Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas pada Kamis mengumumkan penyelenggaraan pemilu parlemen pada 28 November 2026. Jika terlaksana, pemungutan suara itu akan menjadi pemilu legislatif pertama bagi rakyat Palestina dalam lebih dari dua dekade, sekaligus menandai upaya terbaru Abbas untuk menunjukkan komitmen terhadap reformasi politik di tengah meningkatnya tekanan internasional.
Keputusan tersebut muncul ketika Otoritas Palestina menghadapi desakan dari Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan sejumlah negara Arab agar melakukan pembaruan menyeluruh terhadap sistem pemerintahannya. Selama bertahun-tahun, lembaga yang menjalankan pemerintahan terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel itu menghadapi tuduhan korupsi, lemahnya tata kelola, dan minimnya legitimasi politik.
Washington sebelumnya menegaskan bahwa Otoritas Palestina hanya dapat memainkan peran penting dalam pemerintahan Gaza pascaperang apabila mampu menjalankan reformasi yang nyata. Karena itu, pengumuman pemilu dipandang sebagai langkah politik untuk memperlihatkan kesediaan Abbas melakukan perubahan.
Namun, sejumlah warga Palestina dan pengamat politik meragukan pemilu benar-benar akan berlangsung. Keraguan tersebut didasarkan pada pengalaman 2021 ketika Abbas mengumumkan pemilu serupa, tetapi kemudian membatalkannya secara mendadak setelah muncul indikasi bahwa posisinya terancam oleh lawan-lawan politik.
Keputusan yang diumumkan kali ini hanya mengatur penyelenggaraan pemilu parlemen tanpa menyebutkan pemilihan presiden. Ketiadaan pemilu presiden memicu spekulasi bahwa Abbas berupaya mempertahankan posisinya sebagai pemimpin tertinggi Otoritas Palestina tanpa menghadapi tantangan langsung dari para pesaing.
“Kami membutuhkan pemilu dan ingin memiliki kesempatan untuk memberikan suara. Tetapi saya sulit percaya pemilu itu benar-benar akan dilaksanakan,” kata Mahzouz Shalaldeh, warga berusia 41 tahun dari sebuah desa di wilayah Hebron, Tepi Barat bagian selatan.
Abbas, yang kini berusia 90 tahun, pertama kali terpilih sebagai presiden pada awal 2005 setelah wafatnya Yasser Arafat. Sebagai pemimpin faksi Fatah, ia memperkuat kekuasaannya selama bertahun-tahun dengan menyingkirkan rival politik, membatasi peran lembaga peradilan, serta mempertahankan koordinasi keamanan dengan Israel.
Pengumuman pemilu datang pada saat situasi keamanan di Tepi Barat semakin memburuk sejak perang di Gaza pecah. Kekerasan meningkat tajam, sementara jumlah permukiman liar pemukim Israel terus bertambah. Kelompok pemukim ekstremis juga semakin sering menyerang warga Palestina dengan sedikit konsekuensi hukum.
Dekret yang diterbitkan Abbas menyerukan partisipasi warga Palestina di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur dalam pemilu parlemen yang dijadwalkan berlangsung pada 28 November.
Menurut sejumlah analis politik Palestina, penyelenggaraan pemilu dimaksudkan untuk menjawab tuntutan komunitas internasional agar Otoritas Palestina melakukan reformasi kelembagaan.
“Abbas merasa bahwa dengan menyelenggarakan pemilu akan muncul citra reformasi,” kata Ghaith al-Omari, mantan penasihat Abbas. “Tetapi banyak pihak tetap skeptis karena kita pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya.”
Al-Omari menilai Abbas kemungkinan lebih percaya diri menggelar pemilu setelah bulan lalu mengesahkan undang-undang pemilu baru yang secara efektif membatasi peluang Hamas dan Jihad Islam Palestina untuk ikut bertarung dalam pemilu.
Berdasarkan aturan baru tersebut, seluruh peserta pemilu wajib mematuhi program politik Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), organisasi yang mengakui hak Israel untuk berdiri melalui Perjanjian Oslo pada 1993. Syarat tersebut secara otomatis bertentangan dengan posisi Hamas dan Jihad Islam yang hingga kini menolak pengakuan terhadap Israel.
Meski demikian, Abbas diperkirakan masih akan menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok di dalam Fatah sendiri. Sejumlah tokoh partai disebut tidak puas terhadap arah kepemimpinannya, terutama setelah Abbas mengangkat anggota keluarganya ke posisi penting dalam struktur kepemimpinan Fatah pada Mei lalu. Langkah itu memicu tuduhan nepotisme dan praktik politik tertutup.
Hingga Kamis, Hamas belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keputusan Abbas tersebut.
Pemilu legislatif terakhir Palestina digelar pada 2006. Saat itu Hamas secara mengejutkan mengalahkan Fatah dan memenangkan mayoritas kursi parlemen. Hasil tersebut memicu krisis politik berkepanjangan karena Amerika Serikat dan sebagian besar negara Barat menolak bekerja sama dengan pemerintahan yang melibatkan Hamas, yang mereka tetapkan sebagai organisasi teroris.
Perselisihan antara Fatah dan Hamas kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata singkat di Jalur Gaza. Pada Juni 2007, Hamas berhasil mengambil alih kendali wilayah tersebut setelah mengalahkan pasukan yang setia kepada Abbas. Sejak saat itu, Otoritas Palestina hanya menguasai sebagian wilayah Tepi Barat, sedangkan Gaza berada di bawah pemerintahan Hamas.
Menyelenggarakan pemilu di Jalur Gaza diperkirakan menjadi tantangan besar mengingat kerusakan luas akibat perang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, Komisi Pemilihan Umum Palestina dilaporkan telah menyusun sejumlah skenario teknis untuk memungkinkan pemungutan suara tetap berlangsung di tengah kondisi tersebut.
Selain tantangan logistik, Israel juga berpotensi memengaruhi jalannya pemilu. Para analis memperkirakan pemerintah Israel dapat membatasi pergerakan pemilih di Tepi Barat, menangkap calon legislatif tertentu, atau menghambat distribusi logistik pemilu dari Tepi Barat menuju Gaza.
Hingga kini, kantor Perdana Menteri Israel belum memberikan tanggapan atas pengumuman pemilu yang disampaikan Mahmoud Abbas. Dengan berbagai hambatan politik, keamanan, dan logistik yang masih membayangi, pelaksanaan pemilu Palestina pada November mendatang masih menghadapi ketidakpastian besar meski telah resmi diumumkan.
