Seruan untuk mempertahankan perdagangan bebas kembali terdengar di Asia Pasifik, kawasan yang selama beberapa dekade menjadikan keterhubungan ekonomi sebagai salah satu fondasi pertumbuhan. Namun, ketika Presiden China Xi Jinping meminta negara-negara mempertahankan pasar terbuka dan menolak proteksionisme, seruan itu datang dari dunia yang semakin sulit dipersatukan oleh kepentingan ekonomi semata. Perdagangan kini tidak hanya berkaitan dengan ekspor, impor, investasi, atau efisiensi produksi. Ia juga menjadi instrumen tekanan politik, strategi keamanan, persaingan teknologi, dan upaya negara-negara mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain.
Dalam pembukaan APEC CEO Summit di Shenzhen, China, pada 18 November, Xi menggambarkan ekonomi dunia sedang menghadapi melemahnya momentum pertumbuhan serta meningkatnya unilateralitas dan proteksionisme. Ia meminta negara-negara Asia Pasifik menentukan arah di tengah perubahan tatanan ekonomi internasional. Pesannya sederhana: keterbukaan membawa kemajuan, sementara penutupan pasar berisiko membuat negara kehilangan kesempatan berkembang. “Sejarah menunjukkan bahwa membuka pintu membawa kemajuan, sedangkan menutup pintu membuat negara tertinggal,” kata Xi.
Pernyataan itu mengandung prinsip ekonomi yang telah lama menjadi dasar kerja sama kawasan, tetapi juga membawa kepentingan China yang tidak dapat dipisahkan dari posisi negara tersebut dalam perdagangan internasional. China merupakan salah satu pusat produksi dan perdagangan terbesar dunia. Stabilitas akses pasar, kelancaran rantai pasok, serta kemampuan perusahaan China beroperasi di luar negeri memiliki arti penting bagi pertumbuhan ekonominya. Ketika hambatan perdagangan meningkat dan hubungan ekonomi semakin dipengaruhi pertimbangan keamanan nasional, keterbukaan bukan sekadar gagasan mengenai kemakmuran bersama. Ia juga menjadi kepentingan strategis bagi negara yang bergantung pada pasar global.
Di sinilah seruan Xi menjadi lebih menarik daripada sekadar pembelaan terhadap perdagangan bebas. China sedang menawarkan keterbukaan sebagai prinsip yang seharusnya dipertahankan ketika sebagian negara justru semakin berhati-hati terhadap hubungan ekonomi lintas batas. Namun, posisi tersebut juga mengharuskan Beijing menghadapi pertanyaan mengenai bagaimana keterbukaan dijalankan, seberapa luas akses yang diberikan kepada perusahaan asing, dan apakah prinsip yang disampaikan di forum internasional tercermin dalam kebijakan domestik. Seruan untuk membuka pasar memiliki bobot berbeda ketika datang dari negara yang juga berusaha melindungi kepentingan industri, mempertahankan daya saing teknologi, dan mengelola hubungan ekonomi dengan negara-negara yang semakin waspada terhadap pengaruhnya.
Xi meminta anggota APEC mempertahankan sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pusatnya. Ia juga mendorong perdagangan dan investasi yang bebas, menjaga rantai industri dan pasokan global, serta mempercepat pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik atau Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP). Gagasan itu telah menjadi agenda integrasi ekonomi jangka panjang APEC, yang beranggotakan 21 ekonomi dengan tingkat pembangunan, struktur industri, dan kepentingan perdagangan yang berbeda. Persoalannya bukan hanya bagaimana mengurangi hambatan, melainkan bagaimana membangun kesepakatan di antara negara-negara yang tidak selalu memiliki pandangan serupa mengenai aturan perdagangan, perlindungan industri, dan pembagian manfaat pertumbuhan.
