Tim Advokasi untuk Demokrasi atau Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendorong dukungan publik untuk mengawal proses hukum dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
Dorongan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Dari Warga Untuk Andrie” yang digelar di M Bloc Space, Jakarta, Senin. TAUD menilai perhatian publik menjadi faktor penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses hukum.
Perwakilan TAUD, Gema Gita, menegaskan bahwa dukungan masyarakat diperlukan untuk memastikan setiap tahapan hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya kembali menekankan kepada teman-teman untuk terus memberikan dukungan kepada tiap langkah hukum yang dipilih oleh Andrie Yunus melalui kami sebagai tim kuasa hukum,” ujar Gema.
Kasus penyiraman air keras Andrie Yunus menjadi perhatian luas karena menyangkut isu perlindungan aktivis dan penegakan hukum terhadap tindak kekerasan. TAUD menilai pengusutan perkara harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan.
Menurut Gema, pendekatan komprehensif diperlukan agar seluruh pihak yang terlibat dapat diproses secara hukum. Hal ini penting untuk memastikan keadilan substantif bagi korban serta mencegah terulangnya peristiwa serupa.
“Pengungkapan kasus secara menyeluruh menjadi penting untuk memberikan kejelasan proses hukum serta rasa keadilan bagi korban,” katanya.
Dalam perkembangan terkini, kasus penyiraman air keras Andrie Yunus masih dalam tahap persidangan. Perhatian publik dinilai berperan besar dalam menjaga konsistensi penanganan perkara oleh aparat penegak hukum.
TAUD mencatat bahwa hingga lebih dari satu bulan sejak kejadian, kasus ini masih menjadi sorotan media dan masyarakat. Kondisi ini dinilai positif karena dapat mencegah terjadinya pelemahan dalam proses hukum.
“Untungnya teman-teman terus mengawal sehingga kasus ini masih menjadi perhatian,” ujar Gema.
Lebih lanjut, TAUD menyatakan akan terus mengawal jalannya proses hukum, termasuk memberikan pendampingan kepada korban serta memastikan hak-haknya terpenuhi.
Selain itu, organisasi tersebut juga mendorong langkah-langkah strategis yang dapat memperkuat penanganan perkara, baik dari sisi pembuktian maupun perlindungan saksi.
Kasus penyiraman air keras Andrie Yunus juga menyoroti pentingnya sistem perlindungan terhadap aktivis hak asasi manusia di Indonesia. Insiden ini dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan sipil.
Dalam konteks tersebut, dukungan publik tidak hanya berfungsi sebagai tekanan sosial, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol terhadap institusi penegak hukum.
TAUD mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam mengawal kasus ini, baik melalui advokasi, kampanye publik, maupun pemantauan persidangan.
“Kami mengajak semua pihak untuk terus mengawal kasus ini agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel,” kata Gema.
Sementara itu, proses hukum terhadap para terdakwa telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 29 April 2026, dengan agenda pembacaan surat dakwaan.
Perkara ini melibatkan empat anggota militer aktif yang telah ditetapkan sebagai terdakwa. Mereka terdiri dari tiga perwira dan satu bintara, yaitu Kapten NDP, Letnan Satu (Lettu) BHW, Lettu SL, serta Sersan Dua (Serda) ES.
Keempat terdakwa sebelumnya berstatus tersangka sebelum akhirnya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Proses ini menandai dimulainya tahap pembuktian dalam sistem peradilan militer.
Kasus penyiraman air keras Andrie Yunus tercatat dalam register perkara nomor 55/K/207/AL-AU/IV/2026 tertanggal 13 April 2026. Dalam berkas tersebut, turut disertakan barang bukti serta daftar saksi yang akan dihadirkan di persidangan.
Sebanyak delapan saksi dijadwalkan memberikan keterangan, terdiri dari lima anggota militer dan tiga saksi dari kalangan sipil. Kehadiran saksi-saksi ini diharapkan dapat memperkuat konstruksi perkara.
Dalam sistem peradilan, keterangan saksi menjadi salah satu alat bukti utama yang akan menentukan arah putusan hakim. Oleh karena itu, integritas dan independensi saksi menjadi hal yang krusial.
TAUD menilai penting untuk memastikan bahwa seluruh proses persidangan berjalan terbuka dan dapat diawasi publik. Transparansi ini menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Selain itu, perlindungan terhadap saksi dan korban juga menjadi perhatian utama. Dalam kasus-kasus kekerasan terhadap aktivis, risiko intimidasi sering kali menjadi tantangan tersendiri.
Kasus penyiraman air keras Andrie Yunus juga memunculkan diskursus mengenai reformasi sektor keamanan, khususnya terkait akuntabilitas aparat.
Keterlibatan anggota militer dalam perkara ini menambah kompleksitas penanganan, mengingat adanya yurisdiksi peradilan militer yang berbeda dengan peradilan umum.
Namun demikian, TAUD menegaskan bahwa prinsip keadilan harus tetap menjadi prioritas utama, terlepas dari latar belakang para terdakwa.
Dalam jangka panjang, penanganan kasus ini diharapkan dapat menjadi preseden penting dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak kekerasan terhadap aktivis.
Selain itu, kasus ini juga menjadi momentum untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi pembela hak asasi manusia di Indonesia.
Dukungan publik yang konsisten dinilai akan menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa proses hukum tidak berjalan secara parsial atau diskriminatif.
Dengan pengawalan yang kuat, diharapkan kasus penyiraman air keras Andrie Yunus dapat diselesaikan secara tuntas, memberikan keadilan bagi korban, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.
Ke depan, TAUD menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan dalam mengawal kasus ini hingga mencapai putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Upaya ini tidak hanya untuk kepentingan korban, tetapi juga sebagai bagian dari perjuangan lebih luas dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.
