Sebelum Badak Dipindahkan

Wacana pemindahan badak jawa ke Alas Purwo menguji dasar ilmiah, prioritas perlindungan habitat, dan tanggung jawab negara.

Ilustrasi seekor badak jawa (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional Ujung Kulon.

Ada sebuah ironi dalam upaya menyelamatkan badak jawa. Indonesia masih memiliki satu-satunya populasi liar spesies tersebut di dunia, tetapi seluruh individu yang tersisa hidup di satu kawasan konservasi. Selama puluhan tahun, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten menjadi tempat terakhir bagi satwa yang dahulu menjelajahi wilayah yang jauh lebih luas di Asia. Konsentrasi itu membuat setiap ancaman terhadap kawasan tersebut berpotensi menjadi ancaman bagi kelangsungan seluruh spesies. Pemerintah kini mempertimbangkan kemungkinan memindahkan sebagian badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur. Gagasan itu diperkenalkan sebagai cara mengurangi risiko kepunahan apabila bencana besar melanda Ujung Kulon. Namun, sebelum membicarakan pemindahan, pemerintah perlu menjawab persoalan yang lebih mendasar: apakah pilihan tersebut telah didukung penelitian yang cukup, ataukah gagasan mengenai lokasi tujuan sudah diperkenalkan sebelum kelayakannya dibuktikan?

Wacana itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, ketika menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November. Hashim mengemukakan kemungkinan memindahkan sejumlah badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo untuk mengurangi risiko kepunahan akibat gempa bumi, tsunami, atau bencana yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ia menilai konsentrasi seluruh populasi di satu kawasan membuat spesies tersebut rentan apabila terjadi peristiwa besar.

“Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” ujar Hashim dalam media briefing di COP31.

Hashim kemudian menyebut Alas Purwo sebagai kawasan yang dapat dipertimbangkan untuk menampung sebagian satwa tersebut. Dalam kesempatan yang sama, ia mengatakan pemerintah mencari investor melalui skema pendanaan konservasi untuk mendukung gagasan itu. Dengan demikian, pembicaraan mengenai pemindahan telah memasuki forum internasional sekaligus dikaitkan dengan upaya memperoleh pembiayaan.

Di sinilah persoalan kebijakan mulai terlihat. Gagasan mengenai pemindahan spesies yang sangat langka telah diperkenalkan kepada calon investor, sementara kelayakan kawasan tujuan masih harus diteliti. Hal ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pemerintah mengabaikan ilmu pengetahuan. Namun, urutan komunikasi tersebut layak dipertanyakan. Dalam konservasi, ketersediaan dana bukan ukuran utama kesiapan sebuah program. Pemindahan satwa tidak selesai ketika fasilitas dibangun atau individu berhasil dilepaskan di lokasi baru. Keberhasilan baru dapat dinilai dari kemampuan satwa bertahan hidup, memperoleh pakan, menyesuaikan diri, berkembang biak, dan membentuk populasi yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Kementerian Kehutanan kemudian memberikan penjelasan bahwa Alas Purwo belum ditetapkan sebagai lokasi habitat kedua. Menurut laporan Antara, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, mengatakan penyebutan Alas Purwo belum merupakan keputusan resmi mengenai penetapan lokasi ataupun pelaksanaan translokasi. Pemerintah juga belum menentukan jumlah individu yang akan dipindahkan, komposisi jantan dan betina, metode pemindahan, maupun jadwal pelaksanaannya.

Penjelasan tersebut memperjelas status wacana, tetapi belum menjawab pertanyaan mengenai dasar pemilihan Alas Purwo. Jika lokasi masih dalam tahap penjajakan, pemerintah perlu menjelaskan mengapa kawasan itu sudah diperkenalkan sebagai tujuan yang konkret. Apa hasil penelitian awal yang membuatnya layak dipertimbangkan? Apakah terdapat perbandingan dengan lokasi alternatif? Sejauh mana pembicaraan dengan calon investor telah berjalan, dan apakah pendanaan yang dicari ditujukan untuk penelitian atau pelaksanaan program? Pertanyaan-pertanyaan itu penting agar publik dapat membedakan antara penjajakan ilmiah, perencanaan kebijakan, dan promosi sebuah gagasan.

