Wabah Ebola yang mematikan di bagian timur Republik Demokratik Kongo bergerak lebih cepat dibandingkan upaya pengendaliannya, memicu kekhawatiran internasional bahwa virus tersebut dapat menyebar secara luas ke wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak M23. Kondisi itu berpotensi menciptakan bencana kemanusiaan baru di tengah perang yang telah menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi.
Kasus Ebola kini telah terdeteksi di wilayah yang berada di bawah kendali M23, termasuk satu infeksi di Kota Goma, markas utama kelompok tersebut. Hingga saat ini tingkat penularan di kota itu masih relatif rendah berdasarkan data Kementerian Kesehatan Kongo. Namun, titik-titik penyebaran virus terus bergerak ke selatan dari episentrum wabah di Provinsi Ituri dan semakin mendekati daerah pendudukan pemberontak.
Perkembangan tersebut menimbulkan kekhawatiran besar karena wilayah yang dikuasai M23 dihuni jutaan warga sipil yang telah lama hidup dalam situasi konflik bersenjata, layanan kesehatan terbatas, dan infrastruktur yang rusak akibat perang.
Ketika M23 merebut wilayah luas di timur Kongo tahun lalu, ribuan orang dilaporkan tewas sementara ratusan ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Kini kelompok itu menguasai dua ibu kota provinsi, yakni Goma dan Bukavu, memungut pajak, mengendalikan layanan publik, serta berupaya menampilkan diri sebagai pemerintahan yang sah di wilayah kekuasaannya.
Para pejabat kesehatan memperingatkan bahwa jika Ebola berkembang menjadi wabah besar di daerah yang dikuasai M23, dampaknya akan sangat menghancurkan. Selain ancaman langsung terhadap warga sipil yang telah terjebak dalam konflik, situasi tersebut juga dapat dimanfaatkan kelompok pemberontak untuk memperkuat legitimasi politiknya.
Jika M23 mampu mengendalikan penyebaran Ebola secara efektif sementara pemerintah pusat gagal melakukannya, kelompok itu berpotensi memperoleh pengakuan lebih besar dari masyarakat lokal sebagai otoritas yang mampu menyediakan pelayanan dasar.
Namun tantangan terbesar bukan hanya konflik bersenjata.
Wilayah yang kini berada di bawah kendali M23 juga dikenal memiliki tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap Ebola. Sebagian masyarakat meyakini virus tersebut hanyalah rekayasa pemerintah dan organisasi asing untuk memperoleh keuntungan finansial.
Pandangan itu bukan tanpa latar belakang. Saat wabah Ebola melanda Kongo pada 2018, ratusan juta dolar bantuan internasional mengalir ke negara tersebut. Belakangan sebagian dana dilaporkan disalahgunakan hingga mantan menteri kesehatan dipenjara atas kasus korupsi.
Warisan buruk tersebut membuat sebagian masyarakat semakin skeptis terhadap petugas kesehatan. Dalam beberapa bulan terakhir, ruang isolasi Ebola di Ituri dibakar massa, sementara tenaga medis menjadi sasaran berbagai serangan.
Menghadapi situasi tersebut, M23 membentuk satuan tugas khusus Ebola yang bertugas mengoordinasikan respons kesehatan di wilayah pendudukan. Kelompok itu juga memproduksi video promosi mengenai kunjungan ke laboratorium dan pusat perawatan pasien, serta menyebarkan materi edukasi berbentuk kartun mengenai pentingnya mencuci tangan.
Selain kampanye publik, M23 memberlakukan sejumlah pembatasan untuk menekan penyebaran virus, termasuk mengurangi jumlah penumpang dalam angkutan umum. Kelompok itu juga menuduh pemerintah Kongo bersikap tidak peduli terhadap masyarakat di Provinsi Ituri yang menjadi pusat penyebaran wabah.
Meski demikian, pemerintah Kongo menolak anggapan bahwa M23 memiliki kemampuan menangani krisis kesehatan sebesar ini.
Menteri Luar Negeri Kongo, Thérèse Kayikwamba Wagner, mengatakan baik M23 maupun Rwanda tidak memiliki kapasitas memadai untuk mengelola keadaan darurat kesehatan berskala nasional.
Menurutnya, agar tenaga medis dapat bekerja secara bebas dan efektif, pasukan Rwanda harus meninggalkan wilayah Republik Demokratik Kongo.
Pernyataan tersebut kembali menyoroti hubungan erat antara M23 dan Rwanda.
Menurut panel ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rwanda selama bertahun-tahun memberikan dukungan kepada M23 dan menempatkan sekitar 14.000 hingga 18.000 tentaranya di wilayah timur Kongo.
Pemerintah Rwanda membantah tuduhan tersebut dan menyatakan sedang mempercepat penarikan pasukan setelah tercapainya perjanjian damai yang dimediasi Amerika Serikat tahun lalu. Rwanda juga menutup perbatasannya dengan Kongo ketika wabah pertama kali terdeteksi pada Mei sebelum akhirnya membuka kembali sebagian jalur perlintasan untuk bantuan kemanusiaan.