FTAAP mencerminkan ambisi untuk memperluas integrasi ekonomi melampaui kesepakatan perdagangan yang sudah ada. Dalam pandangan Xi, upaya tersebut memerlukan pengurangan hambatan investasi, konektivitas yang lebih baik, serta penyesuaian terhadap perkembangan perdagangan digital dan perdagangan elektronik lintas negara. Kepabeanan yang lebih cerdas dan proses perdagangan yang efisien juga menjadi bagian dari agenda itu. Integrasi semacam ini dapat menurunkan biaya transaksi, memperluas akses perusahaan terhadap pasar, dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Namun, semakin dalam integrasi berlangsung, semakin besar pula kebutuhan untuk menyepakati standar, aturan data, perlindungan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh seluruh pihak.
Perbedaan kepentingan di kawasan membuat agenda tersebut tidak mudah diwujudkan. Negara dengan industri manufaktur kuat mungkin menginginkan akses pasar yang lebih luas, sedangkan negara yang industrinya masih berkembang dapat memerlukan perlindungan tertentu agar perusahaan domestik tidak kalah sebelum mampu bersaing. Negara yang mengandalkan ekspor komoditas juga memiliki kebutuhan berbeda dari ekonomi yang berpusat pada teknologi, jasa, atau produksi bernilai tambah tinggi. Keterbukaan dapat menciptakan peluang, tetapi peluang itu tidak otomatis dibagikan secara merata. Kemampuan memanfaatkan pasar bergantung pada infrastruktur, modal, teknologi, kualitas tenaga kerja, dan posisi suatu negara dalam rantai produksi.
Xi menyadari perbedaan tersebut dan mengatakan integrasi ekonomi perlu memperhitungkan tingkat pembangunan masing-masing negara. Ia menawarkan pasar domestik China sebagai peluang bagi perusahaan internasional, sekaligus menyatakan Beijing akan memperluas akses produk dan jasa asing serta meningkatkan impor produk berkualitas. Pemerintah China, menurut Xi, juga akan melanjutkan reformasi regulasi dan standar untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih terbuka dan dapat diprediksi, termasuk memperluas akses perusahaan asing di sektor manufaktur dan jasa secara bertahap.
Janji tersebut memiliki arti bagi perusahaan yang berusaha menavigasi pasar China, terutama ketika akses, regulasi, dan persaingan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan investasi. Pasar yang besar dapat menawarkan keuntungan signifikan, tetapi ukuran pasar saja tidak menjamin kemudahan berusaha. Kepastian regulasi, transparansi kebijakan, perlakuan terhadap perusahaan asing, dan konsistensi penerapan aturan turut menentukan apakah peluang yang ditawarkan dapat dimanfaatkan. Karena itu, keterbukaan yang disampaikan Xi bukan hanya soal meningkatkan arus barang dan modal, melainkan juga menyangkut kepercayaan terhadap lingkungan ekonomi yang menjadi tujuan investasi.
Di tengah perubahan ekonomi global, China juga berusaha mengarahkan pertumbuhan menuju industri berbasis inovasi, ekonomi digital, akal imitasi (AI), dan transisi hijau. Xi mengatakan ekonomi China tumbuh 4,6 persen dalam tiga triwulan pertama 2026, dengan dukungan pengembangan industri berbasis inovasi, peningkatan kualitas ekonomi, dan percepatan transisi hijau. Angka pertumbuhan tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa China masih memiliki daya tahan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Namun, pertumbuhan agregat tidak dengan sendirinya menjelaskan kualitas penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan, produktivitas, atau kemampuan rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi. Ukuran keberhasilan pembangunan semakin bergantung pada apa yang dapat dihasilkan pertumbuhan bagi masyarakat, bukan hanya seberapa besar angka yang dicapai.
Seruan Xi memperoleh dukungan senada dari Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ketiganya menyampaikan pesan mengenai pentingnya keterbukaan, dialog, dan kerja sama ketika ekonomi dunia menghadapi fragmentasi. Kesamaan bahasa itu menunjukkan bahwa perdagangan bebas masih memiliki daya tarik sebagai prinsip yang dapat mempertemukan negara dengan kepentingan berbeda. Namun, dukungan terhadap keterbukaan tidak berarti ketiganya memiliki tujuan yang sama, ataupun bahwa mereka sepakat mengenai bagaimana tatanan perdagangan internasional seharusnya dibentuk.