Kekhawatiran mengenai bencana di Ujung Kulon bukan persoalan remeh. Kawasan tersebut berada di sekitar Selat Sunda, wilayah yang memiliki aktivitas tektonik dan vulkanik. Gunung Anak Krakatau merupakan salah satu sumber bahaya yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan kebencanaan. Apabila gempa, tsunami, atau letusan berdampak besar terhadap habitat, seluruh populasi badak jawa dapat menghadapi ancaman pada waktu yang sama. Konsentrasi geografis membuat spesies ini tidak memiliki populasi liar lain yang dapat menjadi penyangga apabila terjadi kerusakan besar di habitat utamanya.

Dalam konservasi, membangun populasi kedua merupakan salah satu cara mengurangi kerentanan akibat konsentrasi tersebut. Populasi yang tersebar di kawasan berbeda tidak akan selalu menghadapi ancaman yang sama. Namun, manfaat itu bergantung pada kemampuan populasi baru untuk bertahan. Menempatkan sejumlah individu di kawasan yang belum terbukti sesuai tidak otomatis mengurangi risiko kepunahan. Pemindahan justru dapat menambahkan tekanan baru, mulai dari penangkapan dan pengangkutan hingga proses adaptasi di lingkungan yang berbeda.

Karena itu, perlu dibedakan antara tujuan membangun habitat kedua dan tindakan memindahkan satwa. Habitat kedua merupakan strategi konservasi jangka panjang. Translokasi hanyalah salah satu cara yang mungkin digunakan untuk membentuk populasi di lokasi baru. Pemerintah dapat meneliti suatu kawasan tanpa harus berkomitmen untuk memindahkan badak ke sana. Jika hasil penelitian tidak mendukung pilihan tersebut, pemerintah harus bersedia mengubah arah kebijakan. Keberhasilan program tidak boleh diukur dari terlaksananya pemindahan, melainkan dari tercapainya tujuan konservasi.

Kondisi populasi badak jawa membuat kehati-hatian itu semakin mendesak. Laporan State of the Rhino menyebut estimasi populasi sekitar 50 individu. Sementara itu, IUCN SSC Asian Rhino Specialist Group memperkirakan jumlahnya kurang dari 50 individu. Angka tersebut berasal dari rujukan dan periode yang perlu dibaca secara terpisah. Namun, keduanya menunjukkan bahwa jumlah badak jawa yang tersisa sangat terbatas.

Dalam populasi sekecil itu, setiap individu memiliki arti bagi kelangsungan spesies. Pemindahan beberapa ekor bukan tindakan administratif yang dapat dilakukan tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap populasi asal. Pemerintah harus mengetahui individu mana yang secara biologis memungkinkan untuk dipindahkan, bagaimana komposisi umur dan jenis kelaminnya, serta apakah pengambilan individu tersebut akan memengaruhi peluang reproduksi di Ujung Kulon. Kondisi kesehatan dan keragaman genetik juga harus masuk dalam perhitungan. Tanpa analisis populasi yang menyeluruh, jumlah satwa yang akan dipindahkan hanya akan menjadi angka tanpa dasar konservasi yang memadai.

Persoalan tersebut memperlihatkan mengapa pernyataan mengenai pencarian investor perlu disertai penjelasan yang lebih lengkap. Pendanaan dapat membantu penelitian, pengelolaan habitat, pemantauan, dan perlindungan satwa. Namun, ketika lokasi, jumlah individu, metode, serta jadwal belum ditentukan, pemerintah harus menjelaskan tahap pekerjaan yang sebenarnya hendak dibiayai. Investor tidak boleh menjadi alasan untuk mempertahankan pilihan lokasi yang belum terbukti layak. Sebaliknya, hasil penelitian harus dapat menentukan apakah gagasan itu diteruskan, diubah, atau dihentikan.

Pemerintah juga perlu menjelaskan dasar penilaian terhadap ancaman bencana. Kedekatan Ujung Kulon dengan Gunung Anak Krakatau memang relevan, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan tingkat bahaya yang dihadapi setiap bagian habitat. Penilaian perlu mempertimbangkan pemetaan wilayah rawan, skenario gempa dan tsunami, kondisi pesisir, serta persebaran badak di dalam kawasan. Tanpa informasi tersebut, ancaman bencana mudah menjadi alasan umum yang sulit digunakan untuk membandingkan pilihan kebijakan secara objektif.

Persoalan utama bukan apakah pemerintah boleh mempertimbangkan habitat kedua. Strategi itu memiliki alasan konservasi yang dapat dipahami. Yang perlu diuji adalah bagaimana pemerintah bergerak dari kekhawatiran terhadap bencana menuju pilihan lokasi dan kemungkinan pemindahan. Sebelum meminta dukungan pendanaan atau membicarakan pelaksanaan, pemerintah harus memperlihatkan bukti yang mendasari setiap tahap keputusan. Dalam upaya menyelamatkan spesies yang jumlahnya sangat sedikit, ketergesaan dapat menambah risiko yang justru hendak dikurangi.

