Australia semakin memperkuat jaringan aliansi keamanan di kawasan Pasifik Selatan di tengah meningkatnya persaingan strategis dengan China, dengan Perdana Menteri Anthony Albanese memanfaatkan kunjungan diplomatik intensif ke sejumlah negara kepulauan untuk mempererat kerja sama pertahanan dan pembangunan regional.
Langkah tersebut berlangsung bertepatan dengan pengumuman China pada Senin bahwa mereka berhasil menguji coba rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam ke Samudra Pasifik. Uji coba itu memicu kekhawatiran baru mengenai meningkatnya proyeksi kekuatan militer Beijing di kawasan yang selama beberapa dekade menjadi wilayah pengaruh tradisional Australia.
Pada hari yang sama, Albanese berada di Suva, ibu kota Fiji, untuk menandatangani dua perjanjian keamanan yang telah lama dirundingkan bersama Perdana Menteri Sitiveni Rabuka. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian diplomasi yang dilakukan Canberra untuk mempererat hubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik.
Beberapa hari sebelumnya, Albanese mengunjungi Vanuatu guna merampungkan perjanjian bilateral dengan negara tersebut. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke Kepulauan Solomon, bertemu dengan pemerintahan baru serta mengumumkan bantuan tambahan di bidang pendidikan dan kepolisian.
Serangkaian kunjungan itu mencerminkan strategi jangka panjang Australia untuk memperkuat posisinya di Pasifik melalui kombinasi bantuan pembangunan, kerja sama ekonomi, diplomasi tingkat tinggi, serta pembentukan perjanjian pertahanan yang mengikat secara hukum.
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong sebelumnya menggambarkan persaingan di Pasifik sebagai sebuah “kompetisi permanen” dengan China, yang dinilai semakin agresif memperluas pengaruh diplomatik dan militernya di kawasan.
Empat belas negara berdaulat di Pasifik memiliki populasi yang relatif kecil dan tersebar di wilayah yang terpencil. Namun, masing-masing menguasai zona ekonomi eksklusif yang sangat luas di Samudra Pasifik, menjadikan kawasan tersebut memiliki nilai strategis yang besar.
Wilayah itu juga memiliki sejarah panjang sebagai arena konflik global. Banyak pulau menjadi medan pertempuran penting selama Perang Dunia II, sementara beberapa lokasi pernah digunakan sebagai tempat uji coba senjata. Selain itu, jalur pelayaran internasional yang melintasi kawasan tersebut merupakan salah satu urat nadi perdagangan global, sedangkan dasar lautnya diperkirakan menyimpan cadangan mineral bernilai tinggi yang menarik minat industri pertambangan laut dalam.
Australia secara historis memiliki hubungan erat dengan negara-negara Pasifik Selatan. Selain pernah menjadi administrator kolonial bagi beberapa wilayah, Canberra juga merupakan salah satu pendiri Pacific Islands Forum, organisasi multilateral utama di kawasan tersebut.
Persaingan dengan China mulai meningkat tajam pada 2018 ketika muncul laporan bahwa Beijing berupaya membangun pangkalan militer di Vanuatu. Sebelum itu, China telah meningkatkan secara signifikan investasi dan bantuan pembangunan kepada negara-negara kepulauan Pasifik yang sebagian besar menghadapi tantangan ekonomi dan rentan terhadap bencana alam.
Kekhawatiran semakin meningkat pada 2022 ketika rancangan perjanjian keamanan antara China dan Kepulauan Solomon bocor ke publik. Dokumen tersebut memicu spekulasi bahwa kesepakatan itu dapat membuka jalan bagi pengerahan personel keamanan China di kawasan.
Pada tahun yang sama, Menteri Luar Negeri China Wang Yi melakukan tur ke sejumlah negara Pasifik untuk memperoleh dukungan terhadap perjanjian regional yang lebih luas, mencakup kerja sama keamanan, kepolisian, maritim, dan keamanan siber. Namun, inisiatif tersebut gagal memperoleh dukungan yang cukup.
Sejak saat itu, Australia mempercepat upayanya memperkuat hubungan dengan negara-negara Pasifik, menawarkan kerja sama yang lebih luas di bidang pembangunan ekonomi maupun keamanan.