APEC CEO Summit berlangsung sebelum Konferensi Tingkat Tinggi APEC, yang mempertemukan para pemimpin ekonomi kawasan. Xi menjadi tuan rumah bagi Anwar, Putin, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Forum tersebut memberikan ruang bagi pertemuan ekonomi dan diplomasi ketika hubungan antarnegara semakin dipengaruhi oleh persaingan strategis. Kehadiran pemimpin dengan kepentingan yang berbeda memperlihatkan bahwa Asia Pasifik tetap menjadi kawasan yang membutuhkan kerja sama, sekaligus menjadi tempat persaingan kekuatan besar berlangsung.
Di tengah agenda itu, perdagangan bebas tidak lagi dapat dipisahkan dari pertanyaan mengenai siapa yang menetapkan aturan, siapa yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi pasar, dan siapa yang harus menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan ekonomi negara lain. Seruan untuk membuka pintu terdengar universal, tetapi setiap negara datang dengan kepentingan yang ingin dipertahankan di balik pintu tersebut.
Kepentingan Nasional di Balik Bahasa Kerja Sama
Anwar menawarkan penekanan yang sedikit berbeda dari Xi. Keterbukaan ekonomi, menurut perdana menteri Malaysia itu, tidak cukup dinilai dari pertumbuhan, investasi, atau besarnya perdagangan. Ia harus menghasilkan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat. Peluang ekonomi dan perubahan kehidupan warga, bukan sekadar angka pertumbuhan, menjadi ukuran pembangunan yang lebih berarti. Pesan itu membawa perdebatan perdagangan bebas keluar dari ruang kepentingan perusahaan dan pemerintah, menuju pertanyaan tentang distribusi manfaat ekonomi.
Pandangan Anwar mengingatkan bahwa pertumbuhan dan pemerataan bukan dua hal yang otomatis berjalan bersama. Sebuah negara dapat meningkatkan perdagangan, menarik investasi, dan memperbesar produksi tanpa memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat yang sebanding. Perusahaan yang memiliki modal, teknologi, akses pasar, dan kemampuan memenuhi standar internasional biasanya berada dalam posisi lebih baik daripada usaha kecil yang menghadapi keterbatasan pembiayaan dan kapasitas produksi. Ketika pasar semakin terbuka, persaingan dapat memperluas kesempatan bagi sebagian pelaku usaha sekaligus menekan pihak lain yang belum memiliki kemampuan untuk beradaptasi.
Karena itu, keterbukaan membutuhkan kebijakan yang memperhitungkan kondisi sosial dan ekonomi di dalam negeri. Persoalannya bukan semata-mata apakah sebuah negara menerima atau menolak perdagangan bebas, melainkan bagaimana negara tersebut memastikan perusahaan domestik, pekerja, dan masyarakat memiliki kemampuan untuk menghadapi perubahan. Tanpa dukungan pendidikan, infrastruktur, akses pembiayaan, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas, liberalisasi dapat menghasilkan ketimpangan kemampuan yang semakin besar. Pasar terbuka tidak menjamin persaingan yang setara ketika para pelakunya memulai dari kondisi yang berbeda.
Anwar juga menolak gagasan bahwa tekanan geopolitik harus membuat negara-negara Asia Pasifik memilih blok ekonomi yang saling berlawanan. Ia mengingatkan bahwa setiap negara dapat memperjuangkan kepentingan nasional tanpa meninggalkan kepentingan bersama. Pernyataan itu berkaitan dengan Visi Putrajaya APEC 2040, yang menghendaki kawasan Asia Pasifik terbuka, dinamis, tangguh, dan damai. Visi tersebut mengandung ambisi untuk mempertahankan kerja sama jangka panjang meskipun hubungan antarnegara semakin dipengaruhi oleh persaingan politik dan keamanan.
