan mengenai siapa yang mengeluarkan pernyataan paling tidak pantas, siapa yang seharusnya berada di lokasi kebakaran, atau siapa yang gagal menunjukkan empati dapat menyita perhatian publik. Namun, kebakaran tidak berhenti hanya karena seorang pejabat meminta maaf, dan kualitas udara tidak membaik hanya karena pemerintah berhasil meredakan kontroversi. Selama api masih menyebar dan asap masih mengancam kesehatan, pertanyaan terpenting adalah apakah sistem penanggulangan bencana mempunyai sumber daya, informasi, koordinasi, serta mekanisme pengambilan keputusan yang memadai. Jika jawaban atas pertanyaan itu tidak memuaskan, persoalannya tidak lagi terbatas pada watak seorang pemimpin. Ia menyangkut desain pemerintahan daerah dan kemampuan negara mencegah ancaman yang sebagian dampaknya dapat diperkirakan.
Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, menurut keterangan yang disampaikan, mengakui keterbatasan personel dan armada pemadam kebakaran serta menyampaikan permintaan maaf. Dibandingkan dengan upaya menutupi kekurangan atau memberikan jaminan tanpa dasar, pengakuan semacam itu mempunyai nilai penting. Pemerintah tidak dapat memperbaiki kelemahan yang bahkan tidak bersedia diakuinya. Keterbukaan mengenai keterbatasan juga memungkinkan masyarakat memahami bahwa penanganan kebakaran menghadapi kendala nyata, mulai dari luasnya wilayah terdampak hingga kebutuhan peralatan dan tenaga yang tidak selalu tersedia dalam jumlah mencukupi. Namun, pengakuan baru mempunyai arti administratif dan politik jika menjadi dasar bagi perubahan tindakan. Tanpa langkah lanjutan, permintaan maaf hanya mengakui bahwa masalah ada, bukan membuktikan bahwa pemerintah sedang mengatasinya.
Keterbatasan personel dan armada tidak boleh dibaca secara sederhana sebagai bukti ketidakmampuan seorang gubernur. Kapasitas pemadaman dipengaruhi oleh anggaran, ketersediaan tenaga terlatih, kondisi geografis, akses menuju titik api, ketersediaan air, peralatan, dan dukungan lintas lembaga. Sebagian kebutuhan tersebut memerlukan perencanaan jauh sebelum musim kebakaran tiba. Sebagian lainnya mungkin hanya dapat dipenuhi melalui bantuan pemerintah pusat atau kerja sama antardaerah. Karena itu, penilaian yang adil perlu menelusuri apakah kekurangan yang diakui merupakan akibat keadaan luar biasa yang sulit diprediksi, masalah pembiayaan yang belum dapat diselesaikan, atau kelemahan perencanaan yang sebenarnya sudah diketahui. Ketiga keadaan tersebut menuntut jawaban berbeda. Menganggap semuanya sebagai kegagalan pribadi kepala daerah sama kelirunya dengan menggunakan kata keterbatasan untuk membebaskan pemerintah dari pemeriksaan.
Dalam teori administrasi publik, kemampuan negara tidak hanya ditentukan oleh luasnya kewenangan yang tercantum dalam peraturan. Ia juga bergantung pada kapasitas fiskal, kualitas birokrasi, ketersediaan informasi, serta kemampuan berbagai lembaga bekerja sebagai satu sistem. Pemerintah daerah mungkin memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan penanganan bencana, tetapi kewenangan tersebut tidak akan banyak berarti jika tidak didukung data yang memadai, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan sumber daya yang dapat digerakkan dengan cepat. Sebuah pemerintahan dapat terlihat lengkap secara organisasi, dengan dinas, badan, satuan tugas, dan dokumen rencana kontingensi, tetapi tetap gagal merespons ketika berbagai unit tersebut bekerja sendiri-sendiri. Dalam keadaan darurat, struktur organisasi yang rumit bahkan dapat menjadi hambatan jika tidak ada mekanisme yang memungkinkan keputusan dibuat dan dilaksanakan tanpa keterlambatan yang tidak perlu.
Karhutla memperlihatkan mengapa kesiapsiagaan tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan pengerahan petugas setelah api muncul. Pemadaman merupakan bagian penting dari penanganan, tetapi bukan keseluruhan kebijakan. Api yang telah membesar membutuhkan tenaga, air, peralatan, akses, dan waktu yang jauh lebih banyak daripada kebakaran yang terdeteksi sejak awal. Ketika api menjalar di kawasan yang sulit dijangkau, ketika kondisi tanah mengandung material organik yang dapat membara di bawah permukaan, atau ketika sumber air terbatas, kemampuan pemadaman menghadapi hambatan teknis yang serius. Pada kawasan gambut, persoalan ini menjadi sangat penting karena kebakaran dapat berlangsung di bawah permukaan tanah dan menghasilkan asap berkepanjangan meskipun nyala api di permukaan tidak selalu terlihat. Dalam konteks seperti itu, respons yang hanya berpusat pada titik api yang terlihat berisiko mengabaikan sumber masalah yang lebih sulit dideteksi.