Habitat Bukan Sekadar Lokasi

Sebuah taman nasional tidak otomatis menjadi habitat yang sesuai bagi setiap satwa liar. Tutupan hutan yang luas, keberadaan sungai, dan status kawasan konservasi tidak cukup untuk memastikan bahwa suatu spesies dapat hidup di dalamnya. Setiap satwa memiliki kebutuhan ekologis yang terbentuk melalui hubungan panjang dengan lingkungannya. Memindahkan satwa dari satu ekosistem ke ekosistem lain berarti memasukkannya ke dalam jaringan hubungan ekologis yang mungkin berbeda. Karena itu, kelayakan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat kedua badak jawa harus ditentukan melalui penelitian lapangan, bukan berdasarkan kesan bahwa hutan di ujung timur Pulau Jawa dapat menggantikan habitat di Ujung Kulon.

Kementerian Kehutanan mengakui bahwa kesesuaian Alas Purwo belum dipastikan. Dalam laporan Antara, Ristianto Pribadi menjelaskan bahwa penilaian harus mencakup jenis dan ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, luas habitat efektif, ruang jelajah, serta kondisi lingkungan. Kajian juga perlu memperhitungkan potensi konflik dengan manusia, interaksi dengan satwa setempat, persaingan sumber daya, risiko penularan penyakit, dan dampak terhadap keseimbangan ekosistem.

Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini jauh lebih rumit daripada menemukan kawasan berhutan yang cukup luas. Sebutan potensial hanya berarti suatu lokasi layak diperiksa lebih lanjut. Istilah itu tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh kebutuhan biologis badak jawa sudah terpenuhi. Pemerintah perlu membedakan hasil pengamatan awal dari hasil kajian yang benar-benar dapat menjadi dasar keputusan.

Badak jawa umumnya menghuni hutan hujan dataran rendah dan kawasan rawa dengan vegetasi rapat. Semak, perdu, tumbuhan pakan, sumber air, dan tempat berkubang merupakan bagian dari lingkungan yang mendukung kehidupannya. Kesesuaian habitat tidak hanya ditentukan oleh jumlah pohon atau luas tutupan hutan. Struktur vegetasi di bagian bawah hutan dan keberadaan tumbuhan yang dapat dimakan justru menjadi unsur penting dalam menilai apakah suatu kawasan mampu menopang kehidupan satwa tersebut.

Sebagai satwa pemakan tumbuhan dengan perilaku browser, badak jawa mengambil makanan dari dedaunan, ranting, dan batang kecil. Pola makan itu membuat komposisi tumbuhan pakan menjadi salah satu unsur utama penelitian. Para peneliti perlu mengidentifikasi jenis tumbuhan yang dikonsumsi, persebarannya, tingkat regenerasi, dan ketersediaannya sepanjang tahun. Mereka juga harus memperkirakan apakah sumber makanan tersebut cukup untuk mendukung jumlah individu yang direncanakan. Kawasan yang menyediakan pakan pada satu musim belum tentu mampu mempertahankan populasi ketika kondisi vegetasi berubah.

Luas administratif taman nasional juga tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran. Sebagian wilayah mungkin tidak sesuai untuk digunakan badak karena kondisi topografi, vegetasi, gangguan manusia, atau keterbatasan sumber daya. Karena itu, penelitian harus menentukan luas habitat efektif, bukan sekadar menghitung keseluruhan kawasan. Ruang jelajah satwa dan keterhubungan antarbagiannya juga perlu diperiksa. Jika habitat yang sesuai terpecah menjadi petak-petak kecil, kemampuan badak untuk bergerak dan memperoleh sumber daya dapat terganggu.

Air dan tempat berkubang merupakan kebutuhan lain yang harus dinilai berdasarkan kondisi nyata. Pemerintah perlu mengetahui apakah sumber air tersedia sepanjang tahun, bagaimana perubahan debitnya pada musim kemarau, dan apakah akses terhadapnya dapat dipertahankan tanpa gangguan. Demikian pula dengan kubangan, yang menjadi bagian dari perilaku alami badak. Pembangunan fasilitas buatan mungkin dapat membantu dalam keadaan tertentu, tetapi tidak boleh digunakan untuk menutupi ketidaksesuaian dasar suatu ekosistem.

