Bahlil dorong B50 dan E20 untuk kurangi impor energi dan capai kemandirian nasional

Pemerintah juga kaji CNG sebagai substitusi LPG di tengah ketergantungan impor energi rumah tangga.

Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 27 April 2026. Foto oleh Fathur Rochman/Antara

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan arah kebijakan energi nasional yang semakin fokus pada kemandirian melalui pengembangan bahan bakar nabati. Pemerintah saat ini mendorong implementasi biodiesel B50 dan bioetanol E20 sebagai bagian dari strategi besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Bahlil menyampaikan bahwa ketahanan energi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah dinamika global yang tidak menentu. Ia menilai bahwa ketegangan geopolitik dunia, termasuk yang terjadi di kawasan Timur Tengah, berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi jika Indonesia tidak melakukan langkah antisipatif sejak dini.

Dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, Bahlil menjelaskan bahwa terdapat tiga langkah utama yang harus dilakukan pemerintah untuk menghadapi tantangan energi global. Pertama adalah mengoptimalkan produksi minyak dan gas bumi nasional atau lifting. Kedua, melakukan diversifikasi energi melalui pengembangan biodiesel B50. Ketiga adalah mendorong penggunaan bioetanol E20 sebagai campuran bahan bakar bensin.

Menurutnya, implementasi B50 menjadi salah satu langkah strategis karena dapat menekan impor solar dalam jumlah signifikan. Sementara itu, pengembangan E20 diharapkan mampu memperkuat substitusi energi berbasis fosil dengan energi yang lebih ramah lingkungan dan berbasis sumber daya domestik.

Bahlil menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Ia juga menyebut bahwa perkembangan ini telah dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari koordinasi kebijakan strategis sektor energi.

Selain pengembangan bahan bakar nabati, pemerintah juga tengah mengkaji alternatif lain untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor, khususnya liquefied petroleum gas (LPG). Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai substitusi LPG di sektor rumah tangga dan industri.

Bahlil menjelaskan bahwa kajian mengenai CNG masih berada dalam tahap konsolidasi lintas sektor. Pemerintah, kata dia, sedang melakukan finalisasi untuk memastikan bahwa teknologi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap pengurangan impor energi.

Ia menyoroti bahwa konsumsi LPG nasional saat ini mencapai sekitar 8,6 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton. Kondisi ini membuat Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Oleh karena itu, pemerintah terus mencari solusi alternatif yang dapat memperkuat pasokan energi nasional dari dalam negeri. CNG dinilai menjadi salah satu opsi yang potensial karena bahan bakunya berasal dari gas domestik, sehingga tidak bergantung pada pasar internasional.

“Sekarang lagi dalam pembahasan, yang tadi saya laporkan adalah kita membuat CNG. Tapi ini masih dalam pembahasan, saya harus finalisasi. Ini salah satu alternatif terbaik untuk mendorong kemandirian energi kita di sektor LPG,” ujar Bahlil.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa upaya penguatan kemandirian energi tidak hanya bergantung pada satu instrumen kebijakan. Pemerintah juga terus mendorong optimalisasi sektor minyak dan gas bumi serta pengembangan energi baru dan terbarukan lainnya sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi nasional.

Di tengah berbagai upaya tersebut, Bahlil memastikan bahwa kondisi pasokan energi nasional saat ini masih berada dalam keadaan aman. Ia menyebut bahwa stok bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, baik solar maupun bensin, berada di atas standar minimum nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, stabilitas pasokan ini menjadi indikator bahwa sistem energi nasional masih mampu bertahan menghadapi tekanan eksternal, termasuk gangguan geopolitik global yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

“Baik dari sisi BBM produk, baik solar maupun bensin, dari semua spek, alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional. Jadi, sudah hampir dua bulan ketika kejadian geopolitik di Timur Tengah dengan Selat Hormuz, kita masih stabil,” kata Bahlil.

Selain BBM, kondisi serupa juga terjadi pada stok minyak mentah atau crude yang digunakan untuk mendukung operasional kilang di dalam negeri. Bahlil menyebut bahwa ketersediaan minyak mentah nasional masih berada dalam posisi aman dan tidak mengalami gangguan signifikan meskipun rantai pasok global sedang mengalami tekanan.

Ia menegaskan bahwa stabilitas ini menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menjaga ketahanan energi jangka pendek sambil terus memperkuat strategi jangka panjang melalui diversifikasi energi.

“Menyangkut crude kita dalam rangka pengembangan refinery, juga alhamdulillah stoknya di atas standar minimum nasional. Jadi relatif tidak ada masalah,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Kombinasi antara optimalisasi produksi dalam negeri, pengembangan bahan bakar nabati, serta pemanfaatan gas domestik menjadi pilar utama dalam strategi energi nasional.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap ketergantungan terhadap impor energi dapat terus ditekan secara bertahap, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika pasar energi global yang semakin tidak pasti.

Related

Tinggalkan Balasan

Popular