Pencegahan karena itu harus menjadi bagian utama dari tata kelola karhutla. Pemerintah perlu memastikan bahwa wilayah rawan dipetakan, perubahan tutupan lahan dipantau, sumber air dipertahankan, kanal dan tata air kawasan gambut dikelola sesuai kebutuhan ekologis, serta sistem peringatan dini benar-benar terhubung dengan tindakan lapangan. Informasi meteorologis mengenai kekeringan dan potensi kebakaran harus diterjemahkan menjadi keputusan operasional yang jelas. Jika indikator risiko meningkat, misalnya, pemerintah perlu mengetahui wilayah mana yang harus diawasi lebih intensif, tim mana yang harus disiagakan, dan bagaimana sumber daya dipindahkan apabila kebakaran terjadi serentak di beberapa lokasi. Peta risiko yang hanya tersimpan sebagai dokumen teknis tidak mempunyai nilai perlindungan jika tidak memengaruhi alokasi anggaran dan penempatan personel.
Angka luas kebakaran diperkirakan mencapai 639,23 hektare, dengan Kalimantan Tengah menyumbang 513,89 hektare, memberikan gambaran mengenai skala masalah yang sedang dibicarakan. Namun, angka tersebut perlu ditempatkan dalam konteks data yang jelas. Tanggal pengukuran, wilayah yang dicakup, metode penghitungan, serta lembaga yang menerbitkannya menentukan bagaimana angka itu dapat ditafsirkan. Luas lahan terbakar juga tidak dengan sendirinya menggambarkan tingkat bahaya asap, sebab dampak kesehatan dipengaruhi oleh intensitas pembakaran, jenis vegetasi, kondisi atmosfer, durasi paparan, dan lokasi permukiman. Angka luas kebakaran tetap penting, tetapi pemerintah seharusnya tidak berhenti pada pelaporan hektare. Masyarakat membutuhkan informasi yang menjelaskan apa arti kebakaran itu bagi kehidupan mereka dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko.
Sistem pemantauan yang baik harus mampu menghubungkan data kebakaran dengan kualitas udara dan kerentanan penduduk. Pemerintah perlu mengetahui bukan hanya di mana api berada, tetapi juga siapa yang paling mungkin terdampak oleh asap, fasilitas kesehatan mana yang membutuhkan dukungan, serta kelompok masyarakat mana yang mempunyai pilihan paling terbatas untuk menghindari paparan. Anak-anak, orang lanjut usia, orang dengan gangguan pernapasan, dan pekerja yang harus beraktivitas di luar ruangan menghadapi kebutuhan perlindungan yang berbeda. Sekolah mungkin memerlukan penyesuaian kegiatan berdasarkan kondisi udara, sedangkan fasilitas kesehatan perlu mempersiapkan peningkatan jumlah pasien dengan keluhan pernapasan. Pekerja lapangan membutuhkan informasi dan perlindungan yang sesuai dengan tingkat paparan mereka. Tanpa integrasi antara data lingkungan, kesehatan, dan pelayanan publik, pemerintah berisiko mengetahui bahwa kebakaran sedang berlangsung tanpa memahami sepenuhnya siapa yang membutuhkan pertolongan terlebih dahulu.
Masalah lain muncul dari kecenderungan birokrasi memperlakukan penanganan bencana sebagai urusan satuan tugas khusus. Pembentukan tim dapat memperjelas tanggung jawab, tetapi juga berisiko membuat dinas lain merasa bahwa persoalan tersebut bukan lagi bagian dari pekerjaan mereka. Padahal, karhutla bersinggungan dengan banyak bidang pemerintahan: lingkungan hidup, kehutanan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perhubungan, pertanian, penanggulangan bencana, dan penegakan hukum. Koordinasi lintas sektor bukan sekadar mengadakan rapat bersama atau membagikan surat instruksi. Ia memerlukan pembagian tugas yang dapat diuji, saluran komunikasi yang berfungsi, data yang dapat digunakan bersama, serta mekanisme untuk menyelesaikan konflik kewenangan. Jika setiap lembaga mempunyai definisi keberhasilan sendiri-sendiri, pemerintah mungkin dapat melaporkan banyak kegiatan tanpa memastikan bahwa keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan perlindungan yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah pusat dan daerah perlu dipahami sebagai bagian dari satu arsitektur penanggulangan bencana, bukan sebagai dua tingkat kekuasaan yang saling menunggu. Pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan kondisi lokal dan sering kali menjadi pihak pertama yang mengetahui munculnya ancaman. Pemerintah pusat mempunyai kapasitas untuk mendukung pengerahan sumber daya yang lebih besar, mengoordinasikan kebijakan lintas wilayah, serta menangani persoalan yang melampaui batas administrasi daerah. Ketika kemampuan lokal tidak mencukupi, permintaan bantuan seharusnya menjadi bagian normal dari sistem respons, bukan dianggap sebagai pengakuan memalukan atas kelemahan politik. Sebaliknya, pemerintah pusat juga perlu mempunyai mekanisme untuk mengenali kapan dukungan tambahan diperlukan, tanpa menunggu situasi memburuk hanya karena pemerintah daerah belum menyampaikan permintaan secara formal.