Konflik bersenjata membuat situasi di wilayah pendudukan semakin sulit dipantau.
Banyak warga yang tinggal di bawah kekuasaan M23 menolak diwawancarai karena khawatir terhadap keselamatan mereka. Seorang tenaga kesehatan di Provinsi Kivu Selatan mengatakan respons Ebola kini telah menjadi isu yang sangat sensitif secara politik sehingga bahkan membagikan laporan situasi rutin pun dianggap berbahaya.
Pemerintah Kongo sendiri mengakui hampir tidak memiliki akses langsung ke wilayah yang dikuasai pemberontak.
Direktur Institut Kesehatan Masyarakat Nasional Kongo, Dieudonné Kazadi, mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara pasti kondisi di daerah pendudukan selain sejumlah angka dasar mengenai kasus infeksi, pelacakan kontak, dan kematian yang tidak dapat diverifikasi secara independen.
Kondisi tersebut semakin diperumit oleh keputusan M23 yang masih menutup dua bandara utama di wilayah kekuasaannya sejak tahun lalu, meskipun PBB dan Amerika Serikat telah berulang kali meminta fasilitas tersebut dibuka untuk memperlancar distribusi bantuan kemanusiaan.
Di sisi lain, Rwanda mulai melonggarkan pembatasan sehingga bantuan medis, pekerja kemanusiaan, dan sebagian warga sipil kini dapat melintasi perbatasan.
Para ahli kesehatan memperingatkan wabah kali ini berpotensi menjadi yang terburuk dalam sejarah karena jenis virus Bundibugyo baru berhasil diidentifikasi setelah penyebaran berlangsung cukup luas.
Hingga Minggu, Kementerian Kesehatan Kongo mencatat 1.561 kasus Ebola yang telah dikonfirmasi dengan sedikitnya 506 kematian.
David Munkley, Direktur World Vision untuk wilayah timur Kongo, mengatakan seluruh pihak harus bersiap menghadapi kemungkinan lonjakan besar kasus ketika virus memasuki wilayah Kivu.
Kepala Africa Centres for Disease Control and Prevention, Dr. Jean Kaseya, juga mengakui bahwa hampir mustahil memverifikasi laporan penyebaran Ebola di daerah yang dikuasai M23 karena tidak adanya akses independen.
Menurutnya, pengendalian wabah lintas garis konflik membutuhkan diplomasi yang sangat rumit. Ia mengatakan telah melakukan koordinasi intensif dengan Presiden Kongo Félix Tshisekedi serta pejabat Rwanda untuk memastikan akses bagi tenaga kesehatan.
Meski hubungan politik penuh ketegangan, kerja sama teknis masih berlangsung dalam skala terbatas.
Sebagian sampel laboratorium dari wilayah pemberontak dikirim ke Kinshasa, sementara sampel lain dari daerah yang dikuasai pemerintah diperiksa di laboratorium Goma. Pemerintah Kongo juga masih membayar gaji tenaga kesehatan dan teknisi laboratorium yang bekerja di wilayah pendudukan, meskipun data yang mereka kirim belum dapat diverifikasi secara independen.
Di lapangan, sebagian besar warga mengikuti aturan pencegahan Ebola yang diterapkan M23 karena khawatir terhadap konsekuensi jika melanggar.
Namun kepatuhan tersebut belum merata.
Seorang sopir angkutan di Goma mengatakan ia kini mengurangi jumlah penumpang, mengenakan masker, dan membawa cairan disinfektan setiap hari. Menurutnya, masih banyak warga yang belum menjalankan protokol kesehatan.
Peraih Nobel Perdamaian 2018, Dr. Denis Mukwege, menggambarkan situasi yang dihadapi masyarakat di wilayah pendudukan sebagai tragedi berlapis.
Menurutnya, jutaan warga sipil kini menghadapi tiga ancaman sekaligus: tertular Ebola, meninggal karena kelaparan, atau menjadi korban kekerasan akibat konflik bersenjata.
Mukwege mengatakan dirinya bahkan belum dapat kembali mengunjungi Rumah Sakit Panzi di Kivu Selatan sejak wilayah tersebut direbut M23 tahun lalu.
Ia juga mengkritik komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, karena dinilai gagal menghentikan konflik di timur Kongo yang kini memperburuk respons terhadap wabah Ebola.
Di tengah perang yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir dan penyebaran virus yang terus meluas, masa depan jutaan warga di timur Republik Demokratik Kongo kini bergantung pada kemampuan pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan pihak-pihak yang bertikai untuk mengesampingkan kepentingan politik demi mencegah bencana kesehatan yang berpotensi menjadi salah satu yang paling mematikan dalam sejarah kawasan Afrika Tengah.