Banyak negara kepulauan di kawasan tidak memiliki angkatan bersenjata sendiri dan menghadapi keterbatasan sumber daya kepolisian ketika terjadi krisis domestik. Situasi tersebut terlihat jelas saat kerusuhan besar melanda Kepulauan Solomon pada 2021.
Dalam dua tahun terakhir, Australia menandatangani perjanjian dengan Nauru dan Vanuatu, sekaligus membangun aliansi keamanan dengan Papua Nugini dan Fiji.
Australia dan Fiji juga meluncurkan “Ocean of Peace Alliance”, sebuah inisiatif yang dirancang sebagai wadah kerja sama regional dan terbuka bagi negara-negara Pasifik lainnya untuk bergabung.
Direktur Program Keamanan Internasional Lowy Institute, Sam Roggeveen, mengatakan tujuan utama berbagai kesepakatan tersebut adalah mencegah China memperoleh pijakan militer permanen di kawasan Pasifik.
Menurutnya, kehadiran pangkalan militer China di Pasifik akan membawa kemampuan militer Beijing jauh lebih dekat ke wilayah Australia dan mengubah keseimbangan strategis di kawasan.
“Bagian paling penting dari seluruh perjanjian ini adalah membuat China jauh lebih sulit, jika bukan mustahil, untuk membangun kehadiran militer permanen di kawasan,” katanya.
China membantah tuduhan tersebut. Beijing berulang kali menegaskan bahwa hubungan dengan negara-negara Pasifik didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati serta tidak bertujuan membangun pangkalan militer.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning bahkan mengatakan persaingan geopolitik yang disebut Australia hanyalah persepsi Canberra.
“Kami tidak terlibat dalam persaingan geopolitik maupun mengejar kepentingan politik yang egoistis,” katanya ketika dimintai tanggapan mengenai perjanjian Australia dan Fiji.
Sejumlah pemimpin negara Pasifik selama ini berusaha mempertahankan pendekatan yang dikenal sebagai “bersahabat dengan semua pihak dan tidak memusuhi siapa pun.” Strategi tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh investasi, bantuan pembangunan, dan dukungan ekonomi dari berbagai negara besar.
Namun, sejumlah analis menilai ruang bagi kebijakan seimbang tersebut semakin menyempit seiring meningkatnya rivalitas antara China dan negara-negara Barat.
James Batley, peneliti Australian National University sekaligus mantan diplomat Australia yang pernah bertugas di sejumlah negara Pasifik, mengatakan negara-negara kepulauan kini mulai merasakan konsekuensi dari meningkatnya kompetisi geopolitik.
Menurutnya, dua uji coba rudal balistik China di kawasan serta aktivitas diplomatik Beijing yang semakin agresif menunjukkan bahwa negara-negara Pasifik tidak lagi dapat menghindari dampak persaingan kekuatan besar.
Analisis Lowy Institute yang ditulis Oliver Nobetau menyebut uji coba rudal terbaru China kemungkinan justru memperkuat dukungan terhadap inisiatif keamanan Australia.
Ia menilai uji coba tersebut membuat negara-negara Pasifik kembali menjadi sekadar penonton di wilayah mereka sendiri, sebagaimana terjadi pada masa Perang Dunia II.
“Kesempatan bagi Albanese adalah menawarkan sesuatu yang berbeda,” tulis Nobetau.
Wong menegaskan bahwa China akan terus bertindak sebagaimana lazimnya sebuah negara besar dengan berupaya memperluas kepentingannya. Karena itu, menurutnya, negara-negara Pasifik perlu memperkuat solidaritas untuk menjaga kepentingan kawasan mereka sendiri.
Di tengah meningkatnya rivalitas tersebut, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Matthew Wale menyampaikan pesan yang jauh lebih sederhana kepada seluruh kekuatan besar.
“Kami tidak ingin melihat ada lagi negara, baik China, Amerika, ataupun siapa pun, melakukan uji coba rudal balistik antarbenua di kawasan Kepulauan Pasifik,” katanya. “Jadilah sahabat kami, tetapi jangan mengancam kami.”
