Lautan bendera merah yang berkibar di tengah jutaan pelayat dalam prosesi pemakaman selama sepekan bagi pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dipandang bukan sekadar simbol duka. Bagi banyak pengamat, warna merah yang dalam tradisi Syiah melambangkan tuntutan balas dendam menjadi pesan politik yang jelas bahwa sebagian kalangan elite Iran menginginkan perang melawan Amerika Serikat terus berlanjut.
Kemunculan simbol tersebut mencerminkan meningkatnya persaingan di dalam struktur kekuasaan Republik Islam setelah perang yang dimulai melalui serangan Amerika Serikat dan Israel pada Februari lalu mengguncang kepemimpinan negara itu. Tewasnya Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan udara menciptakan kekosongan kepemimpinan yang hingga kini belum sepenuhnya terisi, memunculkan ketidakpastian mengenai arah kebijakan Teheran.
Menurut para analis, kelompok garis keras berusaha memanfaatkan suasana berkabung nasional untuk mempersempit ruang perdebatan politik mengenai kemungkinan kompromi dengan Washington.
Saeid Golkar, profesor di University of Tennessee at Chattanooga yang meneliti aparat keamanan Iran, mengatakan kelompok tersebut berupaya membangun narasi bahwa setiap bentuk kompromi bukan hanya berbahaya secara strategis, tetapi juga tidak dapat diterima secara moral.
Namun peluang menuju kompromi semakin mengecil setelah Amerika Serikat dan Iran kembali saling melancarkan serangan militer pekan lalu. Pertempuran kembali pecah akibat sengketa mengenai kendali atas jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan energi terpenting di dunia.
Runtuhnya gencatan senjata turut mengancam memorandum of understanding yang ditandatangani kedua negara pada 17 Juni sebagai kerangka awal menuju perundingan damai yang lebih permanen, termasuk mengenai masa depan program nuklir Iran.
Serangan kembali berlangsung pada Sabtu malam hingga Minggu ketika kedua pihak saling menyerang. Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz untuk waktu yang tidak ditentukan setelah angkatan lautnya melepaskan tembakan peringatan terhadap kapal dagang yang disebut berlayar tanpa izin Teheran. Di sisi lain, Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan pasukannya melakukan serangan balasan terhadap sejumlah sasaran di wilayah Iran.
Kembalinya konflik bersenjata mempertegas perbedaan pandangan yang sejak awal sudah muncul di kalangan elite Iran mengenai manfaat diplomasi.
Ali Fathollah-Nejad, Direktur Center for Middle East and Global Order di Berlin, mengatakan terjadi tarik-menarik antara kelompok yang mengutamakan “medan perang” dan kelompok yang percaya pada jalur diplomasi.
Menurutnya, kelompok yang menolak kompromi memandang program nuklir, rudal balistik, serta jaringan kelompok sekutu Iran di kawasan Timur Tengah sebagai fondasi utama kelangsungan rezim sehingga tidak dapat dijadikan bahan tawar-menawar.
Di tengah situasi tersebut, pengaruh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) diyakini semakin menguat setelah wafatnya Ayatollah Ali Khamenei. Absennya putra sekaligus penerusnya, Ayatollah Mojtaba Khamenei, dari ruang publik semakin memperbesar ketidakpastian mengenai siapa yang sebenarnya mengendalikan pemerintahan.
“Kondisi politik sangat cair. Kita sebenarnya belum mengetahui siapa yang benar-benar menjalankan rezim saat ini,” kata Golkar. “Sistem sedang berubah dan mereka membutuhkan waktu untuk mengonsolidasikan kekuasaan.”
Meski kelompok garis keras sering menjadi suara paling lantang, para analis menilai mereka bukan satu-satunya kekuatan dalam pemerintahan. Banyak tokoh konservatif tetap mendukung negosiasi karena menyadari bahwa ekonomi Iran mengalami tekanan berat akibat perang, sanksi internasional, dan inflasi berkepanjangan.
Situasi tersebut mengingatkan pada dinamika politik ketika pemerintahan Presiden Barack Obama bersama negara-negara besar dunia merundingkan kesepakatan nuklir Iran yang akhirnya ditandatangani pada 2015.
Kala itu, kelompok reformis dan pragmatis mendorong diplomasi sebagai jalan keluar dari isolasi internasional, sementara kubu konservatif bersikeras mempertahankan konfrontasi dengan Amerika Serikat.
Ketika Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir itu pada 2018, kelompok reformis dituduh terlalu mudah mempercayai Washington. Peristiwa tersebut memperkuat posisi politik kelompok konservatif yang kemudian menguasai hampir seluruh institusi pemerintahan.
Fathollah-Nejad mengatakan elite penguasa Iran saat ini masih didominasi berbagai faksi garis keras, meski terdapat perbedaan pendekatan di antara mereka.
Satu kelompok menganggap kelangsungan rezim hanya dapat dijaga melalui pembukaan ekonomi dan pengakhiran konflik dengan Amerika Serikat. Kelompok lain menolak segala bentuk konsesi, termasuk terkait program nuklir, dan percaya Iran mampu bertahan melalui konfrontasi berkepanjangan.
Dominasi kalangan militer juga membuat pengaruh faksi politik sipil semakin berkurang. Prioritas keamanan kini menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan.
Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, yang memimpin tim negosiasi Iran, merupakan mantan komandan Garda Revolusi yang dahulu dikenal sebagai pengkritik keras kesepakatan nuklir 2015. Namun dalam situasi saat ini ia justru menjadi salah satu tokoh yang menjalankan proses diplomasi.
Meski demikian, pemerintah tetap harus mempertimbangkan aspirasi basis pendukung garis keras yang selama puluhan tahun menjadi penyangga utama Republik Islam. Kelompok ini diperkirakan mencakup sekitar 20 persen dari total populasi Iran yang mencapai sekitar 93 juta jiwa dan menjadi mayoritas peserta dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
Dalam pernyataan langka yang dirilis Sabtu, Ayatollah Mojtaba Khamenei ikut menyerukan pembalasan.
“Kami berjanji akan membalas darah suci pemimpin yang gugur dan seluruh syuhada dalam dua perang ini dari para pembunuh yang hina,” katanya. “Pembalasan ini adalah tuntutan bangsa kami dan pasti akan dilakukan.”
Namun hingga kini Mojtaba Khamenei belum pernah tampil di depan publik sejak dilaporkan mengalami luka serius akibat serangan udara pada 28 Februari. Sebelumnya ia sempat menyampaikan pernyataan yang mendukung memorandum kesepahaman dengan Amerika Serikat, tetapi sekaligus menyatakan keberatan terhadap penandatanganannya sebagai prinsip.
Sikap yang dianggap ambigu itu, menurut para analis, membuka ruang bagi kelompok ekstrem untuk memengaruhi arah kebijakan pemerintah.
Salah satu bentuk tekanan tersebut terlihat melalui penggunaan bendera merah bertuliskan kalimat Arab “Ya Latsarat al-Husayn” atau “Wahai Penuntut Balas Hussein”. Dalam tradisi Syiah, simbol itu merujuk pada kematian Imam Hussein pada tahun 680 M dan menjadi lambang perlawanan terhadap tirani serta kewajiban membalas darah orang yang terbunuh secara zalim.
Mohammad Tabaar, profesor ilmu politik di Texas A&M University, mengatakan kelompok garis keras menghendaki pemerintah secara terbuka menyatakan pembunuhan pemimpin tertinggi Iran harus dibalas secara langsung, bukan sekadar menjadi alat tawar dalam diplomasi.
“Kita sekarang melihat gagasan itu mulai diadopsi oleh kepemimpinan, sebagaimana tercermin dari penggunaan simbol merah secara mencolok selama pemakaman Khamenei,” katanya.
Nada serupa muncul di media konservatif Iran. Pemimpin redaksi surat kabar Kayhan, Hossein Shariatmadari, mempertanyakan alasan pemerintah mengizinkan kembali pelayaran melalui Selat Hormuz dalam proses negosiasi.
Ia bahkan menerbitkan tajuk utama bertuliskan “Kami Menginginkan Kepala Trump” yang menyerukan agar Presiden Amerika Serikat dinyatakan sebagai target yang sah serta menawarkan hadiah besar bagi siapa pun yang membunuhnya.
Sejumlah surat kabar konservatif lainnya juga menerbitkan ancaman serupa terhadap Trump. Kelompok garis keras memandang Trump bertanggung jawab bukan hanya atas kematian Ayatollah Ali Khamenei, tetapi juga atas pembunuhan Komandan Garda Revolusi Qassim Suleimani dalam serangan pesawat nirawak Amerika Serikat di Baghdad pada 2020.
Meski pemerintah Iran menggunakan besarnya jumlah pelayat sebagai bukti legitimasi politiknya di dalam negeri maupun kawasan, tantangan domestik tetap besar. Krisis ekonomi memicu gelombang demonstrasi awal tahun ini yang dibubarkan dengan kekerasan, sementara sebagian masyarakat berharap perang justru akan membawa perubahan rezim.
Karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menyeimbangkan tuntutan basis pendukung garis keras dengan kebutuhan untuk mencapai kesepakatan yang dapat menyelamatkan ekonomi.
Golkar mengatakan pemerintah tidak dapat begitu saja mengabaikan kelompok pendukung intinya.
“Itulah kelompok yang menjaga rezim tetap bertahan selama empat dekade terakhir. Setiap kali terjadi krisis, mereka selalu muncul. Pemerintah tidak bisa begitu saja meninggalkan mereka,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah analis percaya ideologi anti-Amerika bukan sesuatu yang tidak mungkin diubah apabila sebuah kesepakatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kepentingan Iran.
Tabaar menilai apabila para pemimpin Iran melihat adanya perjanjian yang menguntungkan dan dapat dipercaya akan dipatuhi Washington, mereka kemungkinan besar akan menerimanya karena hal itu juga dapat memperluas dukungan politik di dalam negeri.
Namun hingga kini keraguan terhadap komitmen Amerika Serikat masih sangat kuat. Pengalaman keluarnya Washington dari kesepakatan nuklir 2015 membuat banyak pejabat Iran khawatir pemerintahan Trump sewaktu-waktu kembali membatalkan perjanjian baru.
Kehati-hatian itu terlihat sejak awal proses negosiasi. Ketika ditanya mengapa delegasi Iran menolak berjabat tangan dengan delegasi Amerika Serikat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengutip penyair Persia Jalaluddin Rumi.
“Karena ada begitu banyak iblis yang berwajah manusia, seseorang tidak boleh memberikan tangannya kepada setiap tangan,” katanya.