Instruksi Menteri Dalam Negeri agar kepala daerah melarang segala bentuk pembakaran lahan selama keadaan darurat karhutla. Akan tetapi, efektivitas instruksi tidak ditentukan oleh keberadaan kalimat larangan dalam surat edaran. Larangan membutuhkan pengawasan, informasi yang dapat ditindaklanjuti, aparat yang mempunyai kapasitas melakukan pemeriksaan, serta proses hukum yang konsisten ketika ditemukan pelanggaran. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa larangan tersebut disertai komunikasi yang jelas kepada masyarakat mengenai ketentuan yang berlaku, risiko pembakaran, dan mekanisme pelaporan. Tanpa unsur-unsur tersebut, larangan dapat menjadi dokumen yang secara formal menunjukkan tindakan pemerintah, tetapi secara praktis tidak banyak mengubah perilaku di lapangan.
Penegakan hukum dalam perkara kebakaran juga harus dibangun di atas bukti, bukan prasangka terhadap kelompok tertentu. Tidak setiap titik api membuktikan adanya tindak pidana, sebagaimana tidak setiap kebakaran dapat dijelaskan semata-mata oleh faktor alam. Pemeriksaan perlu menelusuri asal kebakaran, pola penyebaran, kondisi lahan, kemungkinan kelalaian, dan bukti yang relevan untuk menentukan tanggung jawab. Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa memandang kedudukan ekonomi atau kedekatan politik pihak yang diperiksa. Konsistensi ini penting karena larangan yang hanya ditegakkan terhadap pelaku kecil, sementara pelanggaran oleh pihak yang memiliki sumber daya lebih besar tidak ditangani secara setara, akan merusak legitimasi kebijakan. Negara kehilangan daya cegah ketika masyarakat melihat bahwa konsekuensi hukum ditentukan oleh kekuatan pelaku, bukan oleh bukti dan aturan.
Kebijakan karhutla juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan penggunaan lahan dan insentif ekonomi. Pengelolaan kawasan yang buruk, pengawasan yang lemah, serta keputusan ekonomi yang mengabaikan biaya lingkungan dapat membuat kebakaran terus berulang. Namun, analisis kebijakan harus membedakan antara penyebab langsung kebakaran dan kondisi struktural yang meningkatkan risikonya. Perubahan penggunaan lahan, pengeringan gambut, praktik pembukaan lahan, dan lemahnya pengawasan dapat berinteraksi dengan cuaca kering, tetapi kontribusi masing-masing faktor perlu dibuktikan berdasarkan kondisi setempat. Menyederhanakan seluruh persoalan menjadi satu penyebab mungkin memuaskan kebutuhan politik untuk menemukan pihak yang disalahkan, tetapi tidak akan menghasilkan kebijakan yang mampu mencegah kebakaran berikutnya.
Persoalan mendasarnya adalah bahwa pencegahan sering kali kurang menarik secara politik dibandingkan respons darurat. Ketika api membesar, pemerintah dapat menunjukkan aktivitas yang mudah dilihat: petugas dikerahkan, peralatan bergerak, rapat digelar, dan pejabat mengunjungi lokasi. Sebaliknya, keberhasilan mencegah kebakaran sulit dipertontonkan karena hasilnya berupa sesuatu yang tidak terjadi. Tidak ada kobaran api yang dapat difoto, tidak ada konferensi pers yang mudah digelar untuk merayakan lahan yang tetap aman, dan tidak ada momen dramatis ketika sebuah sistem peringatan dini berhasil mencegah krisis sebelum berkembang. Ketimpangan visibilitas ini menciptakan insentif politik yang bermasalah. Pemerintah dapat terdorong mengutamakan kegiatan yang tampak sibuk daripada investasi jangka panjang yang mengurangi risiko.
Untuk memutus kecenderungan tersebut, ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari jumlah kegiatan menuju hasil yang dapat dievaluasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sejak titik api terdeteksi hingga tim tiba? Berapa banyak wilayah berisiko tinggi yang telah memiliki rencana perlindungan? Apakah pengelolaan kawasan gambut dilaksanakan secara konsisten? Bagaimana perkembangan jumlah titik api dan luas kebakaran dibandingkan periode sebelumnya dengan mempertimbangkan kondisi cuaca? Seberapa cepat informasi kualitas udara disampaikan kepada masyarakat? Apakah kelompok rentan memperoleh akses terhadap perlindungan yang diperlukan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini memungkinkan publik menilai kinerja berdasarkan indikator yang lebih bermakna daripada jumlah kunjungan pejabat atau banyaknya pernyataan yang dikeluarkan selama bencana.
