Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen kembali menegaskan bahwa Greenland bukan untuk dijual dan negaranya siap mempertahankan setiap jengkal wilayah Kerajaan Denmark setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan bahwa Washington seharusnya menguasai pulau Arktik tersebut. Pernyataan kedua pemimpin itu menjadi salah satu isu yang mencuri perhatian di sela-sela KTT NATO di Ankara, Turki, sekaligus menunjukkan bahwa perselisihan mengenai masa depan Greenland masih menjadi sumber ketegangan di antara dua sekutu lama dalam aliansi pertahanan Atlantik Utara.
Berbicara kepada wartawan pada Rabu, Frederiksen menolak secara tegas gagasan bahwa Greenland dapat dialihkan kepada Amerika Serikat. Ia menekankan bahwa pulau yang memiliki status wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark itu tetap berada di bawah kedaulatan Denmark dan masa depannya hanya dapat ditentukan oleh rakyat Greenland bersama pemerintah Denmark.
“Greenland bukan untuk dijual,” kata Frederiksen. Ketika ditanya bagaimana respons Denmark apabila wilayah tersebut diserang, ia menegaskan bahwa pemerintahnya akan mempertahankan seluruh wilayah kerajaan.
“Kami akan mempertahankan Kerajaan Denmark. Kami siap mempertahankan setiap jengkal wilayah NATO, termasuk wilayah kami sendiri,” ujarnya.
Pernyataan Frederiksen muncul hanya beberapa jam setelah Trump kembali menghidupkan ambisinya terhadap Greenland. Dalam pernyataannya di sela-sela KTT NATO, presiden Amerika Serikat itu mengatakan Greenland memiliki arti strategis yang sangat penting bagi keamanan global dan karena itu seharusnya berada di bawah kendali Washington.
“Greenland adalah persoalan besar bagi kami. Kami membutuhkannya untuk melindungi dunia, bukan hanya Amerika Serikat, dan pulau itu sangat penting. Itu juga tidak membantu Denmark,” kata Trump.
Komentar tersebut menghidupkan kembali perdebatan yang telah berlangsung sejak awal masa jabatan keduanya. Pada Januari lalu, Trump bahkan sempat mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk mengambil alih Greenland apabila upaya diplomatik tidak membuahkan hasil.
Pernyataan itu memicu kekhawatiran besar di Kopenhagen. Pemerintah Denmark dilaporkan menyusun berbagai skenario darurat, termasuk rencana menghancurkan landasan udara di Greenland apabila terjadi invasi Amerika Serikat guna mencegah fasilitas tersebut dimanfaatkan pasukan asing. Frederiksen saat itu juga secara terbuka mempertanyakan sejauh mana Amerika Serikat masih dapat dipandang sebagai sekutu yang dapat dipercaya.
Namun dalam beberapa bulan terakhir, pendekatan Washington mulai bergeser. Alih-alih terus mengedepankan ancaman militer, pemerintahan Trump memilih jalur negosiasi untuk memperluas pengaruh Amerika Serikat di Greenland.
Menurut sejumlah pejabat Barat, Washington mengajukan beberapa tuntutan kepada Denmark, termasuk memperoleh akses ke tiga pangkalan militer tambahan di Greenland, hak veto efektif terhadap investasi strategis berskala besar di pulau tersebut, serta memperluas kehadiran diplomatik melalui pembukaan konsulat yang lebih besar di Nuuk, ibu kota Greenland.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa kepentingan Amerika Serikat terhadap Greenland tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup pengaruh politik, ekonomi, dan penguasaan jalur strategis di kawasan Arktik yang semakin penting akibat perubahan iklim dan meningkatnya aktivitas pelayaran internasional.
Greenland selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu kawasan dengan nilai strategis tertinggi di dunia. Letaknya berada di antara Amerika Utara dan Eropa serta menghadap langsung ke Samudra Arktik. Selain menjadi lokasi penting bagi sistem peringatan dini rudal dan operasi militer NATO, pulau terbesar di dunia itu juga diyakini menyimpan cadangan mineral kritis yang sangat dibutuhkan industri teknologi modern, termasuk logam tanah jarang.