Kondisi tanah, ketinggian, kemiringan lahan, suhu, dan kelembapan turut memengaruhi vegetasi serta penggunaan ruang oleh satwa. Faktor-faktor tersebut perlu dianalisis bersama, bukan dipisahkan dari penelitian pakan dan sumber air. Kesesuaian habitat merupakan hasil hubungan berbagai unsur. Sebuah kawasan mungkin memiliki sumber air yang cukup, tetapi tidak menyediakan vegetasi pakan dalam jumlah memadai. Kawasan lain mungkin memiliki tumbuhan yang sesuai, tetapi ruang jelajahnya terlalu terbatas atau terlalu dekat dengan aktivitas manusia.

Kehadiran badak jawa juga harus dinilai dalam kaitannya dengan satwa yang sudah hidup di Alas Purwo. Kawasan itu memiliki ekosistem dan keanekaragaman hayati yang perlu dijaga. Penambahan spesies besar dapat memengaruhi penggunaan ruang dan sumber daya. Penelitian harus memeriksa kemungkinan persaingan makanan, perubahan interaksi antarsatwa, serta risiko penyakit. Perlindungan satu spesies tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dampaknya terhadap spesies lain dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Risiko kesehatan membutuhkan perhatian tersendiri. Penangkapan dan pengangkutan badak besar dapat menimbulkan tekanan fisik maupun perilaku. Pemeriksaan sebelum pemindahan, prosedur pembiusan jika diperlukan, penanganan selama perjalanan, kesiapan menghadapi keadaan darurat, dan pemantauan setelah pelepasan harus dirancang oleh tenaga ahli satwa liar. Umur, kondisi kesehatan, status reproduksi, serta keragaman genetik setiap individu juga harus diperiksa sebelum pemerintah menentukan satwa yang mungkin dipindahkan.

Perpindahan antarkawasan membawa kemungkinan penularan penyakit dalam dua arah. Badak yang dipindahkan dapat membawa patogen ke lokasi tujuan, sementara lingkungan baru dapat mempertemukannya dengan penyakit atau parasit yang sebelumnya jarang dihadapinya. Karena itu, pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan sebagai formalitas sebelum pengangkutan. Protokol biosekuriti, pemantauan kesehatan, dan prosedur penanganan penyakit harus menjadi bagian dari rancangan konservasi sejak awal.

Keberhasilan juga bergantung pada kemampuan pengelola menjaga keamanan kawasan. Status taman nasional tidak dengan sendirinya menghilangkan ancaman perburuan atau gangguan manusia. Alas Purwo memerlukan sistem pengawasan, patroli, pemantauan, dan penegakan hukum yang mampu melindungi satwa dalam jangka panjang. Jika kapasitas tersebut belum tersedia, pemerintah harus memasukkannya ke dalam perhitungan kelayakan. Habitat yang secara ekologis sesuai tetap tidak dapat menopang populasi apabila satwa di dalamnya tidak terlindungi.

Kekhawatiran terhadap kemungkinan munculnya tekanan baru di Alas Purwo disampaikan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Banten. Ketua organisasi tersebut, Endang Kurnia, menolak apabila pemindahan dijadikan jalan pintas untuk menjawab ancaman bencana di Ujung Kulon. Dalam laporan Antara, ia mengingatkan bahwa kebijakan yang dilakukan atas nama penyelamatan dapat menimbulkan persoalan ekologis baru apabila tidak didasarkan pada kajian yang memadai.

“Kami menolak apabila pemindahan badak jawa dijadikan jalan pintas untuk menjawab persoalan ancaman bencana di Ujung Kulon. Jangan sampai atas nama penyelamatan, pemerintah justru mengambil kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan ekologis baru,” kata Endang.

Ia juga menuntut agar kebijakan mengenai spesies tersebut didasarkan pada penelitian yang transparan dan melibatkan ahli konservasi serta masyarakat setempat. Tuntutan itu relevan karena keputusan mengenai kawasan konservasi tidak berlangsung dalam ruang hampa. Ujung Kulon memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya, sementara Alas Purwo juga merupakan kawasan yang memiliki kepentingan pengelolaan tersendiri. Perubahan pengelolaan akibat kehadiran satwa baru dapat membawa konsekuensi bagi aktivitas masyarakat dan pekerjaan pengelola taman nasional.