Tantangan bagi gagasan itu terletak pada perubahan cara negara memandang ketergantungan ekonomi. Rantai pasok yang dahulu dinilai berdasarkan efisiensi dan biaya kini juga dinilai berdasarkan risiko politik. Negara dan perusahaan berusaha mengurangi ketergantungan pada pemasok tertentu, mengamankan bahan baku strategis, dan menjaga akses terhadap teknologi yang dianggap penting bagi kepentingan nasional. Langkah-langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya mengurangi kerentanan. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, diversifikasi dapat berubah menjadi pemisahan ekonomi, sementara pembatasan yang awalnya ditujukan untuk sektor strategis dapat meluas ke hubungan perdagangan yang lebih besar.
Anwar mendorong penguatan rantai pasok tanpa menutup akses pasar, perluasan akses teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ia menilai negara berkembang seharusnya tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memperoleh kesempatan menjadi produsen dan inovator. Pernyataan itu menyentuh persoalan mendasar dalam struktur ekonomi global: pembagian peran yang tidak selalu setara antara negara yang menguasai teknologi dan negara yang menjadi pasar, penyedia bahan mentah, atau lokasi produksi dengan nilai tambah terbatas.
Perdagangan internasional dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi posisi sebuah negara dalam rantai nilai menentukan seberapa besar manfaat yang dapat diperolehnya. Menjadi bagian dari rantai pasok global tidak sama dengan memiliki kemampuan mengendalikan teknologi, menentukan standar, atau mengembangkan produk bernilai tinggi. Negara yang hanya mengandalkan produksi dengan margin rendah dapat tetap rentan terhadap perubahan harga, permintaan, dan keputusan perusahaan multinasional. Karena itu, ambisi Anwar agar negara berkembang menjadi produsen dan inovator menuntut kerja sama yang lebih dalam daripada sekadar membuka pasar.
Ia juga menekankan bahwa kerja sama teknologi perlu mencakup penelitian, pengembangan, dan inovasi bersama, bukan hanya transfer teknologi. Perbedaan tersebut penting. Transfer teknologi dapat memberikan akses terhadap pengetahuan atau perangkat yang telah dikembangkan pihak lain, tetapi kemampuan berinovasi memerlukan investasi berkelanjutan, tenaga ahli, lembaga penelitian, pendidikan, dan ekosistem industri. Tanpa kapasitas tersebut, teknologi yang diterima berisiko hanya digunakan tanpa kemampuan untuk mengembangkan, memperbaiki, atau menciptakan alternatif.
Pernyataan Anwar juga berkaitan dengan kebijakan nonblok aktif Malaysia. Ia menegaskan hak setiap negara berdaulat menentukan arah hubungan internasional berdasarkan prinsip dan kepentingan nasional. Sikap itu bukan berarti negara dapat menghindari seluruh tekanan geopolitik, melainkan berusaha mempertahankan ruang untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Dalam kondisi persaingan kekuatan besar, ruang tersebut semakin sulit dipertahankan karena keputusan mengenai teknologi, investasi, keamanan, dan perdagangan dapat membawa konsekuensi diplomatik.
Posisi Malaysia memperlihatkan bahwa kerja sama kawasan bukan berarti menghapus kepentingan nasional. Sebaliknya, negara-negara dapat menggunakan forum multilateral untuk menjaga ruang diplomasi sekaligus menghindari ketergantungan pada satu kekuatan. Namun, kemampuan menjalankan kebijakan semacam itu tidak sama bagi seluruh anggota APEC. Negara dengan ekonomi besar dan hubungan internasional yang luas memiliki pilihan lebih banyak daripada negara yang bergantung pada pasar, pembiayaan, atau teknologi dari mitra tertentu. Prinsip kedaulatan tetap berlaku, tetapi kemampuan mempertahankannya dalam praktik sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi.