Meningkatnya perhatian terhadap Greenland juga tidak dapat dipisahkan dari rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat, Rusia, dan China di kawasan Arktik. Ketiga negara berlomba memperkuat kehadiran militer maupun investasi ekonomi di wilayah yang diperkirakan akan semakin terbuka akibat mencairnya lapisan es.
Ironisnya, tekanan yang datang dari Washington justru dinilai mempererat hubungan antara Greenland dan Denmark. Selama beberapa tahun terakhir, sebagian kalangan politik Greenland mendorong kemerdekaan penuh dari Denmark. Namun pernyataan Trump membuat pemerintah daerah dan pemerintah Denmark semakin sering menampilkan sikap bersama dalam menghadapi tekanan dari Amerika Serikat.
Frederiksen menegaskan bahwa Greenland merupakan bagian dari negara yang berdaulat sehingga setiap pihak wajib menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Denmark.
“Kami adalah negara yang berdaulat dan kami membutuhkan semua pihak untuk menghormati integritas teritorial serta kedaulatan kami,” katanya.
Ia juga menyinggung Pasal 5 NATO, yang menjadi fondasi utama aliansi tersebut. Ketentuan itu menyatakan bahwa serangan terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota NATO.
“Pasal 5 adalah jaminan keamanan kami,” ujar Frederiksen.
Pernyataan tersebut memiliki makna politik yang kuat mengingat Amerika Serikat sendiri merupakan anggota paling berpengaruh di NATO. Dengan mengutip Pasal 5, Frederiksen secara tidak langsung mengingatkan bahwa setiap ancaman terhadap wilayah Denmark, termasuk Greenland, akan menyentuh komitmen pertahanan kolektif aliansi.
Dukungan terhadap posisi Denmark juga datang dari Uni Eropa. Komisi Eropa menegaskan bahwa masa depan Greenland sepenuhnya merupakan hak rakyat Greenland dan Denmark untuk menentukannya tanpa campur tangan negara lain.
Juru bicara Komisi Eropa, Olof Gill, mengatakan keputusan mengenai masa depan Greenland hanya dapat diambil oleh Greenland dan Denmark.
“Integritas teritorial, kedaulatan nasional, dan tidak dapat diganggunya perbatasan merupakan prinsip-prinsip dasar hukum internasional,” katanya.
Pernyataan Uni Eropa memperlihatkan semakin solidnya dukungan negara-negara Eropa terhadap Denmark setelah komentar terbaru Trump. Sejumlah diplomat menilai bahwa isu Greenland kini tidak lagi sekadar persoalan bilateral antara Washington dan Kopenhagen, melainkan telah berkembang menjadi persoalan yang menyangkut prinsip-prinsip hukum internasional dan stabilitas kawasan Atlantik Utara.
Bagi NATO, polemik mengenai Greenland muncul pada saat yang sensitif. Aliansi tersebut sedang berupaya memperkuat persatuan menghadapi meningkatnya ancaman keamanan dari Rusia dan dinamika geopolitik global. Namun perbedaan pandangan mengenai Greenland berpotensi menimbulkan ketegangan baru di antara negara-negara anggota.
Meski hubungan pertahanan Amerika Serikat dan Denmark tetap berlangsung erat, pernyataan Trump menunjukkan bahwa kepentingan strategis Washington di kawasan Arktik masih menjadi prioritas utama pemerintahannya. Di sisi lain, sikap tegas Frederiksen menegaskan bahwa Denmark tidak memiliki niat untuk mengubah status Greenland ataupun membuka ruang bagi negosiasi mengenai kedaulatan wilayah tersebut.
Dengan kedua pihak tetap mempertahankan posisi masing-masing, isu Greenland diperkirakan akan terus menjadi salah satu topik paling sensitif dalam hubungan transatlantik. Bagi Denmark, Greenland bukan sekadar pulau yang kaya sumber daya alam atau memiliki nilai strategis militer, melainkan bagian integral dari kerajaan yang, menurut Frederiksen, akan dipertahankan “setiap jengkalnya” di bawah payung pertahanan NATO dan prinsip hukum internasional.
