Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah Teheran dituduh mengganggu pelayaran di Selat Hormuz, jalur laut paling strategis bagi perdagangan energi dunia. Sejumlah analis menilai Iran sengaja meningkatkan tekanan militer karena khawatir pengaruhnya atas selat tersebut mulai melemah, meski langkah itu dinilai berisiko memicu perang baru dengan Washington.
Situasi memburuk ketika kedua negara pada Rabu saling mengancam akan membatalkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangani pada 17 Juni sebagai kerangka awal perundingan damai. Kesepakatan tersebut juga menjadi dasar perpanjangan gencatan senjata yang telah berlangsung sejak April, namun implementasinya dinilai semakin rapuh.
Pada saat yang sama, pesawat tempur Amerika Serikat kembali melancarkan serangan udara terhadap puluhan sasaran di berbagai wilayah Iran. Sebagai balasan, Teheran berjanji meningkatkan serangan drone dan rudal terhadap sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia.
Dalam nota kesepahaman yang terdiri atas 14 poin itu, Iran pada dasarnya sepakat membuka kembali Selat Hormuz bagi pelayaran komersial sebagai imbalan atas bantuan ekonomi yang sangat dibutuhkan. Sementara itu, isu yang lebih sensitif, termasuk masa depan program nuklir Iran, ditunda untuk dibahas dalam putaran negosiasi berikutnya.
Namun, setelah hampir dua bulan berjalan, hanya sedikit perkembangan nyata yang terlihat. Vali Nasr, pakar Iran sekaligus profesor di Johns Hopkins School of Advanced International Studies, menilai kesepakatan tersebut semakin tampak sebagai ilusi.
Menurut Nasr, para pemimpin Iran meyakini Amerika Serikat sedang berupaya mengambil alih kendali strategis atas Selat Hormuz, sekaligus melemahkan pengaruh Teheran di Lebanon sebelum meningkatkan tekanan politik maupun militer terhadap Republik Islam tersebut.
Kekecewaan Iran juga dipicu oleh langkah Angkatan Laut Amerika Serikat yang mendorong kapal-kapal dagang menggunakan jalur pelayaran di sepanjang pantai Oman. Kebijakan itu dianggap mengabaikan keinginan Iran agar seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz mendaftarkan diri kepada otoritas transit baru yang dibentuk Teheran, sebuah langkah yang diyakini menjadi awal penerapan biaya pelayaran.
Data perusahaan pemantau lalu lintas maritim Kpler menunjukkan volume kapal yang melintasi Selat Hormuz pada akhir pekan lalu hanya sekitar sepertiga dibandingkan kondisi sebelum perang, yakni lebih dari 100 kapal per hari. Lalu lintas tersebut terbagi hampir merata antara jalur di sisi Iran dan Oman.
Di luar persoalan pelayaran, Iran juga menghadapi tekanan lain. Washington sedang mengupayakan kesepakatan damai terpisah antara Lebanon dan Israel yang mencakup target lama untuk melucuti senjata Hizbullah, kelompok yang selama puluhan tahun menjadi sekutu utama Iran di Lebanon.
Selain itu, pembahasan mengenai bantuan ekonomi kepada Iran disebut semakin mengecil nilainya dibandingkan harapan awal Teheran ketika nota kesepahaman disepakati.
Dalam kondisi tersebut, para analis menilai Iran memilih meningkatkan tekanan militer sebelum posisi tawarnya semakin melemah. Serangan terhadap tiga kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz pada Selasa menjadi contoh terbaru, meski pemerintah Iran tidak mengklaim bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Suzanne Maloney, peneliti senior di Brookings Institution yang pernah menjadi penasihat sejumlah pemerintahan Amerika Serikat, mengatakan kepemimpinan Iran tampaknya merasa lebih percaya diri setelah mampu bertahan menghadapi perang melawan Amerika Serikat dan Israel awal tahun ini.