Kepala daerah tidak harus menjadi ahli kebakaran untuk memimpin penanganan karhutla. Mereka tidak perlu menguasai setiap detail teknis pemadaman atau mampu membaca seluruh data meteorologi tanpa bantuan pakar. Namun, mereka wajib membangun pemerintahan yang dapat menggunakan keahlian tersebut secara efektif. Tugas pemimpin adalah memastikan bahwa ahli didengar, anggaran diarahkan pada kebutuhan yang tepat, kewenangan tidak saling menghambat, dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Jika persoalan teknis diserahkan sepenuhnya kepada petugas lapangan tanpa dukungan politik dan administratif, pemerintah hanya memindahkan beban tanggung jawab kepada orang-orang yang memiliki sumber daya paling terbatas. Sebaliknya, jika pemimpin mengabaikan pengetahuan teknis demi mempertahankan citra, ia membuat keputusan berdasarkan kebutuhan politik jangka pendek, bukan kepentingan keselamatan publik.
Kebakaran akhirnya menjadi ujian bagi kemampuan negara belajar dari pengalaman. Setiap kejadian seharusnya menghasilkan evaluasi mengenai apa yang berjalan, apa yang gagal, dan perubahan apa yang harus dilakukan sebelum risiko kembali meningkat. Evaluasi yang serius memerlukan data yang dapat diperiksa, keterbukaan terhadap kritik, dan kesediaan mengakui bahwa sebagian kegagalan mungkin berasal dari kebijakan yang selama ini dianggap memadai. Tanpa proses pembelajaran tersebut, penanganan bencana berubah menjadi siklus yang melelahkan: kebakaran muncul, pemerintah mengerahkan sumber daya, masyarakat menanggung dampaknya, pejabat menyampaikan penjelasan, lalu persoalan perlahan menghilang dari perhatian sampai musim berikutnya datang. Dalam siklus semacam itu, negara terlihat hadir setiap kali krisis terjadi, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi lebih siap menghadapinya.
Ketika Jabatan Kehilangan Makna
Di Kalimantan Barat, ketegangan antara pemerintah dan masyarakat memperlihatkan dimensi lain dari persoalan karhutla. Gubernur Ria Norsan dilaporkan beradu argumen dengan mahasiswa yang mempersoalkan kekurangan air dan logistik pemadaman. Pertanyaan gubernur, “Apa mahasiswa bantu padamkan api?”, menjadi bagian yang paling menonjol dari peristiwa tersebut. Untuk memahami persoalannya secara adil, penting membedakan antara ketidaksetujuan terhadap kritik dan penolakan terhadap hak masyarakat untuk mengajukan kritik. Pemerintah tidak wajib menerima setiap tuduhan sebagai kebenaran. Mahasiswa pun tidak otomatis benar hanya karena menyampaikan protes. Akan tetapi, dalam pemerintahan demokratis, pejabat publik mempunyai kewajiban menjawab pertanyaan mengenai kinerja institusi yang dipimpinnya. Kritik terhadap kekurangan air dan logistik merupakan persoalan substantif yang seharusnya dijawab dengan informasi, pemeriksaan, dan tindakan korektif, bukan dialihkan menjadi perdebatan mengenai apakah pengkritik telah ikut memadamkan api.
Pertanyaan seorang pejabat dapat tampak sederhana, bahkan mungkin dimaksudkan untuk menekankan beratnya pekerjaan petugas di lapangan. Namun, pertanyaan semacam itu juga dapat mengubah arah pembicaraan secara mendasar. Persoalan awalnya adalah apakah pemerintah menyediakan kebutuhan operasional yang memadai. Setelah pertanyaan tersebut dilontarkan, perhatian berisiko bergeser menjadi apakah mahasiswa mempunyai kapasitas untuk mengkritik pekerjaan pemerintah. Pergeseran itu penting karena kedua pihak tidak berada dalam posisi kelembagaan yang sama. Mahasiswa tidak memegang kewenangan untuk mengalokasikan anggaran daerah, mengoordinasikan dinas, memerintahkan pengerahan sumber daya, atau menetapkan prioritas penanggulangan bencana. Gubernur memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam aspek-aspek tersebut. Meminta pengkritik melakukan pekerjaan pemerintah sebelum berhak mempertanyakan kinerjanya berarti mencampuradukkan hak partisipasi warga dengan kewajiban pejabat yang memperoleh mandat publik.
Demokrasi tidak mengharuskan setiap warga mempunyai keahlian teknis untuk mengevaluasi seluruh kebijakan pemerintah. Seseorang tidak perlu menjadi ahli pemadam kebakaran untuk mempertanyakan mengapa bantuan terlambat tiba di suatu wilayah, sebagaimana seorang pasien tidak harus menjadi dokter untuk menanyakan alasan pelayanan kesehatan tidak tersedia ketika dibutuhkan. Warga tentu perlu menyampaikan kritik secara bertanggung jawab, menghindari tuduhan tanpa bukti, dan bersedia menerima koreksi apabila informasi yang mereka gunakan keliru. Namun, kewajiban tersebut tidak menghapus hak mereka untuk meminta penjelasan. Dalam tata kelola yang sehat, kritik publik merupakan salah satu cara untuk menemukan kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan. Orang-orang yang berada di lapangan mungkin melihat kekurangan yang belum tercatat dalam laporan resmi. Mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, relawan, jurnalis, dan warga terdampak dapat memberikan informasi yang membantu pemerintah memperbaiki responsnya.