Keberatan juga disampaikan Pemerintah Provinsi Banten. Antara melaporkan bahwa Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusumah, menolak wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo. Ia mengemukakan alasan yang berkaitan dengan upaya mempertahankan Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi dunia dan amanat turun-temurun masyarakat Baduy untuk menjaga kelestarian alam. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa perdebatan tidak hanya menyangkut pertimbangan teknis, tetapi juga hubungan masyarakat dengan kawasan tempat badak jawa bertahan.

Pandangan masyarakat dan organisasi perlu didengar, tetapi tidak dapat menggantikan penelitian ekologis. Sebaliknya, pernyataan pemerintah juga tidak dapat menggantikan bukti ilmiah. Perdebatan seharusnya diarahkan pada data yang dapat diperiksa: apakah Alas Purwo memenuhi kebutuhan biologis badak jawa, berapa luas habitat efektifnya, bagaimana daya dukungnya, dan apa dampak kehadiran satwa tersebut terhadap ekosistem yang sudah ada. Pemerintah perlu membuka metode dan hasil kajian agar penilaian tidak berhenti pada pernyataan yang saling berhadapan.

Ada pula alasan untuk memeriksa kembali sejarah pencarian habitat alternatif. Kementerian Kehutanan menyebut gagasan membangun habitat kedua telah dibicarakan sejak dekade 1980-an. Sejumlah lokasi pernah masuk dalam pembahasan, termasuk Gunung Honje, kawasan yang kini menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, serta Cikepuh. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa persoalan habitat kedua bukan gagasan yang baru muncul setelah pernyataan Hashim di COP31.

Justru karena pembahasan telah berlangsung selama beberapa dekade, pemerintah perlu menjelaskan hasil pekerjaan sebelumnya. Mengapa lokasi-lokasi tersebut pernah dipertimbangkan? Apa hasil penelitiannya? Apakah terdapat kendala ekologis, keterbatasan pengelolaan, persoalan pendanaan, atau hambatan kelembagaan? Penjelasan mengenai riwayat itu dapat membantu publik memahami apakah Alas Purwo merupakan pilihan yang muncul dari perkembangan pengetahuan atau sekadar pengalihan perhatian ke lokasi baru.

Pengalaman Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di Ujung Kulon juga disebut Kementerian Kehutanan sebagai salah satu bahan pembelajaran untuk pengembangan habitat kedua. Pengalaman tersebut relevan bagi penyusunan prosedur pengelolaan dan translokasi. Namun, keberhasilan atau pengalaman di dalam kawasan yang sama tidak otomatis membuktikan bahwa pemindahan ke taman nasional lain akan memiliki tingkat risiko serupa. Karakteristik lingkungan, jarak, kondisi habitat, dan kemampuan pengawasan dapat berbeda. Pemerintah harus menjelaskan bagian mana dari pengalaman tersebut yang dapat diterapkan di Alas Purwo dan bagian mana yang membutuhkan pendekatan baru.

Kajian kelayakan juga harus menyediakan ruang bagi temuan yang tidak mendukung pilihan pemerintah. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa pakan tidak mencukupi, habitat efektif terlalu sempit, risiko penyakit terlalu tinggi, atau pengelolaan keamanan tidak dapat dijamin, Alas Purwo tidak seharusnya dipaksakan menjadi lokasi translokasi. Hasil penelitian yang menyatakan suatu tempat tidak layak bukan kegagalan ilmiah. Justru itulah salah satu fungsi penelitian sebelum keputusan diambil.

Habitat kedua seharusnya dipilih berdasarkan kebutuhan badak jawa dan kemampuan ekosistem menopang kehidupan satwa tersebut. Pemerintah tidak boleh mengubah urutan itu dengan terlebih dahulu menetapkan lokasi, lalu mencari pembenaran melalui penelitian. Kajian yang kredibel harus dapat mengubah keputusan, termasuk membatalkan pilihan yang sebelumnya telah diumumkan. Dalam konservasi, kesediaan untuk menunda atau menghentikan rencana ketika bukti tidak mendukungnya merupakan bagian dari tanggung jawab ilmiah.

Tanggung Jawab yang Tak Bisa Dipindahkan

Badak jawa pernah memiliki wilayah persebaran yang jauh lebih luas daripada hutan di ujung barat Pulau Jawa. Satwa ini dahulu ditemukan di sejumlah wilayah Asia, termasuk India, Myanmar, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, Semenanjung Malaya, Sumatra, dan Jawa. Perburuan serta penyusutan habitat menghapus keberadaannya dari sebagian besar wilayah tersebut. Pada 2010, populasi badak jawa di Vietnam dinyatakan punah setelah individu terakhirnya dibunuh. Indonesia kemudian menjadi satu-satunya negara yang masih memiliki populasi liar spesies ini.

