Pemerintah Siapkan Bantuan Tunai Rp 22 Triliun untuk Keluarga Berpenghasilan Rendah, Pekerja
Pemerintah telah menyepakati anggaran sebesar Rp 22 triliun untuk program bantuan tunai segera disalurkan kepada keluarga berpenghasilan rendah dan pekerja, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin.
Namun, menteri menolak menanggapi ketika ditanya apakah program tersebut mengisyaratkan kenaikan harga bahan bakar bersubsidi dalam waktu dekat.
Iklan
Dia memang menjelaskan bahwa program bantuan tunai merupakan bagian dari “pergeseran” belanja subsidi BBM.
Sri Mulyani mengatakan perusahaan pos negara Pos Indonesia akan menyalurkan Rp 12,4 triliun kepada 20,65 juta keluarga berpenghasilan rendah atau masing-masing Rp 600.000 dalam dua tahap. Kementerian Sosial akan mengawasi distribusinya.
“Presiden juga menginstruksikan kami untuk membantu 16 juta pekerja yang gaji bulanannya maksimal Rp 3,5 juta, dengan total anggaran Rp 9,6 triliun,” katanya seraya menambahkan bahwa menteri tenaga kerja akan bertanggung jawab untuk melaksanakan program ini.
Dia mengatakan program, yang akan dimulai akhir pekan ini, dimaksudkan untuk meredam kenaikan harga dan menjaga daya beli di antara yang paling rentan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk menyisihkan 2 persen dana dari pemerintah pusat untuk digunakan pada subsidi transportasi umum, yang semakin memicu spekulasi bahwa harga bahan bakar akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat.
Presiden Joko Widodo telah mengindikasikan bahwa pemerintahnya sedang mempertimbangkan untuk menaikkan harga produk bahan bakar bersubsidi untuk mengurangi tekanan pada anggaran negara setelah terungkap bahwa biaya untuk menjaga bahan bakar dan listrik yang terjangkau dapat melebihi pagu anggaran sebesar Rp 502 triliun ($ 34 miliar) ini tahun sendirian.
Indonesia sangat mensubsidi produk bahan bakar, seperti produk bensin yang disebut Pertalite yang dijual dengan harga serendah Rp 7.650 [$0,5] per liter