Karena itu, respons defensif terhadap kritik bukan hanya persoalan etika komunikasi. Ia dapat mengurangi kapasitas pemerintah memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Ketika pejabat memperlakukan pertanyaan sebagai serangan terhadap kehormatan pribadi, aparatur di bawahnya mungkin belajar bahwa menyampaikan kabar buruk lebih berbahaya daripada menyembunyikannya. Mereka dapat memilih melaporkan kemajuan yang aman secara politis daripada mengungkap masalah yang berpotensi menimbulkan kemarahan atasan. Dalam organisasi semacam itu, kegagalan tidak selalu muncul karena pemerintah kekurangan data. Kegagalan dapat terjadi karena data yang tidak menyenangkan tidak bergerak ke tingkat pengambilan keputusan. Akibatnya, pemimpin menerima gambaran yang lebih baik daripada keadaan sebenarnya, sementara persoalan di lapangan berkembang tanpa koreksi yang memadai.
Budaya birokrasi yang sehat memerlukan mekanisme untuk membedakan loyalitas institusional dari kepatuhan pribadi. Aparatur yang melaporkan kekurangan logistik tidak seharusnya diperlakukan sebagai pengganggu apabila informasi tersebut akurat dan relevan. Petugas yang mengidentifikasi kelemahan prosedur tidak sedang merusak citra pemerintah; mereka membantu mencegah kesalahan yang sama terulang. Demikian pula, mahasiswa yang mempertanyakan kesiapan pemerintah tidak otomatis sedang merendahkan petugas pemadam kebakaran. Kritik terhadap distribusi sumber daya justru dapat diarahkan untuk memastikan bahwa petugas memperoleh perlengkapan dan dukungan yang mereka perlukan. Mengadu domba kritik masyarakat dengan pengabdian petugas lapangan merupakan kekeliruan politik karena keduanya dapat mempunyai kepentingan yang sama: memastikan bahwa penanganan bencana berlangsung efektif dan aman.
Dalam konteks ini, mahasiswa mempunyai posisi yang menarik dalam kehidupan politik Indonesia. Mereka bukan pemegang kekuasaan administratif, tetapi mereka dapat menjadi bagian dari ruang publik yang mengawasi pelaksanaan kekuasaan. Sejarah gerakan mahasiswa memperlihatkan bahwa protes dapat membuka persoalan yang tidak memperoleh perhatian memadai melalui saluran resmi. Namun, nilai kritik mahasiswa tidak terletak pada identitas mereka sebagai mahasiswa, melainkan pada substansi persoalan yang mereka ajukan dan kualitas bukti yang mendukungnya. Pemerintah berhak meminta informasi yang lebih akurat, tetapi tidak semestinya menggunakan status sosial pengkritik sebagai alasan untuk menghindari pokok masalah. Jika keluhan mengenai air dan logistik keliru, tunjukkan data yang membantahnya. Jika keluhan itu benar, jelaskan tindakan perbaikannya. Jika informasi belum cukup, lakukan pemeriksaan dan umumkan hasilnya. Itulah perbedaan antara mempertahankan martabat jabatan dan mempertahankan kepentingan pribadi.
Masalah akuntabilitas menjadi semakin penting karena bencana lingkungan sering berlangsung melintasi batas waktu jabatan politik. Seorang gubernur dapat memimpin penanganan kebakaran selama beberapa bulan, tetapi kondisi ekologis yang membuat wilayah rentan mungkin terbentuk selama bertahun-tahun. Keputusan mengenai penggunaan lahan, pengelolaan kawasan gambut, infrastruktur air, pengawasan kegiatan ekonomi, dan alokasi anggaran dapat menghasilkan konsekuensi yang baru terlihat jauh setelah keputusan dibuat. Dalam keadaan demikian, penilaian terhadap pemerintah tidak cukup hanya mengukur keberhasilan memadamkan api yang sedang berkobar. Publik juga perlu menilai apakah pemerintahan tersebut mengurangi risiko untuk masa mendatang atau justru mempertahankan kondisi yang membuat krisis mudah berulang. Akuntabilitas bukan hanya soal siapa yang hadir ketika bencana terjadi, melainkan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang membentuk kerentanan sebelum bencana itu muncul.