Sejarah tersebut memperlihatkan bahwa kepunahan tidak selalu terjadi melalui satu peristiwa besar. Ia dapat berlangsung bertahap, ketika habitat menyusut, perburuan mengurangi jumlah individu, dan populasi yang tersisa semakin terisolasi. Badak jawa merupakan salah satu contoh paling nyata dari akibat tekanan manusia terhadap satwa liar. Karena itu, kebijakan konservasi tidak cukup hanya berfokus pada satu ancaman yang paling mudah menarik perhatian. Negara harus bertanggung jawab atas keseluruhan kondisi yang membuat spesies tersebut kehilangan hampir seluruh wilayah persebarannya.

Perburuan ilegal juga memperlihatkan bahwa ancaman terhadap badak jawa tidak hanya datang dari alam. IUCN SSC Asian Rhino Specialist Group mencatat 26 kasus perburuan badak jawa sepanjang 2019–2023. Angka tersebut menunjukkan besarnya tekanan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia terhadap populasi yang jumlahnya sudah sangat terbatas. Karena itu, memindahkan sebagian badak ke habitat lain tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan konservasi. Tanpa penegakan hukum dan perlindungan yang konsisten, ancaman perburuan dapat terus membayangi upaya mempertahankan populasi spesies ini.

Dalam situasi seperti itu, pemerintah harus menjelaskan bagaimana perburuan dapat terjadi di kawasan konservasi, bagaimana pengawasan dijalankan, dan sejauh mana penegakan hukum mampu mencegah kejadian serupa. Publik perlu mengetahui apakah sistem patroli dan pemantauan telah diperbaiki, bagaimana kehilangan individu ditelusuri, serta apa langkah yang diambil untuk menutup celah pengamanan. Pernyataan bahwa perlindungan Ujung Kulon tetap menjadi prioritas tidak cukup jika tidak disertai informasi mengenai tindakan dan hasilnya.

Pemerintah juga perlu menjelaskan sumber daya yang dialokasikan untuk patroli, efektivitas pengawasan, penggunaan teknologi pemantauan, dan koordinasi antarlembaga. Setiap kehilangan individu harus diselidiki secara serius, sementara hasil penanganan perkara perlu disampaikan kepada publik sejauh tidak mengganggu proses hukum. Tanpa transparansi, masyarakat tidak dapat menilai apakah pemerintah benar-benar memperbaiki pengelolaan atau hanya mengulang komitmen yang sama.

Di sinilah wacana relokasi perlu ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab yang lebih luas. Membangun populasi kedua dapat mengurangi risiko akibat konsentrasi geografis, tetapi tidak menyelesaikan persoalan perburuan dengan sendirinya. Populasi di Alas Purwo pun akan memerlukan perlindungan dari ancaman manusia. Jika pemerintah tidak mampu menjamin keamanan di lokasi baru, pemindahan hanya akan memperluas wilayah yang harus dijaga tanpa memastikan bahwa satwa memperoleh perlindungan lebih baik.

Penguatan Ujung Kulon dan pengembangan populasi kedua sebenarnya bukan dua pilihan yang saling meniadakan. Keduanya dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Namun, pemerintah harus menjelaskan bagaimana kedua program itu akan berjalan, siapa yang bertanggung jawab, dan dari mana sumber dayanya berasal. Anggaran untuk habitat baru tidak boleh mengurangi kemampuan menjaga kawasan asal. Sebaliknya, kebutuhan memperkuat Ujung Kulon juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan risiko jangka panjang akibat seluruh populasi berada di satu tempat.

Menurut laporan Bloomberg Technoz, Direktur Forest dan Wildlife WWF-Indonesia, M. Ali Imron, menyatakan bahwa populasi liar kedua penting untuk mengurangi risiko kepunahan sekaligus memperluas peluang pemulihan badak jawa. Ia juga menekankan perlunya perlindungan habitat, pengamanan dari perburuan, pengelolaan vegetasi pakan, serta pemantauan kesehatan dan kondisi populasi. Pandangan itu mendukung pentingnya diversifikasi populasi, tetapi tidak dapat dibaca sebagai persetujuan otomatis terhadap Alas Purwo atau pelaksanaan pemindahan sebelum kajian selesai.

Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana pendanaan konservasi akan dikelola. Hashim menyatakan bahwa pemerintah mencari investor di COP31 untuk mendukung gagasan relokasi. Pembicaraan mengenai pendanaan tersebut menimbulkan pertanyaan yang lebih luas daripada sekadar berapa besar dana yang dapat dihimpun. Apakah dana akan digunakan untuk penelitian, pemulihan habitat, pembangunan fasilitas, pengamanan, pemindahan, atau seluruh tahapan? Siapa yang akan mengelolanya? Bagaimana penggunaannya diawasi? Dan berapa lama komitmen pembiayaan akan berlangsung?

Konservasi badak jawa tidak dapat bergantung pada pendanaan awal yang hanya cukup untuk membangun fasilitas atau membiayai proses pemindahan. Setelah satwa dilepas, pekerjaan justru berlanjut. Pengelola harus memantau kesehatan, perilaku, pergerakan, ketersediaan pakan, reproduksi, dan keamanan kawasan. Mereka juga harus memiliki kemampuan menghadapi keadaan darurat serta menangani perubahan kondisi habitat. Semua itu membutuhkan tenaga ahli, peralatan, dan biaya operasional yang berkelanjutan.

Jika pendanaan hanya tersedia untuk tahap awal, habitat kedua berisiko menjadi proyek yang berhasil dibangun secara administratif tetapi tidak mampu mempertahankan populasi. Pemerintah perlu menyampaikan perhitungan biaya jangka panjang, termasuk skenario ketika dukungan investor berkurang atau berhenti. Sumber pendanaan alternatif dan tanggung jawab anggaran negara harus dijelaskan sejak awal. Perlindungan spesies yang terancam punah tidak boleh bergantung sepenuhnya pada minat pihak swasta atau perubahan prioritas pendonor.

Pembagian kewenangan juga perlu diperjelas. Hashim menyampaikan gagasan tersebut dalam kapasitasnya sebagai utusan khusus presiden, sedangkan Kementerian Kehutanan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan konservasi. Pemerintah harus menjelaskan siapa yang bertugas memimpin penelitian, menetapkan standar kelayakan, mengambil keputusan mengenai translokasi, mengelola pendanaan, dan mengawasi pelaksanaan. Tanpa pembagian peran yang jelas, tanggung jawab dapat tersebar di antara banyak lembaga sementara tidak ada pihak yang secara tegas memikul kewajiban atas hasil akhirnya.

Pernyataan pejabat dalam forum internasional dapat membuka pembicaraan, tetapi tidak dapat menggantikan mekanisme pengambilan keputusan. Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum, dokumen kajian, prosedur pengawasan, dan lembaga yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini semakin penting karena keputusan tersebut menyangkut satwa yang jumlahnya sangat sedikit dan tidak memiliki populasi liar lain sebagai cadangan. Jika terjadi kegagalan, konsekuensinya tidak hanya menyangkut reputasi program atau penggunaan anggaran, tetapi juga kelangsungan spesies.

Keterlibatan masyarakat merupakan bagian lain dari tanggung jawab pemerintah. Ujung Kulon dan Alas Purwo bukan ruang kosong yang hanya berisi satwa dan vegetasi. Keduanya berada dalam lingkungan sosial dengan sejarah, kepentingan, dan aktivitas masyarakat yang berbeda. Pemerintah perlu menjelaskan kemungkinan perubahan pengelolaan kawasan, dampak terhadap kegiatan masyarakat, serta mekanisme untuk menyampaikan keberatan dan pengetahuan lokal. Partisipasi publik tidak boleh dibatasi pada sosialisasi setelah pilihan kebijakan ditetapkan.

Penolakan GMNI Banten dan Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap masa depan Ujung Kulon. Pemerintah perlu menanggapi keberatan tersebut melalui data dan penjelasan, bukan dengan menganggapnya sebagai hambatan terhadap konservasi. Namun, pihak yang menolak pemindahan juga perlu mengakui bahwa populasi tunggal memang memiliki kerentanan tersendiri. Perdebatan yang bertanggung jawab harus mengakui kedua persoalan: risiko akibat seluruh populasi terkonsentrasi di satu kawasan dan risiko yang mungkin muncul apabila satwa dipindahkan ke lingkungan yang belum terbukti sesuai.