Putin membawa persoalan fragmentasi ke dalam kerangka yang lebih langsung berkaitan dengan politik internasional. Ia mengatakan APEC penting sebagai ruang dialog dan kerja sama ketika risiko politik dan keamanan meningkat. “Yang sangat dibutuhkan adalah persatuan, bukan perpecahan. Kesetaraan, bukan hegemoni. Kemitraan, bukan isolasi. Dan dialog, bukan ultimatum,” kata Putin.
Bahasa tersebut memiliki kemiripan dengan seruan Xi dan Anwar, terutama dalam penolakan terhadap isolasi dan pembentukan blok yang saling berhadapan. Namun, pernyataan Putin juga harus dibaca dalam konteks hubungan Rusia dengan negara-negara Barat. Rusia menghadapi sanksi ekonomi yang diberlakukan setelah invasi ke Ukraina, dan Putin menggunakan forum internasional untuk menyampaikan bahwa tekanan tersebut tidak berhasil mencapai tujuan yang diharapkan negara-negara pemberi sanksi. Ia menyatakan Rusia tetap mampu mempertahankan perekonomian dan mengembangkan hubungan dengan mitra lainnya.
Pernyataan itu merupakan klaim politik yang sekaligus menyampaikan pesan kepada negara-negara yang tidak mengikuti kebijakan isolasi terhadap Rusia. Ketahanan ekonomi dalam menghadapi sanksi tidak sama dengan tidak adanya dampak sanksi. Kemampuan mempertahankan perdagangan, mengalihkan hubungan ekonomi, atau menemukan pasar baru dapat menunjukkan daya adaptasi, tetapi tidak dengan sendirinya mengukur keseluruhan biaya yang ditanggung perekonomian. Penilaian terhadap dampak sanksi memerlukan data mengenai perdagangan, investasi, teknologi, biaya produksi, dan perkembangan berbagai sektor, bukan hanya pernyataan bahwa ekonomi tetap berjalan.
Kehadiran Putin di Shenzhen juga memperlihatkan dimensi lain dari hubungan antara politik dan ekonomi. Para pebisnis yang sebelumnya berada dalam suasana tenang menjadi riuh ketika Putin memasuki ruangan. Mereka berusaha berswafoto dengan latar layar panggung yang menampilkan presiden Rusia tersebut. Respons itu menunjukkan bagaimana pemimpin politik dapat menjadi pusat perhatian dalam forum yang seharusnya berorientasi pada dunia usaha. Peristiwa tersebut tidak cukup untuk menjelaskan pandangan para pebisnis terhadap Rusia, tetapi memperlihatkan daya tarik simbolik seorang pemimpin dalam pertemuan internasional.
Antusiasme itu juga mengandung ironi. Forum bisnis membicarakan keterbukaan, investasi, dan kerja sama, tetapi perhatian peserta dapat beralih kepada figur yang membawa agenda politik dan geopolitik tersendiri. Dalam ekonomi yang semakin terhubung dengan diplomasi, batas antara kepentingan bisnis dan politik memang sulit dipisahkan. Pertemuan dengan pemimpin negara dapat membuka peluang, membangun hubungan, atau memberikan sinyal mengenai arah kebijakan. Namun, perhatian terhadap seorang tokoh tidak dapat disamakan dengan dukungan terhadap seluruh kebijakan negaranya.
Putin berharap pertemuan trilateral dengan Trump dan Xi, yang dijadwalkan berlangsung di sela-sela KTT APEC, dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Ia menyebut memiliki harapan besar terhadap potensi manfaat pertemuan tersebut. Jika terlaksana, pertemuan tiga pemimpin itu akan mempertemukan kepentingan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap perdagangan, keamanan, teknologi, dan arah politik global. Namun, pertemuan tingkat tinggi tidak otomatis menyelesaikan persoalan yang mendasari rivalitas mereka. Dialog dapat membuka ruang kompromi, tetapi hasilnya tetap bergantung pada kepentingan yang dibawa masing-masing pihak dan kesediaan mereka menerima batas tertentu.