Persoalan tersebut menuntut perubahan cara memahami kepemimpinan daerah. Gubernur bukan sekadar figur yang mewakili provinsi dalam acara resmi, memberikan pernyataan ketika terjadi krisis, atau menjadi wajah pemerintah dalam pemberitaan. Ia merupakan pemegang kewenangan eksekutif yang bertanggung jawab mengarahkan prioritas, memastikan koordinasi, dan membangun kapasitas institusi. Tanggung jawab itu tidak berarti seorang gubernur harus mengetahui setiap persoalan secara terperinci atau mengambil alih seluruh pekerjaan teknis. Justru sebaliknya, kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan membentuk tim yang kompeten, menetapkan sasaran yang jelas, mengawasi pelaksanaan, dan memperbaiki kebijakan ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Pemimpin yang mengukur keberhasilan berdasarkan seberapa sering dirinya terlihat di depan publik mungkin mengabaikan pekerjaan institusional yang tidak menghasilkan foto menarik. Sementara itu, pemimpin yang memahami fungsi jabatannya akan memastikan bahwa sistem dapat bekerja bahkan ketika dirinya tidak berada di lokasi.
Kehadiran fisik seorang pejabat di daerah terdampak memang dapat mempunyai arti. Kunjungan memungkinkan pemimpin melihat keadaan secara langsung, mendengar keluhan warga, dan mengidentifikasi persoalan yang tidak terlihat dari laporan birokrasi. Namun, kunjungan bukan pengganti tindakan. Seorang gubernur dapat mendatangi kawasan yang terbakar tanpa menghasilkan perbaikan apa pun apabila kunjungan itu tidak diikuti keputusan yang diperlukan. Sebaliknya, seorang pemimpin mungkin tidak selalu berada di titik kebakaran, tetapi tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan memastikan sumber daya bergerak, koordinasi berlangsung, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Ukuran kehadiran yang sesungguhnya adalah kemampuan pemerintah menjangkau warga melalui pelayanan dan perlindungan, bukan sekadar kemampuan pejabat menjangkau lokasi untuk memperlihatkan bahwa dirinya berada di sana.
Pembedaan ini penting agar kritik terhadap kepala daerah tidak berubah menjadi tuntutan simbolis yang justru mengalihkan perhatian dari reformasi institusional. Jika masyarakat hanya menuntut gubernur turun ke lapangan, pemerintah mungkin menjawab dengan lebih banyak kunjungan tanpa memperbaiki sistem penanganan. Jika masyarakat hanya menuntut permintaan maaf, pejabat mungkin belajar bahwa pengakuan verbal cukup untuk mengakhiri kontroversi. Jika perhatian publik hanya tertuju pada perjalanan seorang pemimpin, kelemahan pengawasan lahan atau kurangnya sumber daya pemadaman dapat luput dari pembahasan. Kritik yang kuat harus bergerak melampaui penilaian atas penampilan dan menyentuh mekanisme yang menentukan hasil. Perilaku pejabat tetap penting karena mencerminkan pemahamannya tentang tanggung jawab, tetapi perilaku itu perlu ditempatkan dalam pemeriksaan yang lebih luas terhadap kebijakan, keputusan, dan kapasitas pemerintahan.
Akuntabilitas juga mengharuskan adanya transparansi mengenai penggunaan anggaran. Pemerintah daerah seharusnya dapat menjelaskan bagaimana anggaran pencegahan dan penanggulangan karhutla dialokasikan, kebutuhan apa yang diprioritaskan, peralatan apa yang tersedia, dan kekurangan apa yang masih harus dipenuhi. Penjelasan tersebut perlu membedakan anggaran yang telah direncanakan dari anggaran yang benar-benar digunakan, serta membedakan pengadaan peralatan dari kemampuan mengoperasikannya. Armada pemadam yang tercatat dalam inventaris tidak selalu siap digunakan jika mengalami kerusakan, kekurangan bahan bakar, atau tidak didukung personel terlatih. Peralatan yang tersedia juga tidak menjamin efektivitas apabila tidak ditempatkan sesuai tingkat risiko. Karena itu, pengawasan publik harus diarahkan pada kemampuan operasional yang nyata, bukan hanya angka pengeluaran atau daftar aset yang terlihat mengesankan di atas kertas.
Selain anggaran, pemerintah perlu membuka informasi mengenai pembagian tanggung jawab dan hasil evaluasi penanganan. Masyarakat seharusnya dapat mengetahui lembaga mana yang bertanggung jawab atas tugas tertentu, bagaimana mekanisme pengaduan bekerja, dan apa yang dilakukan ketika target tidak tercapai. Keterbukaan semacam itu membantu mencegah kecenderungan saling melempar tanggung jawab setelah bencana memburuk. Jika pemerintah daerah menyatakan membutuhkan bantuan pusat, publik perlu memperoleh penjelasan mengenai kebutuhan yang diajukan dan status dukungannya. Jika pemerintah pusat menilai bahwa penanganan lokal belum memadai, penilaian tersebut perlu disertai alasan dan tindakan yang dapat diperiksa. Tujuannya bukan membangun pertentangan politik antartingkat pemerintahan, melainkan memastikan bahwa perbedaan kewenangan tidak menjadi ruang kosong tempat tanggung jawab menghilang.