Menurutnya, waktu terjadinya serangan yang bertepatan dengan rangkaian pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengandung pesan simbolis bahwa rezim masih mampu menunjukkan kekuatan meski baru saja mengalami konflik besar.
Sejumlah analis juga menilai Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tetap mampu mengendalikan Selat Hormuz, bahkan jika pelayaran internasional telah kembali normal. Sebagai respons, Amerika Serikat segera memberlakukan kembali sanksi minyak terhadap Iran yang sebelumnya sempat dicabut.
Di Teheran, sejumlah pejabat justru menegaskan bahwa kendali atas Selat Hormuz lebih penting daripada keuntungan ekonomi. Majid Shakeri, ekonom yang juga menjadi penasihat Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan pendapatan negara tidak boleh mengorbankan kontrol strategis atas jalur pelayaran tersebut.
Meski retorika kedua pihak semakin keras, banyak pengamat menilai ancaman tersebut masih menjadi bagian dari strategi negosiasi. Amerika Serikat dan Iran selama bertahun-tahun kerap menggunakan tekanan militer sebagai alat untuk meningkatkan posisi tawar di meja diplomasi.
Nate Swanson, peneliti senior Atlantic Council yang sebelumnya menjabat Direktur Urusan Iran di Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat pada pemerintahan Presiden Joe Biden, mengatakan situasi saat ini lebih banyak merupakan manuver politik daripada sinyal bahwa perang besar benar-benar tidak dapat dihindari.
Menurut Swanson, Presiden Trump dan para pemimpin Iran pada dasarnya menggunakan bahasa yang sama, yakni memadukan ancaman militer dengan tekanan diplomatik untuk memengaruhi lawan.
Beberapa analis meyakini Teheran memperhitungkan bahwa Trump tidak ingin kembali terlibat dalam perang yang panjang menjelang pemilu sela Amerika Serikat beberapa bulan mendatang. Dengan kondisi politik domestik yang semakin sensitif, Iran diduga berharap Washington akan memilih menahan diri.
Namun, Presiden Trump justru merespons dengan nada yang jauh lebih keras. Ia menyebut para pemimpin Iran sebagai “orang-orang jahat” dan “sampah”, serta memperingatkan bahwa Amerika Serikat siap melancarkan serangan yang lebih besar jika Iran terus melakukan provokasi. Trump juga menyatakan gencatan senjata yang sebelumnya berlaku kini telah berakhir.
Joel Rayburn, peneliti senior Hudson Institute sekaligus mantan utusan khusus Amerika Serikat untuk Suriah pada pemerintahan Trump periode pertama, menilai Iran berisiko salah membaca karakter Trump.
Menurut Rayburn, Iran memiliki sejarah melakukan tindakan provokatif sebelum kemudian menampilkan diri sebagai pihak yang dirugikan. Ia menilai strategi tersebut kini justru berpotensi menjadi bumerang karena Teheran telah melampaui batas dalam memanfaatkan posisinya.
Sejarah menunjukkan bahwa kesalahan kalkulasi serupa pernah dilakukan Iran. Setelah Revolusi Islam 1979, pemerintah baru Iran menahan para sandera Kedutaan Besar Amerika Serikat selama 444 hari, jauh lebih lama daripada nilai tawarnya dalam diplomasi, sehingga memicu penyitaan miliaran dolar aset Iran di Barat.
Kesalahan serupa juga terjadi pada 1982 ketika Iran menolak gencatan senjata dalam perang melawan Irak. Keputusan itu memperpanjang konflik selama enam tahun berikutnya dan menyebabkan ratusan ribu korban jiwa.
Kini, ketika ketegangan kembali meningkat di Selat Hormuz, banyak pengamat menilai Iran kembali berada di persimpangan yang sama: mempertahankan pengaruh strategis dengan risiko memicu konflik yang lebih luas, atau kembali ke jalur diplomasi sebelum krisis berkembang menjadi perang terbuka di salah satu kawasan paling penting bagi keamanan energi global.