Dalam konteks itu, APEC memiliki nilai yang tidak selalu terlihat melalui hasil pertemuan atau kesepakatan formal. Forum tersebut menyediakan ruang bagi negara-negara dengan kepentingan berbeda untuk tetap berbicara ketika hubungan bilateral atau multilateral lainnya menghadapi tekanan. Kemampuan mempertahankan dialog menjadi penting karena fragmentasi ekonomi tidak hanya berisiko menurunkan efisiensi perdagangan, tetapi juga mempersempit ruang bagi negara yang tidak memiliki kekuatan untuk menentukan aturan sendiri. Ketika negara-negara besar menggunakan akses pasar, teknologi, investasi, atau rantai pasok sebagai alat politik, negara yang lebih kecil dapat menghadapi pilihan yang semakin sulit.
Kehadiran Prabowo Subianto menjadi bagian dari konteks diplomasi tersebut. Ia tidak terlihat di lokasi hingga rangkaian pembukaan APEC CEO Summit selesai. Fakta itu tidak dengan sendirinya menjelaskan alasan ketidakhadirannya, tetapi tetap menjadi detail yang menarik dalam pertemuan yang menghadirkan sejumlah pemimpin penting. Indonesia merupakan ekonomi besar di Asia Tenggara dan memiliki kepentingan dalam menjaga hubungan dengan berbagai mitra perdagangan serta kekuatan global. Posisi Indonesia di tengah persaingan geopolitik menuntut konsistensi dalam diplomasi, terutama ketika kerja sama ekonomi kawasan berhadapan dengan tekanan untuk menentukan pilihan politik.
Bagi Indonesia, seruan mempertahankan keterbukaan bukan persoalan abstrak. Perdagangan, investasi, industrialisasi, akses teknologi, dan hubungan dengan pasar global berkaitan langsung dengan agenda pembangunan. Namun, keterbukaan juga perlu dibaca bersama kemampuan industri domestik untuk bersaing, kepentingan tenaga kerja, kebutuhan meningkatkan nilai tambah, dan upaya menghindari ketergantungan yang dapat membatasi ruang kebijakan. Prinsip perdagangan bebas dapat memberikan peluang, tetapi pemerintah tetap menghadapi pertanyaan tentang bagaimana mengelola peluang tersebut agar tidak hanya menguntungkan sektor atau kelompok yang sudah memiliki keunggulan.
Seruan Xi, Anwar, dan Putin memperlihatkan adanya kesamaan bahasa mengenai perlunya kerja sama, dialog, dan penolakan terhadap fragmentasi. Akan tetapi, kesamaan tersebut tidak menghapus perbedaan kepentingan maupun kontradiksi yang menyertai kebijakan masing-masing negara. Keterbukaan dapat menjadi prinsip bersama, tetapi penerapannya ditentukan oleh keputusan yang lebih konkret: akses pasar, aturan investasi, perlakuan terhadap perusahaan, kebijakan teknologi, dan kesediaan menerima persaingan.
Masa depan perdagangan Asia Pasifik tidak hanya bergantung pada seberapa sering para pemimpin menyerukan keterbukaan. Ia bergantung pada apakah negara-negara bersedia mempertahankan aturan yang dapat dipercaya ketika aturan itu tidak selalu menguntungkan mereka, membuka akses ketika kepentingan domestik menuntut perlindungan, dan membangun kerja sama yang tidak berhenti pada pernyataan diplomatik. Perdagangan bebas akan sulit bertahan sebagai prinsip jika setiap negara hanya mendukungnya ketika keuntungan berada di pihak sendiri.
Di Shenzhen, para pemimpin kembali menyampaikan bahwa kerja sama lebih baik daripada isolasi. Pernyataan itu terdengar masuk akal di tengah dunia yang semakin terpecah. Namun, tantangan sebenarnya bukan menyepakati bahwa pintu harus tetap terbuka. Tantangannya adalah menentukan siapa yang dapat masuk, dengan aturan apa, siapa yang berhak menentukan aturan itu, dan apakah mereka yang berada di dalam benar-benar memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.

Tinggalkan Balasan