Pemerintah melaporkan capaian positif dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2025. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang digelar di Jakarta, Senin, Muhaimin menyebut bahwa persentase kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Penurunan ini setara dengan sekitar 0,48 persen penduduk yang berhasil keluar dari kategori kemiskinan ekstrem.
“Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem berhasil turun. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas,” ujar Muhaimin.
Capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa berbagai kebijakan pemerintah mulai menunjukkan hasil, meskipun tantangan struktural masih membayangi.
Penurunan kemiskinan ekstrem 2025 ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L), serta melibatkan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program.
Muhaimin menegaskan bahwa orkestrasi kebijakan menjadi kunci utama dalam mempercepat penanganan kemiskinan. Pendekatan ini memungkinkan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi berjalan lebih terintegrasi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dalam instruksi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat ditunjuk sebagai koordinator utama yang bertanggung jawab memimpin pencapaian target nasional.
Sebanyak 47 kementerian dan lembaga, serta seluruh pemerintah daerah di Indonesia, dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Skala koordinasi yang luas ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem merupakan agenda prioritas nasional.
Namun demikian, di balik capaian positif tersebut, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi.
Muhaimin mengungkapkan bahwa lebih dari 774 ribu keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1—kategori masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah—masih belum tersentuh program bantuan.
Kelompok ini umumnya berada di wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi, seperti Kulon Progo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur.
Distribusi geografis ini menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem masih terkonsentrasi di daerah tertentu yang memerlukan pendekatan khusus.
Selain itu, sekitar 8,1 persen keluarga miskin dilaporkan belum menerima bantuan sama sekali. Sementara itu, 60,2 persen keluarga dalam desil 1 baru menerima satu hingga dua jenis program bantuan.
Kondisi ini mengindikasikan bahwa cakupan program belum merata dan masih memerlukan optimalisasi. Ketimpangan dalam distribusi bantuan berpotensi menghambat percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Penurunan kemiskinan ekstrem 2025 menjadi bukti bahwa intervensi pemerintah mulai memberikan dampak nyata. Namun, keberlanjutan capaian tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjangkau kelompok yang belum tersentuh.
Dalam konteks ini, validitas data menjadi faktor krusial. Pemerintah perlu memastikan bahwa data penerima bantuan akurat dan terus diperbarui agar program tepat sasaran.
Selain itu, integrasi sistem informasi antar kementerian dan pemerintah daerah juga menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih program.
Muhaimin menekankan bahwa pendekatan pemberdayaan harus berjalan seiring dengan bantuan sosial. Artinya, program tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Pendekatan ini mencakup pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan demikian, masyarakat yang sebelumnya berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem dapat memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Namun, tantangan tidak hanya datang dari aspek distribusi program. Faktor eksternal seperti inflasi, fluktuasi harga pangan, dan ketidakpastian ekonomi global juga dapat memengaruhi tingkat kemiskinan.
Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan harus bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi.
Penurunan kemiskinan ekstrem 2025 juga mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, menjadi fondasi dalam mencapai target nasional.
Dalam jangka panjang, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari penurunan angka statistik, tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan.
Pemerintah diharapkan terus memperkuat kebijakan yang berbasis data dan bukti, serta memastikan transparansi dalam pelaksanaan program.
Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Dengan langkah yang tepat, target penghapusan kemiskinan ekstrem bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.
Namun, upaya tersebut membutuhkan konsistensi, komitmen, dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan.
Penurunan kemiskinan ekstrem 2025 menjadi awal yang baik, tetapi perjalanan menuju penghapusan kemiskinan secara menyeluruh masih panjang.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama yang paling rentan, mendapatkan akses yang adil terhadap program bantuan dan peluang ekonomi.
Jika hal ini dapat diwujudkan, maka upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya akan berhasil secara statistik, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat Indonesia.