Tanggung jawab politik juga perlu mencakup keberanian mengoreksi kebijakan yang tidak efektif. Dalam praktik pemerintahan, pengakuan bahwa sebuah program gagal sering dianggap berisiko karena dapat digunakan lawan politik untuk menyerang. Akibatnya, pejabat mempunyai insentif untuk mempertahankan kebijakan yang tidak memberikan hasil memadai, menyalahkan keadaan eksternal, atau menonjolkan keberhasilan kecil agar kelemahan yang lebih besar tidak terlihat. Namun, biaya mempertahankan kesalahan dapat jauh lebih tinggi daripada biaya mengakuinya. Dalam penanganan karhutla, keterlambatan memperbaiki sistem pencegahan dapat membuat kebakaran berikutnya menjadi lebih luas atau lebih sulit dikendalikan. Evaluasi yang jujur karena itu bukan tanda kelemahan kepemimpinan. Ia merupakan syarat bagi pemerintahan yang mampu belajar dan mengurangi kerugian di masa mendatang.
Ada pula persoalan keadilan yang tidak boleh diabaikan. Dampak asap tidak selalu terbagi secara merata. Masyarakat dengan sumber daya ekonomi terbatas mungkin memiliki pilihan lebih sedikit untuk mengurangi paparan, berpindah sementara ke tempat yang lebih aman, atau memperoleh layanan kesehatan. Pekerja yang penghasilannya bergantung pada aktivitas harian dapat menghadapi dilema antara menjaga kesehatan dan mempertahankan pendapatan. Anak-anak serta kelompok rentan lainnya mungkin membutuhkan perlindungan yang lebih khusus. Karena itu, kebijakan darurat seharusnya tidak berhenti pada imbauan agar masyarakat mengurangi kegiatan di luar ruangan. Pemerintah perlu mempertimbangkan bagaimana imbauan itu dapat dilaksanakan oleh warga yang tidak mempunyai ruang kerja alternatif, akses terhadap fasilitas kesehatan, atau kemampuan membeli perlengkapan perlindungan. Kebijakan yang secara formal berlaku bagi semua orang belum tentu memberikan perlindungan yang setara apabila kemampuan warga untuk mematuhinya sangat berbeda.
Dalam perspektif keadilan lingkungan, persoalan ini membawa pertanyaan yang lebih luas mengenai siapa yang memperoleh manfaat dari penggunaan lahan dan siapa yang menanggung biayanya ketika terjadi kebakaran. Keuntungan ekonomi dari kegiatan tertentu dapat terkonsentrasi pada pelaku yang mempunyai modal, sementara biaya kesehatan, gangguan aktivitas, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas hidup ditanggung masyarakat dalam wilayah yang lebih luas. Analisis tersebut tidak berarti setiap kebakaran harus langsung dikaitkan dengan kepentingan ekonomi tertentu tanpa bukti. Namun, ia menunjukkan mengapa kebijakan lingkungan perlu memeriksa distribusi manfaat dan risiko, bukan sekadar jumlah hektare yang terbakar. Pemerintah yang benar-benar berpihak kepada keselamatan warga harus memastikan bahwa keuntungan ekonomi tidak diperoleh dengan memindahkan biaya ekologis dan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai daya tawar paling kecil.
Di titik ini, persoalan karhutla tidak lagi dapat diperlakukan sebagai urusan teknis yang berdiri sendiri. Ia menyentuh kualitas demokrasi, sebab masyarakat membutuhkan informasi yang jujur dan ruang untuk mengawasi pemerintah. Ia menyentuh kapasitas negara, sebab kewenangan harus diterjemahkan menjadi pelayanan dan tindakan yang efektif. Ia menyentuh keadilan sosial, sebab dampak bencana dapat lebih berat bagi kelompok yang memiliki sumber daya terbatas. Ia juga menyentuh integritas kebijakan, sebab keputusan mengenai penggunaan lahan dan pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Ketika seorang kepala daerah menanggapi kritik secara defensif, masalahnya bukan semata-mata pilihan kata. Respons itu menjadi penting karena dapat menunjukkan bagaimana kekuasaan memandang hubungan antara dirinya dan masyarakat: sebagai hubungan pertanggungjawaban atau sebagai hubungan yang menuntut kepatuhan.
Kepemimpinan yang matang seharusnya mampu menerima bahwa kritik tidak selalu menyenangkan, tetapi ketidaknyamanan bukan alasan untuk menghindarinya. Seorang gubernur dapat menjelaskan bahwa persoalan tertentu berada di luar kewenangannya, menunjukkan data yang membantah tuduhan, atau meminta waktu untuk memeriksa informasi. Ia juga dapat menegaskan bahwa petugas bekerja dalam kondisi sulit dan membutuhkan dukungan masyarakat. Semua itu sah selama penjelasan tidak digunakan untuk menutup pertanyaan mengenai tanggung jawab pemerintah. Mengakui kesulitan petugas tidak berarti meniadakan kewajiban memperbaiki logistik. Memahami keterbatasan anggaran tidak berarti menganggap semua prioritas belanja telah tepat. Menghormati prosedur administratif tidak berarti mengabaikan penilaian etis atas keputusan publik. Pemerintahan yang kuat tidak memerlukan pengkritik untuk selalu setuju; ia memerlukan sistem yang mampu membedakan kritik yang berguna, informasi yang keliru, dan persoalan yang harus segera ditangani.