Menurut laporan Antara, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa DPR akan mengkaji kelebihan dan kekurangan wacana pemindahan melalui Komisi IV bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah. Pembahasan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk menguji kebijakan secara lebih terbuka. Namun, pengawasan parlemen seharusnya tidak berhenti pada pertukaran pendapat atau pernyataan dukungan dan penolakan. DPR perlu meminta dokumen penelitian, dasar pemilihan lokasi, analisis risiko, rencana pendanaan, dan mekanisme pengawasan. Hasil pembahasan juga perlu disampaikan kepada publik agar keputusan tidak hanya diketahui oleh lembaga pemerintah.

Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab sebelum pemerintah mempertimbangkan pelaksanaan translokasi. Berapa jumlah individu yang dapat dipindahkan tanpa melemahkan populasi asal? Bagaimana komposisi umur dan jenis kelamin ditentukan? Apakah kawasan tujuan telah terbukti memiliki daya dukung yang memadai? Siapa yang bertanggung jawab atas pemantauan kesehatan dan reproduksi? Bagaimana keamanan satwa dijamin? Pertanyaan tersebut bukan hambatan birokratis. Semuanya merupakan bagian dari persyaratan untuk memastikan bahwa tindakan konservasi tidak menimbulkan risiko yang lebih besar daripada ancaman yang hendak diatasi.

Pemerintah juga harus menjelaskan skenario kegagalan. Apa yang akan dilakukan jika badak tidak mampu beradaptasi? Bagaimana pengelola menangani penyakit atau penurunan kondisi kesehatan? Apa langkah yang tersedia jika reproduksi tidak terjadi atau sumber pakan ternyata tidak mencukupi? Apakah terdapat prosedur untuk mengevaluasi ulang program dan mengubah pengelolaan? Rencana konservasi yang bertanggung jawab harus memperhitungkan kemungkinan hasil yang tidak sesuai harapan. Keputusan tidak boleh hanya disiapkan berdasarkan skenario keberhasilan.

Sementara itu, mitigasi bencana di Ujung Kulon harus berjalan dengan dasar yang terukur. Pemerintah perlu memetakan wilayah yang berpotensi terdampak tsunami, mengidentifikasi bagian habitat yang paling rentan, dan menyusun prosedur tanggap darurat yang mempertimbangkan perilaku badak jawa. Data geologi, pemodelan tsunami, kondisi pesisir, serta persebaran satwa perlu dianalisis bersama. Kedekatan kawasan dengan Gunung Anak Krakatau tidak cukup untuk menjelaskan tingkat risiko setiap bagian habitat. Penilaian yang lebih rinci dapat membantu pemerintah menentukan tindakan perlindungan yang sesuai tanpa bergantung pada perkiraan umum.

Ukuran keberhasilan konservasi pada akhirnya tidak boleh ditentukan oleh jumlah investor, luas lahan yang disiapkan, atau berapa cepat satwa dipindahkan. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan populasi untuk bertahan, peluang reproduksi, terjaganya keragaman genetik, keamanan individu, dan keberlanjutan ekosistem. Semua itu membutuhkan waktu, pemantauan yang konsisten, serta kesediaan pemerintah membuka hasil evaluasi, termasuk ketika hasilnya tidak sesuai dengan target awal.

Pembangunan habitat kedua dapat menjadi bagian penting dari masa depan badak jawa. Namun, gagasan itu hanya memiliki arti apabila didasarkan pada penelitian yang terbuka, lokasi yang terbukti layak, pengelolaan yang siap, dan pembiayaan yang berkelanjutan. Jika Alas Purwo tidak memenuhi persyaratan, pemerintah harus bersedia menunda atau mencari alternatif lain. Jika translokasi akhirnya dinilai perlu, keputusan tersebut harus disertai perlindungan terhadap populasi asal dan jaminan pengelolaan jangka panjang di lokasi tujuan.

Ujung Kulon tetap menjadi tempat terakhir badak jawa bertahan di alam liar. Alas Purwo mungkin kelak menjadi bagian dari upaya memperluas peluang hidup spesies tersebut, tetapi kemungkinan itu harus dibuktikan melalui penelitian dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Negara tidak dapat menyerahkan tanggung jawab konservasi kepada investor, menjadikan pemindahan sebagai ukuran keberhasilan, atau menganggap penetapan sebuah kawasan sebagai habitat baru sudah cukup untuk menyelamatkan spesies.

Sebelum berbicara tentang memindahkan badak, pemerintah harus menunjukkan bahwa ia mampu melindungi badak di tempat mereka masih hidup. Tanggung jawab itu tidak dapat dipindahkan bersama satwanya.

Comments

Tinggalkan Balasan