Kepada kepala daerah yang menghadapi karhutla, tuntutan masyarakat sesungguhnya tidak berlebihan. Mereka tidak meminta gubernur memadamkan seluruh api dengan tangannya sendiri, menghapus risiko alam, atau menjamin bahwa setiap ancaman dapat dihindari. Mereka meminta sesuatu yang menjadi alasan mendasar keberadaan pemerintahan: kemampuan menggunakan kewenangan dan sumber daya untuk mengurangi bahaya yang dapat dicegah, menangani ancaman yang sedang berlangsung, dan memastikan bahwa masyarakat tidak ditinggalkan menghadapi dampaknya sendirian. Tuntutan tersebut mencakup kesiapsiagaan sebelum kebakaran, kecepatan respons ketika api muncul, keterbukaan ketika kapasitas tidak mencukupi, serta evaluasi setelah keadaan darurat berakhir. Ia juga menuntut kesediaan pemimpin mendengarkan orang yang mengingatkan bahwa kebijakan atau pelaksanaan di lapangan belum memadai.
Pada akhirnya, kualitas kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari cara seorang pejabat memahami makna kekuasaan. Jika jabatan dianggap terutama sebagai kedudukan yang harus dilindungi dari kritik, maka setiap pertanyaan berisiko dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kehormatan pribadi. Jika jabatan dipahami sebagai mandat untuk melayani kepentingan publik, kritik dapat diterima sebagai informasi yang membantu menguji apakah mandat tersebut telah dijalankan. Perbedaan itu menentukan apakah seorang pemimpin akan menghabiskan energinya untuk membela citra atau memperbaiki keadaan. Di tengah karhutla, perbedaan tersebut menjadi sangat konkret: apakah pemerintah lebih sibuk menjelaskan mengapa dirinya tidak patut disalahkan atau memastikan bahwa kekurangan air, logistik, personel, dan koordinasi benar-benar ditangani.
Kabut asap pada akhirnya akan berkurang ketika kondisi lingkungan berubah dan upaya pemadaman berhasil mengendalikan kebakaran. Pemberitaan mengenai kontroversi kepala daerah pun mungkin akan menghilang dari halaman depan. Namun, hilangnya asap dari pandangan tidak otomatis berarti persoalan telah selesai. Pertanyaan mengenai pengelolaan lahan, kesiapsiagaan, anggaran, penegakan hukum, dan kemampuan pemerintah belajar akan tetap relevan setelah perhatian publik beralih ke perkara lain. Jika pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab, bencana berikutnya berisiko menemukan institusi yang sama dengan kelemahan yang sama, hanya dengan pejabat dan pernyataan yang berbeda.
Di situlah ukuran paling mendasar dari kepemimpinan saat karhutla harus diletakkan. Bukan pada kemampuan seorang gubernur menghindari kontroversi, bukan pula pada kesempurnaan setiap kalimat yang disampaikannya, melainkan pada kesediaannya mempertanggungjawabkan kekuasaan melalui tindakan yang dapat diperiksa hasilnya. Empati tanpa kapasitas tidak cukup, tetapi kapasitas tanpa empati dapat membuat pemerintah kehilangan pemahaman tentang siapa yang seharusnya dilindungi. Prosedur tanpa penilaian etis dapat menghasilkan keputusan yang sah tetapi tidak peka, sedangkan pernyataan kesungguhan tanpa perubahan kebijakan hanya menambah kebisingan di tengah krisis. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang menggabungkan kompetensi, keterbukaan, dan rasa tanggung jawab, lalu menerjemahkan ketiganya menjadi perlindungan yang nyata.
Sebab, ketika udara menjadi ancaman, masyarakat tidak sedang meminta pemerintah menunjukkan bahwa kekuasaan masih berada di tangannya. Mereka sedang meminta bukti bahwa kekuasaan itu digunakan untuk sesuatu yang lebih penting daripada mempertahankan kewibawaan pejabat. Mereka ingin mengetahui bahwa suara mereka didengar, bahwa sumber daya publik digunakan untuk kepentingan bersama, dan bahwa bencana tidak akan dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban. Api mungkin berasal dari berbagai sebab dan tidak seluruhnya dapat dikendalikan oleh satu pemerintahan. Namun, cara negara mencegahnya, meresponsnya, dan melindungi manusia dari dampaknya merupakan persoalan kebijakan yang harus terus diuji. Di tengah kabut asap, ancaman terhadap kesehatan warga memang mendesak. Akan tetapi, ketika kekuasaan tidak lagi mampu mendengar penderitaan yang seharusnya menjadi dasar tindakannya, krisis yang muncul bukan hanya krisis lingkungan. Ia adalah krisis tanggung jawab publik.

Tinggalkan Balasan